Saksi Akui Diperintah Atasannya untuk Beri Jatah ke Bupati Kukar

Suara.com - Sidang lanjutan perkara dugaan gratifikasi dan suap dengan terdakwa Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) nonaktif Rita Widyasari kembali digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Selasa (3/4/2018).

Jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadirkan mantan pegawai staf administrasi bagian keuangan PT Citra Gading Asritama, Marsudi untuk bersaksi di persidangan.

Dalam kesaksiannya, Marsudi mengaku diperintahkan oleh atasannya untuk menyerahkan uang operasional kepada Rita.

Marsudi mengaku penyerahan uang tersebut dilakukan di Hotel Le Grandeur Balikpapan melalui Khairuddin, orang dekat Rita.

"Waktu saya serahkan di Le Grandeur dapat informasi dari pak Ihsan itu untuk operasional bu Rita," kata Marsudi saat memberikan keterangan sebagai saksi atas terdakwa Rita Widyasari dan Khairuddin di Gedung Pengadilan Tipikor, Jalan Bungur Besar Raya, Kemayoran, Jakarta Pusat.

Meski tidak mengetahui secara jelas fisik uang tersebut, Marsudi mengatakan uang itu dalam bentuk dollar Amerika Serikat seperti yang disampaikan Ikhsan.

"Sekitar 600 ribu sekian pak. Jumlah persisnya saya nggak tahu," jelas Marsudi.

Dalam dakwaan disebutkan, Rita Widyasari menerima gratifikasi sebesar Rp 469.459.000.000 dan menerima suap dari Hery Susanto Gun alias Abun selaku Direktur PT Sawit Golden Prima, sebesar Rp 6 miliar.

Penerimaan gratifikasi oleh politikus Partai Golkar itu tercatat sebanyak 12 kali transaksi dengan beberapa tahap. Selain itu, adanya gratifikasi juga diketahui diurus melalui tim sukses Rita saat Pilkada Kabupaten Kutai Kartanegara, kemudian dikenal dengan panggilan tim 11. Khairuddin termasuk anggota tim 11 dan saat ini menjadi terdakwa atas penerimaan gratifikasi bersama-sama Rita.

Atas perbuatannya, Rita didakwa melanggar Pasal 12 huruf b Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP atau Pasal 11 atau Pasal 12 B Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 64 KUHP.