Suara.com - Partai Demokrat baru memutuskan sikap untuk membentuk poros koalisi baru atau bergabung dengan koalisi partai-partai pengusung Joko Widodo sebagai claon presiden setelah pelaksanaan Pilkada 2018.
"Saat ini Partai Demokrat masih membuka komunikasi dengan semua partai politik, termasuk dengan PDI Perjuangan," kata Sekjen DPP Partai Demokrat Hinca Panjaitan di Jakarta, Jumat (6/4/2018).
Menurut Hinca, kalau diibaratkan dengan sepak bola, saat ini Partai Demokrat masih bermain tanpa bola, masih melakukan "gocek" tanpa bola.
Maksdunya, kata dia, masih terus membuka komunikasi dengan partai-partai lainnya untuk saling menjajaki kemungkinan koalisi.
Anggota DPR RI pergantian antarwaktu (PAW) ini menjelaskan, peta partai-partai politik saat ini, lima partai menyatakan mendukung Joko Widodo sebagai calon presiden dan sudah deklarasi.
"Calon lainnya belum melakukan deklarasi," katanya.
Hinca mengakui, Partai Demokrat telah melakukan komunikasi intensif dengan Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk membentuk kemungkinan poros koalisi ketiga.
Ketika ditanya perkembangan gagasan pembentukan poros ketiga, dia menjelaskan, Partai Demokrat sudah tiga kali ketemu Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.
Menurut Hinca, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar pernah sepakat untuk bertemu bersama membicarakan soal koalisi, tapi Muhaimin tidak hadir.
"Rencana pertemuan itu sudah sampai tiga kali, tapi Muhaimin tidak hadir," katanya.
Partai Demokrat, kata dia, terus membangun komunikasi dengan partai-partai lainnya sambil memantau persiapan pilkada 2018, terutama di enam provinsi, yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Rimut, Sumatera Utara, Sumatera Selatan dan Lampung.
Di enam provisi tersebut, kata dia, adalah daerah yang padat penduduk dan sekitar 74 persen pemilih pada pilkada serentak 2018 adalah pemilih pada Pilpres 2019.
"Karena itu, Partai Demokrat baru akan menentukan sikapnya setelah pilkada, akan membentuk poros baru atau bergabung dengan koalisi yang sudah ada," katanya. (Antara)
Partai Demokrat baru memutuskan sikap untuk membentuk poros koalisi baru atau bergabung dengan koalisi partai-partai pengusung Joko Widodo sebagai claon presiden setelah pelaksanaan Pilkada 2018.
"Saat ini Partai Demokrat masih membuka komunikasi dengan semua partai politik, termasuk dengan PDI Perjuangan," kata Sekjen DPP Partai Demokrat Hinca Panjaitan di Jakarta, Jumat (6/4/2018).
Berita Terkait
- 
            
              Demokrat Tolak Tunjangan Rumah DPR RI: Tidak Tepat di Tengah Kesulitan Rakyat
 - 
            
              Ditanya Nasib Kapolri, Ibas: 'Itu Presiden ya, Kita Buat Kondisi Lebih Tenang'
 - 
            
              Wakili Ketum Partai Demokrat, Ibas Penuhi Panggilan Mendadak Prabowo di Istana Negara
 - 
            
              Fenomena Bendera 'One Piece' vs Merah Putih: Sekjen Demokrat Sebut Ganggu Patriotisme
 - 
            
              Blak-blakan Selamat Ginting: Era Jokowi Diwarnai Pembegalan Partai Politik, Demokrasi dalam Bahaya!
 
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
 - 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
 - 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
 - 4 Mobil Bekas 7 Seater Harga 70 Jutaan, Tangguh dan Nyaman untuk Jalan Jauh
 - 5 Rekomendasi Mobil Keluarga Bekas Tahan Banjir, Mesin Gagah Bertenaga
 
Pilihan
- 
            
              Tragedi Pilu dari Kendal: Ibu Meninggal, Dua Gadis Bertahan Hidup dalam Kelaparan
 - 
            
              Menko Airlangga Ungkap Rekor Kenaikan Harga Emas Dunia Karena Ulah Freeport
 - 
            
              Emas Hari Ini Anjlok! Harganya Turun Drastis di Pegadaian, Antam Masih Kosong
 - 
            
              Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
 - 
            
              Media Inggris Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Tidak Perlu Takut!
 
Terkini
- 
            
              PLN Resmikan Dua SPKLU Center Pertama di Jakarta untuk Dorong Ekosistem Kendaraan Listrik
 - 
            
              Koalisi Masyarakat Sipil Gugat UU TNI, Tolak Ekspansi Militer ke Ranah Sipil
 - 
            
              KPK Sita Uang Miliaran Rupiah dalam OTT Gubernur Riau Abdul Wahid
 - 
            
              Pramono Pastikan Kampus IKJ Tak Dipindah ke Kota Tua, Fokus Bangun Ekosistem Seni di TIM
 - 
            
              Onad Resmi Direhabilitasi: Bukan Pengedar, Ini Alasan BNNP DKI
 - 
            
              Budi Arie Merapat ke Gerindra? Muzani: Syaratnya Cuma Ini!
 - 
            
              Yusril: Pasal KUHP Lama Tak Lagi Efektif, Judi Online Harus Dihantam dengan TPPU
 - 
            
              Prabowo Setujui Rp5 Triliun untuk KRL Baru: Akhir dari Desak-desakan di Jabodetabek?
 - 
            
              Subsidi Transportasi Dipangkas, Tarif Transjakarta Naik pada 2026?
 - 
            
              Wacana Soeharto Pahlawan Nasional Picu Kontroversi, Asvi Warman Soroti Indikasi Pemutihan Sejarah