Tak Picu Kriminal! Anggota DPR Hinca Panjaitan Usul Maluku Jadi 'Kawasan Ekonomi Khusus' Ganja Medis

Suara.com - Anggota Komisi III DPR RI fraksi Demokrat, Hinca Panjaitan, mengusulkan terobosan baru dalam pembahasan revisi Undang-Undang Narkotika dan Psikotropika.

Ia mendorong adanya legalisasi terbatas ganja untuk kepentingan medis melalui pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di wilayah kepulauan Indonesia.

Hal itu disampaikan Hinca dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPR RI bersama BNN dan Dirtip Narkoba Bareskrim Polri di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/4/2026).

Ia menilai langkah tersebut merupakan solusi untuk mengubah peredaran ganja yang selama ini bersifat ilegal, menjadi aktivitas yang terkontrol penuh oleh negara.

“Supaya tidak gelap, ya dibuat terang. Kita buat peredaran terang. Nah yang terang itu apa? Bikin satu kawasan, namanya, di pulau misalkan. Saya sebut Kawasan Ekonomi Khusus Ganja Medis Indonesia,” kata Hinca.

Dalam pelaksanannya, Hinca menawarkan konsep pengelolaan ganja medis di kawasan terisolasi agar pengawasannya maksimal.

Secara spesifik, ia mengusulkan wilayah Maluku sebagai lokasi KEK tersebut karena nilai historisnya sebagai pusat rempah dunia.

“Bagi saya kalau saya ditanya, saya mengusulkan di mana? Pulau-pulau di Maluku. Kenapa? Columbus datang ke sana mencari rempah-rempah, sedangkan ganja medis adalah bagian dari rempah-rempah. Bumbu itu, bumbu makanan,” ungkapnya.

Selain sebagai tempat produksi dan riset, Hinca mengusulkan agar pusat rehabilitasi bagi pengguna narkotika turut dipindahkan ke kawasan khusus tersebut. Ia menilai lingkungan alam akan membantu proses pemulihan jemaah.

Baca Juga: Banggar DPR Tolak Usulan JK Kurangi Subsidi BBM: Kenapa Hak Orang Miskin Diotak-Atik?

“Pusat rehabilitasi itu pindahkan saja di situ. Jadi enggak lagi di tengah kota, hidup dengan alam, dijaga bagus,” jelasnya.

Lebih lanjut, Hinca memandang skema KEK ini dapat menjadi sumber pendapatan negara yang nantinya bisa dialokasikan untuk mendukung kinerja BNN yang selama ini terkendala anggaran.

“Kalau itu terjadi, mestinya ada anggaran yang cukup. Kita selalu berdebat BNN enggak ada anggarannya,” katanya.

Dalam rapat tersebut, Hinca juga melontarkan kritik keras terkait belum adanya riset mendalam mengenai ganja medis di Indonesia, meskipun Mahkamah Konstitusi (MK) telah memberikan mandat kepada pemerintah untuk melakukan kajian.

“Mahkamah Konstitusi memerintahkan pemerintah untuk bikin riset tentang ganja medis, enggak pernah dilakukan. Kita tunggu risetnya itu,” katanya.

Ia pun membandingkan dampak ganja dengan narkotika lainnya.