Suara.com - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat pelibatan anak dalam kampanye politik meningkat di setiap hajatan pesta demokrasi di daerah maupun nasional. KPAI meminta di Pilkada 2018 dan Pilpres 2019 nanti anak-anak jangan diajak kampanye.
KPAI mendorong orangtua harus berperan aktif dan selektif dalam memberikan pendidikan politik kepada anak sejak dini. Ini penting karena berdasarkan data yang ada, kasus pelibatan anak dalam kegiatan politik mengalami tren peningkatan.
Hal ini jelas telah melanggar Undang-Undang No. 34 Tahun 2014 Pasal 15 tentang perlindungan anak dan dapat mengganggu faktor tumbuh kembang anak yang bersangkutan.
Hal itu disampaikna Komisioner KPAI Bidang Hak Sipil dan Partisipasi Anak Jasra Putra dalam acara Diskusi dan Press Conference dengan tema Pengawasan dan Pencegahan Eksploitasi Anak dalam Kegiatan Politik bertempat di Kantor KPAI, Jakarta Pusat, Jumat (6/4/2018).
“Tren pelibatan anak dalam kegiatan politik terus meningkat dari 171 daerah penyelenggara pilkada. Ada ratusan kasus. Ini tentunya kalau kita bicara hak anak, ya tentu sudah melanggar hak anak,” kata Jasra Putra.
Jasra Putra menyebutkan bahkan ada temuan beberapa pasangan calon kepala daerah yang secara aktif mendatangi institusi-institusi yang di dalamnya terdapat banyak anak-anak seperti sekolah dan komunitas-komunitas anak.
“Kita melihat trennya itu, pasangan calon kepala daerah aktif mendatangi sekolah-sekolah, komunitas-komunitas yang dimana disitu ada anak-anak. Dan bahkan kita lihat juga di foto-foto itu, anak-anak ada di depan juga mengacungkan nomor urut pasangan calon,” kata Jasra Putra.
KPAI juga menemukan ada upaya pelibatan anak secara massif dalam kegiatan politik. Jasra menilai ada kecenderungan untuk mempengaruhi pemilih orangtua melalui anak-anaknya.
“Nah ini kan ada indikasi untuk pelibatan anak secara massif gitu ya. Padahal yang dia sasar saat itu adalah orangtuanya. Memang dari beberapa penelitian kita temukan, perilaku pemilih orangtua juga dipengaruhi oleh ajakan dari anak-anak,” ujar Jasra.
Baca Juga: Pengasuhan Anak Rendah, KPAI Desak Pemerintah Buka Konsultasi
Terkait hal ini, pihaknya tengah mengkaji dan menelaah kembali apakah benar atau tidak teori yang dimaksud dalam penelitian tersebut.
“Apakah teori ini dibangun oleh para politisi dan calon kepala daerah? Inilah yang perlu kita buktikan. Tapi kecenderungan anak ke arah sana ada. Jadi dipengaruhi anaknya, nanti anaknya menyampaikan ke orangtuanya, ini calon yang ini Yah!” kata Jasra Putra. [Priscilla Trisna]
Berita Terkait
-
KPAI Sesalkan Pelibatan Siswa dalam Aksi Dukung MBG di Batam: Itu Eksploitasi dan Manipulasi Anak!
-
Bukan Soal Nafkah, Ini Alasan Utama Ruben Onsu Laporkan Masalah Anak ke KPAI
-
Peringatan Keras untuk Pemerintah! MBG Bisa Sia-sia Jika Anak Masih Dikepung Makanan Tak Sehat
-
KPAI: Copot Kepala BGN Tak Cukup, MBG Harus Dievaluasi Total
-
Dulu Identik dengan Lansia, Mengapa Diabetes Tipe 2 Kini 'Hobi' Menyerang Remaja?
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
Wajah Baru Halte Patra Kuningan 2 Ternoda Vandalisme, Begini Respons Transjakarta
-
Kasus Penyekapan di Bandung Harus Dijerat Pasal Berlapis, Fokus pada Dampak Korban
-
KPK Dalami Penghasilan Maruf Cahyono di Kasus Dugaan Gratifikasi Pengadaan MPR
-
Gaya Jokowi Berbaju PSI, Mulai Blusukan Tiga Hari di Lampung
-
OTW Lampung Pakai Outfit 'Gajah', PSI Tegaskan Jokowi Tak Lagi di Partai Lama
-
Jakarta Luncurkan Website HUT ke-500, Warga Bisa Daftar Jadi Mitra Perayaan
-
Dugaan Aliran Uang ke BEM UBK Bentuk Represi Halus terhadap Mahasiswa
-
Demonstrasi Bayaran Rusak Demokrasi, Dalangnya Harus Ditindak
-
Kantor BGN dan DPR RI Dijaga Ketat, 1.287 Personel Amankan Aksi Unjuk Rasa di Jakpus
-
Jenguk YTR di RSHS, KSP Dudung Langsung Hubungi Dirut BPJS Soal Biaya Perawatan