Suara.com - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat pelibatan anak dalam kampanye politik meningkat di setiap hajatan pesta demokrasi di daerah maupun nasional. KPAI meminta di Pilkada 2018 dan Pilpres 2019 nanti anak-anak jangan diajak kampanye.
KPAI mendorong orangtua harus berperan aktif dan selektif dalam memberikan pendidikan politik kepada anak sejak dini. Ini penting karena berdasarkan data yang ada, kasus pelibatan anak dalam kegiatan politik mengalami tren peningkatan.
Hal ini jelas telah melanggar Undang-Undang No. 34 Tahun 2014 Pasal 15 tentang perlindungan anak dan dapat mengganggu faktor tumbuh kembang anak yang bersangkutan.
Hal itu disampaikna Komisioner KPAI Bidang Hak Sipil dan Partisipasi Anak Jasra Putra dalam acara Diskusi dan Press Conference dengan tema Pengawasan dan Pencegahan Eksploitasi Anak dalam Kegiatan Politik bertempat di Kantor KPAI, Jakarta Pusat, Jumat (6/4/2018).
“Tren pelibatan anak dalam kegiatan politik terus meningkat dari 171 daerah penyelenggara pilkada. Ada ratusan kasus. Ini tentunya kalau kita bicara hak anak, ya tentu sudah melanggar hak anak,” kata Jasra Putra.
Jasra Putra menyebutkan bahkan ada temuan beberapa pasangan calon kepala daerah yang secara aktif mendatangi institusi-institusi yang di dalamnya terdapat banyak anak-anak seperti sekolah dan komunitas-komunitas anak.
“Kita melihat trennya itu, pasangan calon kepala daerah aktif mendatangi sekolah-sekolah, komunitas-komunitas yang dimana disitu ada anak-anak. Dan bahkan kita lihat juga di foto-foto itu, anak-anak ada di depan juga mengacungkan nomor urut pasangan calon,” kata Jasra Putra.
KPAI juga menemukan ada upaya pelibatan anak secara massif dalam kegiatan politik. Jasra menilai ada kecenderungan untuk mempengaruhi pemilih orangtua melalui anak-anaknya.
“Nah ini kan ada indikasi untuk pelibatan anak secara massif gitu ya. Padahal yang dia sasar saat itu adalah orangtuanya. Memang dari beberapa penelitian kita temukan, perilaku pemilih orangtua juga dipengaruhi oleh ajakan dari anak-anak,” ujar Jasra.
Baca Juga: Pengasuhan Anak Rendah, KPAI Desak Pemerintah Buka Konsultasi
Terkait hal ini, pihaknya tengah mengkaji dan menelaah kembali apakah benar atau tidak teori yang dimaksud dalam penelitian tersebut.
“Apakah teori ini dibangun oleh para politisi dan calon kepala daerah? Inilah yang perlu kita buktikan. Tapi kecenderungan anak ke arah sana ada. Jadi dipengaruhi anaknya, nanti anaknya menyampaikan ke orangtuanya, ini calon yang ini Yah!” kata Jasra Putra. [Priscilla Trisna]
Berita Terkait
-
KPAI Tekan Polisi Segera Tahan Tersangka Kasus Kekerasan Seksual di Ponpes Pati
-
Sembilan dari 10 Pangan Kemasan Tinggi GGL, KPAI: Generasi Emas Terancam Gagal Ginjal Dini
-
Belajar dari Kasus Daycare Little Aresha, KPAI: Ortu Wajib Cek Izin dan Latar Belakang Pengasuh!
-
KPAI: Anak Korban Kekerasan Daycare Little Aresha Yogyakarta Berpotensi Alami Trauma Serius!
-
KPAI Ungkap Dugaan Pelanggaran Berlapis di Kasus Daycare Litte Aresha Yogyakarta!
Terpopuler
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- 5 Rekomendasi Bedak Wardah Colorfit yang Warnanya Auto Menyatu di Kulit
- 4 Rekomendasi Parfum Lokal Wangi Tidak Lebay dan Tahan Lama untuk Perempuan
- 6 Rekomendasi Sepatu Lokal Rp 200 Ribuan, Kualitas Bintang Lima
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Prabowo Bertolak ke Filipina Hadiri KTT Ke-48 ASEAN, Menteri Bahlil dan Seskab Teddy Ikut
-
Soal Masa Depan Wisata RI, Triawan Munaf: Tak Ada Lagi Sistem Pemesanan yang Terfragmentasi
-
Siap-Siap Ganti Gas Melon ke CNG, Apakah Bisa Pakai Kompor LPG Biasa?
-
Kejati DKI Bongkar Kredit Fiktif Rp 600 Miliar di Bank BUMN, 3 Petinggi PT LAT Ditahan
-
Kritik Qodari, Guru Besar UII Ingatkan Bahaya Homeless Media Jadi Alat Propaganda Pemerintah
-
Bulog Raih Penghargaan BUMN Entrepreneurial Marketing Awards (BEMA) di Jakarta Marketing Week 2026
-
DPR Soroti Langkah Pemerintah Gandeng Homeless Media: Jangan Sampai Timbulkan Konflik Kepentingan
-
Penembak Acara Gedung Putih Ternyata Marah soal Iran, Donald Trump Jadi Target Utama
-
Nama Djaka Budi Utama Masuk Surat Dakwaan Kasus Bea Cukai, KPK Akan Telusuri Keterlibatannya?
-
Di Balik Ledakan Belanja Online, Mengapa Transisi Kemasan Ramah Lingkungan Masih Berliku?