Pemerintah Belum Akomodir Usulan Pemekaran Daerah Otonomi Baru

Suara.com - Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo menegaskan pemerintah pusat untuk saat ini tidak akan mengakomodir usulan pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB), walaupun isu pemekaran menjadi salah satu komoditas calon tertentu dalam Pilkada.

"Saat ini kami hanya fokus mengoptimalkan program Presiden Joko Widodo di bidang pembangunan infrastruktur, ekonomi dan sosial," ujarnya di Jayapura, Selasa (10/4/2018).

Ia tak menampik bahwa saat ini tidak sedikit daerah yang sedang mengusulkan program pemekaran, namun di era pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla telah dikeluarkan kebijakan moratorium untuk pemekaran DOB.

Pasalnya, pemerintah ingin menggejot sektor-sektor penting guna meningkatkan kemajuan masyarakatnya.

“Pemekaran belum ada, kita ingin mengoptimalkan dulu program Pak Jokowi untuk memastikan keberhasilan di bidang pembangunan insfrastruktur, ekonomi dan sosial," akunya.

Di bagian lainnya, Tjahjo menegaskan soal Pilkada Papua, dimana pemerintah pusat menginginkan Pilkada dapat berjalan aman dan lancar.

"Rakyat mempunyai hak untuk memilih pimpinannya sesuai hati nurani masing masing," tegasnya.

Mendagri juga membantah soal isu adanya keberpihakan pemerintah pusat terhadap salah satu calon kandidat Gubernur Papua. Menurutnya tidak ada istilah 'titip-titipan' dalam Pilkada.

"Kita serahkan sepenuhnya kepada masyarakat Papua pilih pemimpin sesuai hati nuraninya. Yang pasti kita ingin Pilkada Papua berlangsung dengan damai, bermartabat dan aman,” tandasnya. [Lidya Salmah]

Baca Juga: Warga Jayapura Diminta Tak Terhasut Isu Papua Barat Merdeka