Suara.com - Warga Kota Jayapura dan sekitarnya atau Papua pada umumnya diajak untuk tidak terprovokasi dengan isu yang menyesatkan, yang belakangan muncul dalam bentuk selebaran.
"Kami ajak agar masyarakat lebih cerdas dalam menyikapi isu yang berkembang, apalagi diminta hadiri acara yang bertentangan dengan negara," kata Ketua Aliansi Pemuda Rakyat Papua (AMPERA) Stenly Salamahu Sayuri di Kota Jayapura, Papua, Selasa (3/4/2018).
Menurut dia, selebaran dalam bentuk ajakan untuk hadiri Deklarasi Persiapan Kemerdekaan Negara Republik West Papua di Kampwolker, Perumnas III, Kelurahan Yabansai, Distrik Heram, Kota Jayapura pada pekan ini merupakan aksi dari kelompok yang tidak bertanggungjawab, bukan untuk kepentingan umum yang membawa dampak positif.
"Kelompok yang mau melaksanakan kegiatan tersebut merupakan kelompok oportunis dan ilegal yang memiliki paham radikal dan berseberangan dengan NKRI," katanya.
Sehingga, kata dia, sudah selayaknya pihak aparat keamanan dapat mengambil langkah tegas, karena kegiatan tersebut secara terang-terangan telah merongrong kedaulatan bangsa dan negara.
"Setiap kegiatan apalagi menyangkut Kamtibmas harus menyurati dan mendapatkan izin dari pihak kepolisian, jadi kalau tidak ada itu maka harus ditindak dan oknumnya harus ditangkap," katanya.
Lebih lanjut, dia menduga aksi tersebut sengaja digaungkan pada masa pilkada di Papua dengan harapan hal itu bisa menjadi isu atau bahan perdebatan sehingga situasi yang aman dan nyaman menjadi terganggu "Untuk itu, kami harap masyarakat untuk tidak ikut-ikutan dengan kegiatan itu, terlebih ini melanggar undang-undang negara kita. Dan saya harap masyarakat bisa jeli melihat isu yang sedang dimainkan ini, karena tujuannya bukan untuk kepentingan masyarakat tapi ingin buat kegaduhan," katanya.
Sebelumnya sejak pekan kemarin, di sejumlah titik di Kabupaten dan Kota Jayapura beredar sejumlah selebaran dalam bentuk ajakan untuk menghadiri kegiatan Deklarasi Persiapan Kemerdekaan Negara Republik West Papua di Kampwolker, Perumnas III, Kelurahan Yabansai, Distrik Heram. (Antara)
Berita Terkait
-
Konsolidasi Kaderisasi di Tanah Papua, UNIMUTU Gelar Baitul Arqam Pertama Kali
-
Tragedi Tolikara, DPR Desak Pemerintah Jamin Nyawa Warga Sipil di Papua
-
Baitul Arqam PWM Papua Barat Tuntas Digelar, Cetak Kader Kokoh Berlandaskan Islam Berkemajuan
-
Tragedi di Tolikara: KKB Serang Kamp Pekerja Saat Istirahat, 5 Tewas dan 3 Masih Hilang
-
LPDB Koperasi Dorong KDKMP Papua Naik Kelas Lewat Program Inkubasi dan Akses Dana Bergulir
Terpopuler
- Pelatih FC Twente Usir Mees Hilgers: Saya Tak Berharap Dia Kembali ke Klub!
- PIP Termin II 2026 Kapan Cair? Ini Jadwal Lengkap dan Cara Ceknya agar Dana Tidak Hangus!
- 4 Shio yang Menarik Keberuntungan Hari Ini 5 Agustus 2026: Segalanya Berjalan Lancar
- 4 Shio Beruntung Hari Ini 4 Agustus 2026: Macan hingga Babi Berpeluang Dapat Kabar Baik
- Link Resmi Pandang.istanapresiden.go.id buat Daftar Upacara Bendera HUT RI di Istana Negara
Pilihan
-
Bocoran Reshuffle Kabinet Agustus: Norman Joesoef Bakal Dilantik Jadi Wamenhan RI
-
Aktris Sali Irsalina Dianiaya Pacar di Fatmawati, Mata Lebam Hingga Diselamatkan Polantas
-
Dipilih Lewat Seleksi Ketat, Bank Dunia Kembali Tunjuk Sri Mulyani Duduki Jabatan Strategis
-
Pagar Besi di Mal-mal, Benarkah untuk Antisipasi Plot Kerusuhan Agustus?
-
Desa Kecil, Mimpi Mendunia: Ketika Kolaborasi Mengubah Wajah Kemiren
Terkini
-
74 Kontraktor SPPG Minta Kepastian Pembayaran dan Penyelesaian Administrasi Proyek
-
Potensi RI Punya 89 Ribu Ton Uranium, BRIN Paparkan Ambisi Nuklir ke Prabowo
-
Internal Golkar Wonosobo Bergolak, Mahkamah Partai Diminta Turun Tangan
-
Rakyat Akan Marah! 470 Kepala Daerah Tak Mampu Bayar PPPK Tapi Minta Naik Gaji
-
Gunakan Uang Hasil Sikat Korupsi, Prabowo Janji Investasi Besar di Sektor Pendidikan dan Riset
-
John Herdman Blak-blakan Akui Timnas Indonesia Sedang Terluka Jelang Melawan Singapura
-
Pemerintah Dorong Produk Indonesia Masuk Rantai Pasok Haji Arab Saudi
-
Catut Nama Prabowo, Istana Bantah Makalah Nobel Soal Program MBG
-
Lulur Keraton Kembali Jadi Sorotan, Warisan Kecantikan Nusantara yang Tetap Relevan hingga Kini
-
Calon Hakim Agung Usul RUU Perampasan Diganti Jadi Pemulihan Aset, Menkum Tunggu Langkah DPR