Suara.com - Wakapolri Komjen Syafruddin berjanji akan menindaklanjuti kasus peredaran minuman keras (miras) oplosan ini secara lebih komprehensif. Bahkan, dia pun akan menggandeng pemerintah agar bisa menuntaskan kasus peredaran miras ini secara bersama-sama.
"Bukan hanya Polri yang menangani. Semua kementerian, lembaga, harus turun tangan. Oleh karenanya, Polri akan mengusulkan kepada pemerintah untuk menjadikan masalah ini diangkat di dalam sidang kabinet atau sidang Kemenko PMK dan Polhukam untuk dibahas di tataran kementerian dan lembaga untuk supaya tuntas masalah ini," kata Syafruddin di Polres Metro Jakarta Selatan, Rabu (11/4/2018).
Adapun alasan Syafruddin menggandeng pemerintah, karena dia menganggap regulasi perizinan miras ini harus diatur ulang.
"Semua sistem itu harus dibenahi, regulasinya. Saya sudah singgung tadi masalah perizinan itu regulasi. Semua sistem harus dibenahi, bukan hanya menyelesaikan casenya. Semua sistemnya harus dibenahi," katanya.
Dia juga berharap nantinya dibentuk satuan tugas (satgas) gabungan dari Polri dan pemerintah untuk membenahi izin peredaran miras.
"Semua kementerian lembaga dibenahi sistemnya, kalau perlu dibikin satgas bersama," katanya.
Akibat peredaran miras oplosan ini, sudah ada 82 orang meninggal dunia di beberapa daerah di Indonesia. 82 orang yang tewas itu terdiri dari 31 orang meninggal dunia di Jakarta dan 51 orang di Jawa Barat.
Polisi juga sudah membekuk pengedar miras oplosan di kawasan Jakarta Timur, Jakarta Selatan dan Bekasi. Mereka adalah RS, BOT, DW, ZL, UGI, TMJ dan EJ.
Baca Juga: Jaga Perumahan Sambil Tenggak Miras Oplosan, 2 Satpam Ini Tewas
Tag
Berita Terkait
-
Prabowo Minta Tim Ekonomi Tingkatkan Lapangan Kerja Secara Merata, Tidak Terpusat di Jakarta
-
Sri Mulyani Masih Tegar, Tetap Hadiri Rapat di Istana Kepresidenan Meski Rumah Dijarah
-
Sri Mulyani Sampaikan Hal Sensitif di Sidang Kabinet, Prabowo 'Usir' Awak Media
-
Prabowo Pimpin Langsung Sidang Kabinet, Evaluasi 10 Bulan Pemerintahan
-
Bukan Diusir, Tapi Ini Cara Halus Prabowo 'Singkirkan' Pers saat Sri Mulyani Laporkan APBN 2026
Terpopuler
- 7 Sunscreen Terbaik untuk Flek Hitam Usia 50 Tahun, Atasi Garis Penuaan
- 3 Link DANA Kaget Khusus Hari Ini, Langsung Cair Bernilai Rp135 Ribu
- 14 Kode Redeem FC Mobile Hari Ini 7 Oktober 2025, Gaet Rivaldo 112 Gratis
- Sosok Profesor Kampus Singapura yang Sebut Pendidikan Gibran Cuma Setara Kelas 1 SMA
- 5 Fakta Heboh Kasus Video Panas Hilda Pricillya dan Pratu Risal yang Guncang Media Sosial
Pilihan
-
Pelaku Ritel Wajib Tahu Strategi AI dari Indosat untuk Dominasi Pasar
-
Istri Thom Haye Keram Perut, Jadi Korban Perlakuan Kasar Aparat Keamanan Arab Saudi di Stadion
-
3 Rekomendasi HP 1 Jutaan Kemera Terbaik, Mudah Tapi Bisa Diandalkan
-
Kontroversi Penalti Kedua Timnas Indonesia, Analis Media Arab Saudi Soroti Wasit
-
6 Rekomendasi HP Murah Baterai Jumbo 6.000 mAh, Pilihan Terbaik Oktober 2025
Terkini
-
Dicari Warga Sekampung Gegara Cabuli Anak Tetangga, Kakek di Cakung Ngumpet di Kandang Ayam
-
Fakta Baru Pembunuhan Karyawati Minimarket Dina Oktaviani: Pelaku Jual Perhiasan Korban Rp4 Juta
-
Sebut Partai Pro Pekerja, Begini Strategi PDIP Beri Perlindungan PMI
-
Geger Pulau Pari! Jasad Pria Misterius Mengambang, Kondisinya Bikin Merinding
-
20 Oktober Jadi Ujian Prabowo, Akankah Lepas Bayang Jokowi dan Rombak Kabinet?
-
Resmi Meluncur: Electricity Connect 2025, Kolaborasi untuk Energi Tangguh dan Berdaulat
-
Pengakuan Heryanto Cekik Mati Dina Oktaviani: Dari Curhat, Berakhir karena Tergiur Motor dan HP
-
DPR Desak Polisi Segera Tetapkan Tersangka Kasus Ponpes Al Khoziny: Harus Ada yang Bertanggung Jawab
-
Gibran Pimpin Misi Papua, 9 Tokoh Top Ditunjuk Jadi 'Tangan Kanan' Percepat Pembangunan
-
DPR Sebut Penolakan Pemotongan TKD Wajar, Tapi Daerah Masih Punya Jalan Menuju Kemandirian Fiskal