Suara.com - Presiden Joko Widodo dinilai harus membuat program khusus untuk memberdayakan potensi besar yang dimiliki generasi milenial. Sebab, sebagai generasi dengan populasi terbesar saat ini, milenial diprediksi akan menjadi tonggak masa depan Indonesia.
Menurut Direktur Eksekutif Perkumpulan Prakarsa Ah Maftuchan, pemerintah jangan hanya menjejali generasi milenial ke sektor digital. Sebagai generasi modern, para milenial juga harus mampu mengisi sektor-sektor lain di pemerintahan.
"Tak semua milenial concern dengan TI (Teknologi Informasi), ada hal-hal lain juga. Artinya pemerintah harus juga merangkul milenial di bidang-bidang lain seperti kebudayaan, pertanian sosial dan sebagainya. TI bisa digunakan sebagai alat dalam menjalankannya," kata Ah Maftuchan disela diskusi bertema ‘GENERASI MILENIAL: Posisi, partisipasi & kontribusi dalam agenda pembangunan ala nawacita’ di Bakoel Koffie, Cikini, Jakarta pada Kamis (12/4/2018).
Lebih lanjut, Maftuchan mengatakan, program-program yang dicanangkan Presiden Jokowi seperti Bekraf (Badan Ekonomi Kreatif) harus difokuskan untuk generasi milenial.
"Secara kelembagaan seperti Bekraf (Badan Ekonomi Kreatif) dan Kemenpora (Kementrian Pemuda dan Olahraga) harus mengurusi generasi yang memang benar- milenial. Mungkin Presiden (Joko Widodo) bisa membuat komisi khusus yang menangani milenial karena ini menang urgent," kata Maftuchan.
Sejalan dengan itu, Deputi V Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) Ari Juliano mengungkapkan bahwa Bekraf memang dijadikan wadah bagi para kaum milenial mengembangkan potensinya, khususnya dibidang ekonomi.
"Kita bangun ekosistem supaya para pelaku ini bisa tumbuh subur. Ekonomi kreatif itu 70 persen didominasi generasi milenial. Artinya setiap kegiatan yang kami lakukan semua langsung ke generasi milenial," kata Ari Juliano.
Berita Terkait
-
Nawacita Jokowi Dinilai Belum Libatkan Generasi Milenial
-
Kemenkeu Klaim Pengelolaan Utang Era Jokowi Mirip Cara Uni Eropa
-
Pemuda yang Telanjang Dada Kejar Jokowi, Sambangi Istana Presiden
-
Dukung Jokowi, Golkar Tak Akan Geser ke Prabowo di Pilpres 2019
-
PDIP Senang Prabowo Mau Kembali Bertarung Lawan Jokowi
Terpopuler
- Rhenald Kasali di Sidang ASDP: Beli Perusahaan Rugi Itu Lazim, Hakim Punya Pandangan Berbeda?
- 19 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 5 Oktober: Ada 20.000 Gems dan Pemain 110-113
- Beda Pajak Tahunan Mitsubishi Destinator dan Innova Reborn, Lebih Ringan Mana?
- 3 Shio Paling Beruntung Pekan Kedua 6-12 Oktober 2025
- Jadwal dan Lokasi Penukaran Uang Baru di Kota Makassar Bulan Oktober 2025
Pilihan
-
Siapa Artem Dolgopyat? Pemimpin Atlet Israel yang Bakal Geruduk Jakarta
-
Seruan Menggetarkan Patrick Kluivert Jelang Timnas Indonesia vs Arab Saudi
-
Perbandingan Spesifikasi vivo V60 Lite 4G vs vivo V60 Lite 5G, Kenali Apa Bedanya!
-
Dana Transfer Dipangkas, Gubernur Sumbar Minta Pusat Ambil Alih Gaji ASN Daerah Rp373 T!
-
Menkeu Purbaya 'Semprot' Bobby Nasution Cs Usai Protes TKD Dipotong: Perbaiki Dulu Kinerja Belanja!
Terkini
-
Anggaran Dipangkas Rp 15 Triliun, Gubernur DKI Siapkan Obligasi Daerah, Menkeu Beri Lampu Hijau
-
Dicecar KPK Soal Kuota Haji, Eks Petinggi Amphuri 'Lempar Bola' Panas ke Mantan Menag Yaqut
-
Hotman 'Skakmat' Kejagung: Ahli Hukum Ungkap Cacat Fatal Prosedur Penetapan Tersangka
-
4 Fakta Korupsi Haji: Kuota 'Haram' Petugas Hingga Jual Beli 'Tiket Eksekutif'
-
Teror Bom Dua Sekolah Internasional di Tangesel Hoaks, Polisi: Tak Ada Libur, Belajar Normal!
-
Hotman Paris Singgung Saksi Ahli Kubu Nadiem: 'Pantas Anda Pakai BMW Sekarang, ya'
-
LMS 2025: Kolaborasi Global BBC Ungkap Kisah Pilu Adopsi Ilegal Indonesia-Belanda
-
Local Media Summit 2025: Inovasi Digital Mama dan Magdalene Perjuangkan Isu Perempuan
-
KPK Bongkar Modus 'Jalur Cepat' Korupsi Haji: Bayar Fee, Berangkat Tanpa Antre
-
Saksi Ahli Pidana Kubu Nadiem Beberkan Empat Syarat Penetapan Tersangka