Suara.com - Petinggi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan membantah Presiden Jokowi mendapat tekanan dari elite-elite partai maupun kaum profesional, yang menjadi pendukung maupun menjadi pejabat dalam pemerintahannya.
Bantahan itu ditujukan kepada pernyataan Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Arief Puoyono, yang mengatakan Jokowi sering curhat kepada Prabowo Subianto terkait kesulitan-kesulitan menjalankan pemerintahan.
"Kalau PDIP, perintahnya jelas dan tunggal. Harus membantu, full energy. Pertimbangannya strategis, Jokowi sukses, PDIP sukses, baik pemilu legislatif maupun pilpres. Tidak mungkin PDIP mengganggu Jokowi karena ongkos politik mahal," tutur Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan DPP PDIP, Eva Sundari, Rabu (25/4/2018).
Selain itu, Eva juga menyangsikan klaim Arief bahwa Jokowi kerapkali berkeluh kesah kepada Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo.
"Tidak pernah setahuku (Jokowi curhat). Dia bukan tipe curcol. Dia kan tipe orang yang suka bertindak, bukan suka bicara," Eva menambahkan.
Sebelumnya, Arief mengatakan Jokowi sering curhat kepada Prabowo terkait kesulitan-kesulitan dalam mengurus pemerintahan.
"Memang sering bertemu kok (Jokowi dan Prabowo). Terakhir itu setahu saya di Istana negara ya tahun lalu, kadang sih Pak Jokowi curhat sama Pak Prabowo tentang kesulitan kesulitan mengurus pemerintahan, terutama dalam hal ekonomi ya," kata Arief saat dihubungi, Selasa (24/4/2018).
Bahkan, lanjut Arief, Jokowi sering curhat terkait tekanan yang sering diterimanya dari partai pendukung.
"Curhatnya, banyaknya tekanan-tekanan dari petinggi petinggi partai yang ada di pemerintahannya, dan elite-elite nonpartai yang ada di kabinetnya," ujar Arief.
Baca Juga: Hampir Setengah Generasi Muda Indonesia Terkena Paham Radikal
Selain itu, Jokowi juga sering curhat soal bisnis-bisnis yang dijalankan para petinggi partai pendukungnya.
Jokowi mengeluhkan para petinggi partai pendukungnya itu sering menggunakan fasilitas negara dan melanggar aturan untuk berbisnis.
"Misalnya ekspor beras, BBM, menjadi broker proyek infrastruktur untuk dapet uang komisi, serta menempatkan direksi-direksi BUMN yang tidak punya kemampuan," kata Arief.
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Inikah Wajah Kompol Anggraini Diduga Jadi Orang Ketiga di Rumah Tangga Irjen Krishna Murti?
-
Bukan Septic Tank! Ternyata Ini Sumber Ledakan di Pamulang yang Rusak 20 Rumah
-
Nama PBNU Terseret Kasus Haji, KPK Buka Suara: Benarkah Hanya Incar Orangnya, Bukan Organisasinya?
-
Rentetan Kasus Keracunan Makan Bergizi Gratis, DPD Minta BGN Kurangi Jumlah Penerima MBG
-
Asmara Berujung Maut di Cilincing: Pemuda Tewas Dihabisi Rekan Sendiri, Kamar Kos Banjir Darah!
-
Video Gibran Tak Suka Baca Buku Viral Lagi, Netizen Bandingkan dengan Bung Hatta
-
KPK Ungkap Kasus Korupsi Kuota Haji, Libatkan Hampir 400 Biro Perjalanan
-
Nabire Diguncang Gempa Berkali-kali, Jaringan Internet Langsung Alami Gangguan
-
KPK Sita Uang Hingga Mobil dan Tanah dari Dirut BPR Jepara Artha dalam Kasus Kredit Fiktif
-
Terungkap! Modus Oknum Kemenag Peras Ustaz Khalid Basalamah dalam Kasus Kuota Haji