Suara.com - Petinggi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan membantah Presiden Jokowi mendapat tekanan dari elite-elite partai maupun kaum profesional, yang menjadi pendukung maupun menjadi pejabat dalam pemerintahannya.
Bantahan itu ditujukan kepada pernyataan Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Arief Puoyono, yang mengatakan Jokowi sering curhat kepada Prabowo Subianto terkait kesulitan-kesulitan menjalankan pemerintahan.
"Kalau PDIP, perintahnya jelas dan tunggal. Harus membantu, full energy. Pertimbangannya strategis, Jokowi sukses, PDIP sukses, baik pemilu legislatif maupun pilpres. Tidak mungkin PDIP mengganggu Jokowi karena ongkos politik mahal," tutur Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan DPP PDIP, Eva Sundari, Rabu (25/4/2018).
Selain itu, Eva juga menyangsikan klaim Arief bahwa Jokowi kerapkali berkeluh kesah kepada Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo.
"Tidak pernah setahuku (Jokowi curhat). Dia bukan tipe curcol. Dia kan tipe orang yang suka bertindak, bukan suka bicara," Eva menambahkan.
Sebelumnya, Arief mengatakan Jokowi sering curhat kepada Prabowo terkait kesulitan-kesulitan dalam mengurus pemerintahan.
"Memang sering bertemu kok (Jokowi dan Prabowo). Terakhir itu setahu saya di Istana negara ya tahun lalu, kadang sih Pak Jokowi curhat sama Pak Prabowo tentang kesulitan kesulitan mengurus pemerintahan, terutama dalam hal ekonomi ya," kata Arief saat dihubungi, Selasa (24/4/2018).
Bahkan, lanjut Arief, Jokowi sering curhat terkait tekanan yang sering diterimanya dari partai pendukung.
"Curhatnya, banyaknya tekanan-tekanan dari petinggi petinggi partai yang ada di pemerintahannya, dan elite-elite nonpartai yang ada di kabinetnya," ujar Arief.
Baca Juga: Hampir Setengah Generasi Muda Indonesia Terkena Paham Radikal
Selain itu, Jokowi juga sering curhat soal bisnis-bisnis yang dijalankan para petinggi partai pendukungnya.
Jokowi mengeluhkan para petinggi partai pendukungnya itu sering menggunakan fasilitas negara dan melanggar aturan untuk berbisnis.
"Misalnya ekspor beras, BBM, menjadi broker proyek infrastruktur untuk dapet uang komisi, serta menempatkan direksi-direksi BUMN yang tidak punya kemampuan," kata Arief.
Berita Terkait
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- 4 Bohlam Lampu Emergency LED Terbaik Otomatis Nyala saat Mati Listrik, Lebih Aman Tanpa Lilin
Pilihan
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
-
Pelarian Berakhir! Taufik Hidayat Penyekap dan Penyiksa Pacar 3 Tahun Ditangkap di Bandung Raya
Terkini
-
Dukung Wacana Gaji Guru Rp5 Juta, PGRI Sebut Idealnya Capai Rp7 Juta
-
Korban Tewas Gempa Venezuela Tembus 164 Orang, Terdengar Jeritan dari Reruntuhan
-
Disembunyikan Dalam Beras Basmati! Polisi Ungkap Kasus Narkoba Berlogo Batman Asal Malaysia
-
PGRI: Jangan Cap Guru Mata Duitan karena Minta Gaji Layak
-
Modus 'Tak Diklik': KPK Bongkar Pungli dan Setoran Gelap Kanim Bali untuk Eks Wamen Silmy Karim
-
Nasib Pilu Korban Penyekapan Bandung, Menkes Tak Bisa Jamin Pulih Sempurna
-
Negara Eropa Bersatu untuk Venezuela, Kirim Banyak Bantuan Termasuk Pesawat Angkut A400M
-
Buntut Viral di Medsos, Kawasan Senopati Kena 'Sikat' Petugas: Mobil Mewah Ikut Kena Angkut!
-
Geger Siswa SD Demo Dukung MBG, Saat Hak Anak Dirampas Demi 'Syahwat' Orang Dewasa
-
Update Gempa Venezuela, Korban Tewas Tembus 164 Orang