Munculnya nama-nama capres, kemudian diikuti dengan nama-nama cawapres. Independent Data Survey (IDS) pada tanggal 23 April 2018 merilis nama-nama capres dan cawapres dari hasil survei yang dilakukan lembaga itu.
Peneliti Independent Data Survey (IDS) Dr. Edhy Aruman mengungkapkan tokoh senior Partai Golkar yang juga pernah memimpin partai berlambang pohon beringin itu muncul dalam survei calon presiden atau cawapres yang dipilih responden.
Bahkan, elektabilitas Akbar mengalahkan nama Wali Kota Bandung Ridwan Kamil yang kini maju sebagai salah satu calon gubernur Jawa Barat. Akbar Tandjung dalam survei ini juga mengalahkan Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar yang kini mengampanyekan diri sebagai cawapres.
Selain nama Akbar Tandjung, mantan politikus senior Golkar yang kini memimpin Partai NasDem, Surya Paloh, serta pendiri Partai Hanura yang juga Menkopolhukam Wiranto muncul pula sebagai cawapres yang dipilih responden. Selain itu, muncul nama-nama, seperti Jusuf Kalla, Prabowo Subianto, Gatot Nurmantyo, Anies Baswedan, Agus Harimurti Yudhoyono, dan juga Mahfud Md.
Kemunculan nama Akbar Tandjung yang dipilih sebagai salah satu cawapres dan sederet politikus senior meramaikan panggung politik menjelang Pilpres 2019.
Survei Tujuan survei untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap calon bakal pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dalam Pemilu Presiden 2019, kemungkinan peta persaingan antarpasangan calon yang diproyeksikan akan diusung oleh partai politik pada tahun 2018 dan peluang tokoh muda dan nonpartai dalam peta persaingan tersebut, kata Edhy Aruman.
Selama ini, kata Edhy, IDS berpengalaman menyelenggarakan berbagai survei nasional untuk kepentingan internal bisnis klien. Namun, karena menariknya situasi politik menjelang Pilpres dan Pemilu 2019, IDS memperluas kegiatannya untuk melakukan survei politik.
Edhy Aruman menjelaskan dari preferensi nama kandidat wapres secara terbuka (top of mind) dan tertutup (disebut dengan alat bantu di survei), IDS mendapatkan bahwa nama Gatot Nurmantyo, Anis Baswedan, dan Mahfud Md. dapat disebut sebagai tokoh nonpartai politik yang konsisten mendapatkan preferensi responden survei sebagai kandidat wapres siapa pun presiden yang akan menjadi kandidat pada tahun 2019.
Sementara itu, tokoh partai politik secara konsisten disebut memiliki preferensi oleh responden survei adalah Agus Harimurti Yudhoyono, Wiranto, Akbar Tandjung, Muhaimin Iskandar, dan Surya Paloh. Di dalam tokoh partai terdapat variasi senioritas dan junior, seperti nama Wiranto (Partai Hanura), Akbar Tandjung (Partai Golkar), Surya Paloh (Partai NasDem), "versus" tokoh muda Partai Demokrat dengan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dari Partai Demorkat dan Muhaimin Iskandar (Partai Kebangkitan Bangsa).
Dengan pertanyaan terbuka (top of mind), kata Edhy, Gatot Numantyo mendapatkan angka 19,8 persen merupakan kandidat paling unggul, diikuti oleh Anies RBaswedan (10,4), Agus Harimurti Yudhoyono (9,4), Jusuf Kalla (5,4), Prabowo Subianto (4,8) sebagai nama yang muncul di responden untuk kandidat wapres yang dapat dipasangkan dengan siapa pun kandidat presiden.
Berturut-turut, setelah lima nama tersebut diikuti oleh Mahfud Md. (4.6), Wiranto (3,7), Surya Paloh (2,7), Akbar Tandjung (2,5), Ridwan Kamil (2,3), dan Muhaimin Iskandar (2,1).
Survei dilakukan kepada warga negara Indonesia di enam kota, yakni Medan, DKI, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, dan Makassar dengan jumlah sampel 520 serta margin kesalahan 4,3 persen. Responden survei adalah mereka yang sudah mempunyai hak pilih, yaitu mininimal berusia 17 tahun, sudah menikah, dan bukan anggota TNI/Polri.
Survei menggunakan metode Stratified Multistage Random Sampling dengan unit terkecil adalah kelurahan. Dari kelurahan terpilih, kemudian ditentukan RT dengan menggunakan angka acak, dan menentukan KK yang terpilih dengan metode KISHGRID.
Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara tatap muka menggunakan kuesioner terstruktur yang telah disusun sebelumnya sesuai dengan tujuan survei. Survei dilakukan pada tanggal 9 s.d. 15 April 2018.
Survei memfokuskan pada elektabilitas kandidat presiden, kandidat wapres untuk nama-nama yang sudah muncul di dalam survei nasional selama 2018. Survei juga memunculkan nama kandidat (presiden atau wapres) yang tidak pernah dipublikasikan oleh lembaga survei politik pada tahun 2018 namun memiliki ketokohan, baik karena berafiliasi dengan partai politik, tokoh nasional nonparpol, maupun tokoh yang mendapatkan publikasi publik.
Berita Terkait
-
Disebut Danai Ijazah Palsu Jokowi, Jusuf Kalla Laporkan Pencemaran Nama Baik
-
Perbedaan Mencolok Hampers Jokowi dan Prabowo: Camilan Tradisional vs Bahan Dapur
-
Rekam Jejak Abraham Samad, Kini Terjerat Isu Ijazah Palsu Jokowi
-
Jokowi Bilang SBY Negarawan, Demokrat Anggap Polemik 'Partai Biru' Selesai
-
Kecam Pengadu Domba, Ibas Murka Demokrat Diseret Isu Ijazah Jokowi
Terpopuler
- 7 Sabun Cuci Muka dengan Kolagen untuk Kencangkan Wajah, Bikin Kulit Kenyal dan Glowing
- Tak Perlu Mahal! Ini 3 Mobil Bekas Keluarga yang Keren dan Nyaman
- Dapat Status Pegawai BUMN, Apa Saja Tugas Manajer Koperasi Merah Putih?
- 5 HP Xiaomi yang Awet Dipakai Bertahun-tahun, Performa Tetap Mantap
- Oki Setiana Dewi Jadi Kunci Kasus Pelecehan Syekh Ahmad Al Misry Terbongkar Lagi, Ini Perannya
Pilihan
-
Iran Tutup Lagi Selat Hormuz, IRGC: Amerika Serikat Perompak!
-
Selat Hormuz Kembali Ditutup? Iran Dituding Tembak Kapal Tanker di Dekat Oman
-
BREAKING NEWS! Iran Resmi Buka Blokade Selat Hormuz Sepenuhnya
-
Kisah di Balik Korban Helikopter Sekadau, Perjalanan Terakhir yang Tak Pernah Sampai
-
DPR Minta Ombudsman RI Segera Konsolidasi Internal Usai Ketua Jadi Tersangka Korupsi Nikel
Terkini
-
BNI Pastikan Proses Pengembalian Dana Aek Nabara Sesuai Perkembangan Penyidikan
-
Bantah Ramal Indonesia Bakal Chaos, JK: Itu Said Didu, Bukan Saya
-
Catat! Ini 7 Rumah Sakit di Jawa Tengah yang Layani Visum Gratis bagi Korban Kekerasan
-
Selat Hormuz Ditutup Lagi, Trump Sentil Iran, Mojtaba Khamenei Balas Menohok
-
Megawati Ungkap Bahaya Pangkalan Militer Asing, Serukan Dasa Sila Bandung
-
PBB Dinilai Tak Relevan, Megawati Desak Reformasi Total: Hapus Veto, Pakai Pancasila
-
Sebut Tuntutan Kasus LNG Tidak Utuh, Nandang Sutisna: Kerugian Parsial Jangan Dipaksakan Jadi Pidana
-
Sejumlah Harga BBM Naik Hari Ini, JK: Tidak Bisa Tahan Lagi Negara Ini, Keuangannya Defisit
-
Aktivis Kecam Klaim DPR, Sebut Visum Gratis Bagi Korban Kekerasan Seksual Adalah Mandat UU
-
TB Hasanuddin Sentil Menhan dan Menlu Jarang Rapat di Komisi I: Kami Merasa Tertutup untuk Diskusi!