Suara.com - Presiden Joko Widodo sudah membentuk panitia seleksi calon hakim Mahkamah Konstitusi. Pembentukan Pansel tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 71/P Tahun 2018 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Calon Hakim Konstitusi.
Pansel untuk mencari pengganti hakim konstitusi Maria Farida Indrati ini diketuai oleh Harjono. Adapun empat orang anggotanya adalah Maruarar Siahaan, Sukma Violetta, Zainal Arifin Mochtar dan Mas Achmad Santosa.
"Intinya yang dicari satu orang, karena mengganti satu orang. Calonnya bisa banyak," ujar Zainal saat menyampaikan konferensi pers di Lobby Gedung I Setneg, Jalan Veteran No 18, Jakarta Pusat, Ravy (2/5/2017).
Zainal mengajak masyarakat Indonesia yang berminat untuk menjadi calon hakim konstitusi mendaftar. Selain itu, nantinya pansel juga akan mengundang organisasi dan kelompok masyarakat yang memiliki kriteria untuk jadi calon hakim konstitusi untuk mendaftar.
"Termasuk perguruan tinggi yang punya calon dianggap baik, memenuhi kriteria tersebut bisa mendaftarkan calonnya, tentu atas persetujuan orang tersebut," kata dia.
Ketua Pansel Harjono berharap mendapatkan calon hakim konstitusi yang bagus dari seleksi yang dilakukan.
"Sehingga harapan bahwa kita akan mendapatkan yang terbaik untuk menjaga eksistensi Mahkamah Konstitusi," kata dia
Untuk diketahui, Maria diangkat sebagai hakim konstitusi pada 2013. Masa jabatannya akan berakhir pada 13 Agustus 2018, sehingga perlu disiapkan calon penggantinya.
Harjono menargetkan pada 31 Juli 2018, pansel sudah mendapat nama pengganti hakin konstitusi Maria. Selanjutnya, akan disampaikan ke Presiden Joko Widodo.
"31 Juli diharapkan panitia sudah bisa memilih calon-calon hakim yang akan disampaikan pada presiden," kata dia
Adapun beberapa persyaratan calon hakim konstitusi yang harus dipenuhi yakni, WNI, berlatar belakang pendidikan tinggi hukum, berusia paling rendah 47 tahun dan paling tinggi 65 tahun, dan memiliki pengalaman kerja di bidang hukum paling rendah 15 tahun.
Berita Terkait
-
Soroti Perpol Jabatan Sipil, Selamat Ginting: Unsur Kekuasaan Lebih Ditonjolkan dan Mengebiri Hukum
-
Uji Materi UU Hak Cipta Dikabulkan Sebagian, MK Perkuat Hak Musisi
-
Peradilan Militer Dinilai Tidak Adil, Keluarga Korban Kekerasan Anggota TNI Gugat UU ke MK
-
Mengurai Perpol 10/2025 yang Dinilai Tabrak Aturan, Dwifungsi Polri Gaya Baru?
-
Wamen KP hingga Menteri Ngaku Terbantu dengan Polisi Aktif di Kementerian: Pengawasan Jadi Ketat
Terpopuler
- 31 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 18 Desember: Ada Gems dan Paket Penutup 112-115
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
- 5 Skincare untuk Usia 60 Tahun ke Atas, Lembut dan Efektif Rawat Kulit Matang
- 5 Mobil Keluarga Bekas Senyaman Innova, Pas untuk Perjalanan Liburan Panjang
- Kuasa Hukum Eks Bupati Sleman: Dana Hibah Pariwisata Terserap, Bukan Uang Negara Hilang
Pilihan
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
Terkini
-
Bobby Nasution Berikan Pelayanan ke Masyarakat Korban Bencana Hingga Dini Hari
-
Pramono Anung Beberkan PR Jakarta: Monorel Rasuna, Kali Jodo, hingga RS Sumber Waras
-
Hujan Ringan Guyur Hampir Seluruh Jakarta Akhir Pekan Ini
-
Jelang Nataru, Penumpang Terminal Pulo Gebang Diprediksi Naik Hingga 100 Persen
-
KPK Beberkan Peran Ayah Bupati Bekasi dalam Kasus Suap Ijon Proyek
-
Usai Jadi Tersangka Kasus Suap Ijon Proyek, Bupati Bekasi Minta Maaf kepada Warganya
-
KPK Tahan Bupati Bekasi dan Ayahnya, Suap Ijon Proyek Tembus Rp 14,2 Miliar
-
Kasidatun Kejari HSU Kabur Saat OTT, KPK Ultimatum Segera Menyerahkan Diri
-
Pengalihan Rute Transjakarta Lebak Bulus - Pasar Baru Dampak Penebangan Pohon
-
Mendagri: Pemerintah Mendengar, Memahami, dan Menindaklanjuti Kritik Soal Bencana