Suara.com - Wakil Gubernur Jakarta Sandiaga Uno menemui Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara, Jakarta, Senin (7/5/2018) malam. Sandi menyampaikan sebuah pesan.
Kepada Prabowo, Sandiaga menyampaikan adanya permintaan untuk segera mendeklarasikan calon presiden dan calon wakil presiden.
Sandi klaim masyarakat ingin melihat program terlebih dahulu, sebelum partainya menawarkan capres-cawapres yang diusung.
"Saya sampaikan bahwa ada beberapa permintaan keputusan kita untuk menentukan calon presiden dan cawapres segera. Tapi saya sampaikan bahwa masyarakat sebetulnya ingin melihat programnya dulu apa," ujar Sandiaga di Kebayoran Baru, Jakarta, Selasa (8/5/2018).
Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra itu menilai saat ini sosok calon presiden yang diinginkan masyarakat yakni Prabowo dan Joko Widodo untuk maju di Pilpres 2019 mendatang.
"Sosoknya jelas hanya Pak Prabowo dan Pak Jokowi, itu yang diinginkan masyarakat hanya dua calon. Tapi apa yang ditawarkan, masyarakat ingin dengar langsung dari koalisi dan mitra koalisi," kata dia.
Tak hanya itu, Sandiaga menuturkan, Gerindra terus membangun koalisi dengan Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Amanat Nasional sebelum mengumumkan capres-cawapres.
"Sudah ada, insyaalah sama PKS terus berlanjut hari minggu ini kita tingkatkan lagi intensitas kita, PAN juga sudah setuju bergabung dengan sekertariat bersama yang di Taman Amir Hamzah. Kita harapkan ini menjadi momentum membangun koalisi kita," ucap Sandiaga.
"Cawapres belum, jadi saya sampaikan beliau kita bangun dulu platform ekonominya apa yang ditawarkan baru habis itu kita bicara sama mitra koalisi," sambungnya.
Baca Juga: Elektabilitas Jokowi di Bawah Prabowo, PDIP: INES Tidak Kredibel
Ketika ditanya apakah Gubernur Jakarta Anies Baswedan berpeluang menjadi calon wakil presiden Prabowo, Sandiaga mengatakan hal tersebut merupakan keputusan dari mitra koalisi Gerindra.
"Saya sampaikan juga ada permintaan banyak dari masyarakat, dan tentunya harus mitra koalisi yang putuskan itu keputusan domainnya di partai dan mitra koalisi tapi itu yang diharapkan masyarakat," tandasnya.
Berita Terkait
-
Sandiaga : Kata Pak JK Banyak yang Minat Jadi Calon Wapres Jokowi
-
Elektabilitas Jokowi di Bawah Prabowo, PDIP: INES Tidak Kredibel
-
Prabowo Layak Gandeng Kader PKS karena Sama-sama Oposisi
-
PKS Minta PAN Legowo Jika Prabowo Pilih Cawapres dari PKS
-
Bawa Bola, Sandiaga dan Menkeu ke Monumen Pembebasan Irian Barat
Terpopuler
- Breaking News! PSSI Resmi Umumkan Pelatih Timnas Indonesia
- 8 City Car yang Kuat Nanjak dan Tak Manja Dibawa Perjalanan Jauh
- 5 Rekomendasi Cushion Mengandung Skincare Anti-Aging Untuk Usia 40 Ke Atas
- Djarum Buka Suara soal Pencekalan Victor Hartono dalam Kasus Dugaan Korupsi Tax Amnesty
- 5 Smartwatch Terbaik untuk Olahraga dan Pantau Detak Jantung, Harga Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Timnas Indonesia: U-17 Dilatih Timur Kapadze, Nova Arianto Tukangi U-20, Bojan Hodak Pegang Senior?
-
Harga Minyak Dunia Melemah, di Tengah Upaya Trump Tekan Ukraina Terima Damai dengan Rusia
-
Indonesia jadi Raja Sasaran Penipuan Lowongan Kerja di Asia Pasifik
-
Kisah Kematian Dosen Untag yang Penuh Misteri: Hubungan Gelap dengan Polisi Jadi Sorotan
-
Kisi-Kisi Pelatih Timnas Indonesia Akhirnya Dibocorkan Sumardji
Terkini
-
Sadis! Pembunuh Guru di OKU Ternyata Mantan Penjaga Kos, Jerat Leher Korban Demi Ponsel
-
Gebrakan Menhan-Panglima di Tambang Ilegal Babel Dikritik Imparsial: Pelanggaran Hukum, Tanda Bahaya
-
Otak Pembakar Rumah Hakim PN Medan Ternyata Mantan Karyawan, Dendam Pribadi Jadi Pemicu
-
Dari IPB hingga UGM, Pakar Pangan dan Gizi Siap Dukung BGN untuk Kemajuan Program MBG
-
Menhaj Rombak Skema Kuota Haji: yang Daftar Duluan, Berangkat Lebih Dulu
-
Isu Yahya Cholil Staquf 'Dimakzulkan' Syuriyah PBNU, Masalah Zionisme Jadi Sebab?
-
Siap-siap! KPK akan Panggil Ridwan Kamil Usai Periksa Pihak Internal BJB
-
Bukan Tax Amnesty, Kejagung Cekal Eks Dirjen dan Bos Djarum Terkait Skandal Pengurangan Pajak
-
Menhaj Irfan Siapkan Kanwil Se-Indonesia: Tak Ada Ruang Main-main Jelang Haji 2026
-
Tembus Rp204 Triliun, Pramono Klaim Jakarta Masih Jadi Primadona Investasi Nasional