Suara.com - Wakil Gubernur Jakarta Sandiaga Uno menemui Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara, Jakarta, Senin (7/5/2018) malam. Sandi menyampaikan sebuah pesan.
Kepada Prabowo, Sandiaga menyampaikan adanya permintaan untuk segera mendeklarasikan calon presiden dan calon wakil presiden.
Sandi klaim masyarakat ingin melihat program terlebih dahulu, sebelum partainya menawarkan capres-cawapres yang diusung.
"Saya sampaikan bahwa ada beberapa permintaan keputusan kita untuk menentukan calon presiden dan cawapres segera. Tapi saya sampaikan bahwa masyarakat sebetulnya ingin melihat programnya dulu apa," ujar Sandiaga di Kebayoran Baru, Jakarta, Selasa (8/5/2018).
Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra itu menilai saat ini sosok calon presiden yang diinginkan masyarakat yakni Prabowo dan Joko Widodo untuk maju di Pilpres 2019 mendatang.
"Sosoknya jelas hanya Pak Prabowo dan Pak Jokowi, itu yang diinginkan masyarakat hanya dua calon. Tapi apa yang ditawarkan, masyarakat ingin dengar langsung dari koalisi dan mitra koalisi," kata dia.
Tak hanya itu, Sandiaga menuturkan, Gerindra terus membangun koalisi dengan Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Amanat Nasional sebelum mengumumkan capres-cawapres.
"Sudah ada, insyaalah sama PKS terus berlanjut hari minggu ini kita tingkatkan lagi intensitas kita, PAN juga sudah setuju bergabung dengan sekertariat bersama yang di Taman Amir Hamzah. Kita harapkan ini menjadi momentum membangun koalisi kita," ucap Sandiaga.
"Cawapres belum, jadi saya sampaikan beliau kita bangun dulu platform ekonominya apa yang ditawarkan baru habis itu kita bicara sama mitra koalisi," sambungnya.
Baca Juga: Elektabilitas Jokowi di Bawah Prabowo, PDIP: INES Tidak Kredibel
Ketika ditanya apakah Gubernur Jakarta Anies Baswedan berpeluang menjadi calon wakil presiden Prabowo, Sandiaga mengatakan hal tersebut merupakan keputusan dari mitra koalisi Gerindra.
"Saya sampaikan juga ada permintaan banyak dari masyarakat, dan tentunya harus mitra koalisi yang putuskan itu keputusan domainnya di partai dan mitra koalisi tapi itu yang diharapkan masyarakat," tandasnya.
Berita Terkait
-
Sandiaga : Kata Pak JK Banyak yang Minat Jadi Calon Wapres Jokowi
-
Elektabilitas Jokowi di Bawah Prabowo, PDIP: INES Tidak Kredibel
-
Prabowo Layak Gandeng Kader PKS karena Sama-sama Oposisi
-
PKS Minta PAN Legowo Jika Prabowo Pilih Cawapres dari PKS
-
Bawa Bola, Sandiaga dan Menkeu ke Monumen Pembebasan Irian Barat
Terpopuler
- Link Download Gratis Ebook PDF Buku Broken Strings, Memoar Pilu Karya Aurelie Moeremans
- Biodata dan Agama DJ Patricia Schuldtz yang Resmi Jadi Menantu Tommy Soeharto
- Kronologi Pernikahan Aurelie Moeremans dan Roby Tremonti Tak Direstui Orang Tua
- 5 Sepatu Jalan Lokal Terbaik Buat Si Kaki Lebar Usia 45 Tahun, Berjalan Nyaman Tanpa Nyeri
- DPUPKP Catat 47 Hektare Kawasan Kumuh di Kota Jogja, Mayoritas di Bantaran Sungai
Pilihan
-
Purbaya Sebut Bisnis Sektor Media Cerah: Saham DIGI, TMPO, dan VIVA Langsung Ceria
-
Dari 'Kargo Gelap' Garuda ke Nakhoda Humpuss: Kembalinya Ari Askhara di Imperium Tommy Soeharto
-
Tanpa Bintang Eropa, Inilah Wajah Baru Timnas Indonesia Era John Herdman di Piala AFF 2026
-
Hari Ini Ngacir 8 Persen, Saham DIGI Telah Terbang 184 Persen
-
Mengapa Purbaya Tidak Pernah Kritik Program MBG?
Terkini
-
KPK Buka Peluang Terapkan Pasal TPPU Kepada Eks Sekjen Kemnaker Heri Sudarmanto
-
Bebas dari Tahanan dan Divonis Pengawasan, Laras Faizati: Keadilan Belum Sepenuhnya Ditegakkan!
-
Cara Benar Isi Jumlah Tanggungan Orang Tua di Portal SNPMB 2026
-
Ini Bocoran Isi RUU Perampasan Aset yang Dipaparkan Badan Keahlian DPR di Komisi III
-
RUU Perampasan Aset: BK DPR Jelaskan Skema Non-Vonis untuk Pelaku Kabur atau Meninggal
-
4 Alasan Hakim Vonis Laras Faizati 6 Bulan Tapi Langsung Bebas
-
Tok! Laras Faizati Divonis 6 Bulan Penjara Kasus Penghasutan, Tapi Hakim Perintahkan Langsung Bebas
-
Tok! Laras Faizati Bebas dari Penjara, Hakim Jatuhkan Pidana Pengawasan 1 Tahun
-
Sekolah Rakyat Diklaim Jadi yang Pertama di Dunia Ukur Bakat Siswa Pakai AI
-
7 Fakta Ketua PBNU Diduga Terima Duit Haram Korupsi Kuota Haji