Suara.com - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengaku prihatin dengan beberapa Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Tim Saber Pungli di berbagai daerah. Ia menyayangkan OTT masih saja terjadi hingga saat ini.
Namun, Moeldoko melihat banyaknya OTT yang dilakukan oleh Tim Saber Pungli membuktikan efektivitas dari tim tersebut.
"Kalau dari beberapa kejadian itu walaupun kita prihatin, ya, kita prihatin kenapa masih terjadi. Tapi dari beberapa peristiwa itu juga menunjukan efektivitas dari sebuah operasi," kata Moeldoko di Kantor Staf Kepresidenan, Jalan Veteran, Jakarta Pusat, Jumat (11/5/2018).
Oleh sebab itu, Moeldoko menjelaskan telah berkoordinasi dengan KPK dan beberapa lembaga negara termasuk Kemendagri, Kemenpan beserta lembaga negara terkait. Langkah selanjutnya yang akan dilakukan ialah penyempurnaan Perpres tentang pencegahan korupsi.
"Yang jelas kita telah melakukan upaya dengan KPK, beberapa lembaga negara dari Kementerian Dalam Negeri, dari ASN, Kemenpan. Kita telah menyusun Perpres pencegahan korupsi. Ini sudah disiapkan Pak Pratikno," jelasnya.
Lebih lanjut Moeldoko memaparkan Perpres tersebut sebelumnya sudah ada, namun terlihat rumit dan kini Perpres tersebut akan dibuat lebih sederhana.
"Perpres yang lalu itu agak complicated, nah ini disederhanakan tetapi lebih tajam. Substansinya adalah terhadap apa, berikutnya bagaimana peran lembaga-lembaga ini, terhadap apa, dan aktornya siapa-siapa yang terlibat secara intensif atas pencegahan itu," paparnya.
Sebelumnya, OTT terbaru dilakukan oleh Tim Saber Pungli Jawa Barat kepada sejumlah pegawai negeri sipil Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Kabupaten Garut, Selasa (8/5/2018) lalu.
Ketiganya bertugas di bidang pengadaan dan pemberhentian di instansi tersebut. Diduga mereka melakukan pungli pada seleksi penerimaan pegawai negeri sipil.
Baca Juga: Banyak Tokoh Kena OTT KPK, PAN: Sistem Politik Saat Ini Keliru
Berita Terkait
-
Di Balik OTT Bupati Bekasi: Terkuak Peran Sentral Sang Ayah, HM Kunang Palak Proyek Atas Nama Anak
-
Sidang Ditunda! Nadiem Makarim Sakit Usai Operasi, Kuasa Hukum Bantah Tegas Dakwaan Cuan Rp809 M
-
KPK Segel Rumah Kajari Bekasi Meski Tak Ditetapkan sebagai Tersangka
-
Diduga Terima Ijon Proyek hingga Rp 14,2 Miliar, Bupati Bekasi dan Ayahnya Ditahan KPK
-
KPK Beberkan Peran Ayah Bupati Bekasi dalam Kasus Suap Ijon Proyek
Terpopuler
Pilihan
-
Bank Sumsel Babel Dorong CSR Berkelanjutan lewat Pemberdayaan UMKM di Sembawa Color Run 2025
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
Terkini
-
Baju Basah Demi Sekolah, Curhat Pilu Siswa Nias Seberangi Sungai Deras di Depan Wapres Gibran
-
Mubes NU Tegaskan Konflik Internal Tanpa Campur Pemerintah, Isu Daftarkan SK ke Kemenkum Mencuat
-
Jabotabek Mulai Ditinggalkan, Setengah Juta Kendaraan 'Eksodus' H-5 Natal
-
Mubes Warga NU Keluarkan 9 Rekomendasi: Percepat Muktamar Hingga Kembalikan Tambang ke Negara
-
BNI Bersama BUMN Peduli Hadir Cepat Salurkan Bantuan Nyata bagi Warga Terdampak Bencana di Sumatra
-
Relawan BNI Bergabung dalam Aksi BUMN Peduli, Dukung Pemulihan Warga Terdampak Bencana di Aceh
-
Pakar Tolak Keras Gagasan 'Maut' Bahlil: Koalisi Permanen Lumpuhkan Demokrasi!
-
Gus Yahya Ngaku Sejak Awal Inginkan Islah Sebagai Jalan Keluar Atas Dinamika Organisasi PBNU
-
Rais Aam PBNU Kembali Mangkir, Para Kiai Sepuh Khawatir NU Terancam Pecah
-
Puasa Rajab Berapa Hari yang Dianjurkan? Catat Jadwal Berpuasa Lengkap Ayyamul Bidh dan Senin Kamis