Suara.com - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkilfi Hasan meminta adanya pembenahan sistem politik oleh pemerintah terkait pendanaan kampanye. Ia merasa banyaknya jumlah tokoh-tokoh politik yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK disebabkan oleh negara yang enggan menanggung biaya tersebut.
"Nanti diperlukan pembenahan sistem politik yg tidak high cost seperti sekarang," katanya pada jumpa pers acara PP Muhammadiyah Halaqah Kebangsaan di Menteng, Jakarta Pusat pada Kamis (12/4/2018).
Zulkifli menjelaskan semua dana kampanye para calon legislatif merupakan dana pribadi. Ia pun mengatakan jika sistem politik saat ini keliru.
"Sekarang ini kan pilkada biaya ditanggung sendiri. Partai tidak boleh cari uang, negara tidak membayar tapi biayanya mahal. Jadi, Cak Imin sama Romi mengatakan sudah 300 lebih y kena OTT. Kalau lebih dari separuh berarti ada sistem keliru. Nah sistem seperti apa, nah tentu diskusi lebih lanjut, " jelasnya.
Ketua PP Muhammadiyah Haedar Nashir pun mendukung adanya reformasi dalam sistem baik untuk Pemilihan Umum (Pemilu) ataupun Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
"Penegakkan hukum tetap berjalan di mana kita perlu pembenahan kembali sistem pemilu pilkada dalam beberapa hal yang memerlukan reformasi tapi juga tidak kalah pentingnya pada penataan kehidupan dan penegakkan sistem hukum yang lebih objektif lagi," kata Haedar.
Berita Terkait
-
Sodorkan Zulhas Dampingi Prabowo, PAN Sedang Cek Ombak atau Serius?
-
Saut Situmorang: OTT Bea Cukai Tak Mengejutkan, Tanpa Reformasi Sistem Hasilnya Akan Stagnan
-
Murni Dukungan atau Strategi Politik: Apa Sebenarnya di Balik Suara Lantang Prabowo Dua Periode?
-
Geledah KPP Madya Banjarmasin dan Kantor PT BKB, KPK Amankan Dokumen Restitusi
-
Jelang Lebaran, Menpan RB Ingatkan ASN Jaga Integritas dan Tolak Bingkisan Gratifikasi
Terpopuler
- Pemerintah Tutup Ruang Pembentukan Provinsi Luwu Raya, Kemendagri: Ikuti Moratorium!
- Bupati Kulon Progo Hapus Logo Geblek Renteng hingga Wajibkan Sekolah Pasang Foto Kepala Daerah
- Cerita Eks Real Madrid Masuk Islam di Ramadan 2026, Langsung Bersimpuh ke Baitullah
- Desa di Kebumen Ini Ubah Limbah Jadi Rupiah
- Sosok Arya Iwantoro Suami Dwi Sasetyaningtyas, Alumni LPDP Diduga Langgar Aturan Pengabdian
Pilihan
-
22 Tanya Jawab Penjelasan Pemerintah soal Deal Dagang RI-AS: Tarif, Baju Bekas, hingga Miras
-
Zinedine Zidane Comeback! Sepakat Latih Timnas Prancis Usai Piala Dunia 2026
-
Warga Sambeng Borobudur Pasang 200 Spanduk, Menolak Penambangan Tanah Urug
-
Jadwal Buka Puasa Bandar Lampung 21 Februari 2026: Waktu Magrib & Salat Isya Hari Ini
-
Siswa Madrasah Tewas usai Diduga Dipukul Helm Oknum Brimob di Kota Tual Maluku
Terkini
-
Seskab Teddy Bantah Isu Produk AS Bisa Masuk RI Tanpa Sertifikasi Halal
-
DPR Desak Proses Pidana Oknum Brimob dalam Kasus Tewasnya Pelajar di Maluku Tenggara
-
Komisi VIII DPR RI Awasi Langsung Penyaluran PKH dan Sembako di Batam
-
Diskon Tiket KA Lebaran 2026 Masih Tersedia, KAI Daop 6 Imbau Warga Segera Pesan
-
Ketua MPR Soroti Kasus Bripda MS Aniaya Anak Hingga Tewas di Tual: Harus Jadi Pelajaran!
-
Pakar UI: Indonesia Wajib Waspada 'Akal Bulus' Israel di Balik Rekonstruksi Gaza dalam BoP
-
Rocky Gerung: Perjanjian Dagang Prabowo-Trump 'Menghina Indonesia'!
-
Anggota Brimob Aniaya Anak hingga Tewas di Tual, Menteri PPPA Turun Tangan: Sedang Koordinasi
-
Bripda MS Aniaya Anak Hingga Tewas, Yusril: Sungguh di Luar Perikemanusiaan
-
Sound Horeg dan Perang Sarung Dilarang Keras Selama Ramadan di Ponorogo, Apa Sanksinya?