Suara.com - PDI Perjuangan terkejut dengan aksi pasangan Cagub dan Cawagub Jawa Barat, nomor urut tiga, Sudrajat dan Ahmad Syaikhu saat bemberi pernyataan penutup usai debat kandidat di Universitas Indonesia, Senin (14/5/2018) malam
Sudrajat-Syaikhu membentangkan kaus bertulis #2019GantiPresiden. Aksi pasangan calon yang diusung oleh Partai Gerindra dan PKS itu membuat ricuh penonton yang hadir di studio.
Menurut Ketua DPP PDI Perjuangan, Hendrawan Supratikno, apa yang dilakukan oleh Sudrajat - Syaikhu itu blunder. Sebab menyalahi kepatutan dari penyelenggaraan Pemilu.
"Kami juga terkejut semalam kenapa kok bisa pasangan ini bisa blunder sedemikian rupa, atau melakukan rekayasa provokatif-agitatif yang menyalahi kepatutan dan keadaban publik," kata Hendrawan di DPR, Jakarta, Selasa (15/5/2017).
Hendrawan menegaskan, mestinya Sudrajat - Syaikhu tahu bahwa saat itu mereka sedang berdebat sebagai kandidat Gubernur - Wakil Gubernur.
"Ini forum Pilkada, bukan kampanye Pilpres. Sayang bila forum berharga seperti itu harus dibalut tindakan yang konyol," ujar Hendrawan.
Padahal, lanjutnya, di Pilkada Jawa Timur, Gerindra dan PKS sama-sama mendukung kandidat yang diusung oleh PDIP dan PKB, Saifullah Yusuf dan Puti Guntur Soekarno.
Hendrawan pun mempertanyakan kembali sikap Gerindra dan PKS di Jawa Timur, jika pasangan yang mereka dukung menang.
"Apakah ini berarti di Jatim nanti kalau paslon kami menang, terus otomatis mengusung tema ganti presiden. Ini absurd, aneh dan ganjil. Tidak logis," tutur Hendrawan.
Hendrawan mengaku prihatin akan proses seleksi kandidat di kedua partai pengusung Sudrajat - Syaikhu jika ternyata gampang berbuat blunder seperti itu.
"Kalau calon buat blunder demikian, kita jadi prihatin atas proses seleksi calon-calon yang ada selama ini. Menyadari kemungkinan itu, kami membuka Sekolah Calon Kepala Daerah, Sekolah Partai, agar yang dihasilkan bukan kader karbitan," kata Hendrawan.
Tag
Berita Terkait
-
Guntur Romli Murka, Politikus PDIP 'Rampok Uang Negara' Terancam Sanksi Berat: Sudah Masuk Evaluasi!
-
Harta Kekayaan Minus Wahyudin Moridu di LHKPN, Anggota DPRD Ngaku Mau Rampok Uang Negara
-
Penjaringan Ketua DPC PDIP Brebes Dinilai Tak Transparan, Pencalonan Cahrudin Sengaja Dijegal?
-
Harta Kekayaan Hendrar Prihadi, Kader PDIP yang Dicopot dari Kepala LKPP
-
Pengamat: Reshuffle Prabowo Tepis Bayang-bayang Jokowi dan Kirim Pesan ke PDIP
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO
-
Wacana 'Go Public' PAM Jaya Bikin DPRD DKI Terbelah, Basri Baco: Ini Dinamika, Normal
-
Bukan Cuma Wacana, Ini Target Rinci Pemindahan ASN ke IKN yang Diteken Presiden Prabowo