Suara.com - Presiden Joko Widodo menegaskan terorisme merupakan kejahatan yang luar biasa terhadap bangsa dan kemanusiaan. Menganggap terorisme sebagai kejahatan yang luar biasa, presiden meminta hal ini juga harus dihadapi dan diperangi dengan cara-cara yang luar biasa.
Hal ini disampaikan presiden saat memberikan pengantar saat memimpin Rapat Terbatas dengan topik 'Pencegahan dan Penanggulangan Terorisme' di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Selasa (22/5/2018).
"Kita tahu, hampir semua negara di dunia menghadapi ancaman kejahatan terorisme ini, ancaman terorisme bukan hanya terjadi di negara yang dilanda konflik. Tapi juga di negara maju seperti Amerika Serikat, Uni Eropa juga sedang menghadapi ancaman yang sama," ujar Jokowi.
Fokus pemerintah selama ini adalah mengedepankan upaya tindakan. Menurutnya, pendekatan tersebut dirasa belum cukup untuk memberantas teroris di tanah air.
"Pencegahan sebelum aksi teror dilakukan dengan penegakkan hukum tegas, keras, dan tanpa kompromi dengan memburu dan membongkar jaringan teroris sampai ke akar-akarnya," kata Jokowi.
Ia mengajak kementerian terkait untuk menyeimbangkan dengan soft power. Namun Jokowi tidak ingin pendekatan soft power hanya pada program deradikalisasi kepada mantan napi teroris.
"Tapi juga bersihkan lembaga mulai dari TK SD, SMP SMA, perguruan tinggi, ruang-ruang publik, mimbar-mimbar umum dari ajaran ideologi terorisme," jelas Jokowi.
Langkah preventif, kata Jokowi, penting untuk dilakukan. Kepala negara kemudian mencontohkan kasus teror di tiga Gereja di Surabaya, Jawa Timur, pada Minggu (13/5/2018) lalu.
Di sana pelaku teror bom bunuh diri merupakan satu keluarga dan melibatkan anak di bawah umur.
"Ini menjadi sebuah peringatan kepada kita semuanya, manjadi wake up call, betapa keluarga telah menjadi target indoktrinasi terorisme," kata Jokowi.
"Seklai lagi lagi saya ingatkan, ideologi terorisme telah masuk kepada keluarga kita, ke sekolah-sekolah kita, untuk itu saya minta pendekatan hard power dengan soft power ini dipadukan, diseimbangkan. Sehingga aksi pencegahan dan penanggulangan terorisme ini berjalan jauh lebih efektif lagi," Jokowi menambahkan.
Ratas dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan.
Kemudian hadir Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menkominfo Rudiantara.
Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek, Menpan RB Asman Abnur, Jaksa Agung Prasetyo, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.
Berita Terkait
-
Publik Puas Kerja Jokowi, Tapi Masih Ada yang Mau Pilih Prabowo
-
Perjuangan Berat Orang Tua Korban Penculikan 1998 Cari Keadilan
-
Fadli Zon Sepakat Soeharto Lebih Berhasil Dibanding Jokowi
-
Di Depan Perwira Kostrad, Menhan Ingatkan Ancaman Terorisme
-
Jokowi ke Kerinci, Kawasan Seribu Rumah Gadang Direvitalisasi
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu