Suara.com - Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai pernyataan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) MPO Cabang Jakarta yang menyebut Joko Widodo sebagai pemimpin haram merupakan bagian dari kebebasan berpendapat. Zon minta ke pemerintah tidak memberangus kebebasan berpendapat itu.
Pernyataan HMI itu dilontarkan saat berdemo di depan Istana Negara, Senin (21/5/2019) kemarin untuk memperingati 20 tahun reformasi.
"Itu kan pendapat ya. Saya melihat sekarang ini kebebasan berpendapat itu mau diberangus," kata Fadli di DPR, Jakarta, Selasa (22/5/2018).
Fadli pun menyinggung kasus Dosen Ilmu Perpustakaan di Universitas Sumatera Utara, berinisial HDL yang diduga melakukan tindak pidana ujaran kebencian dengan menyebut rentetan bom gereja Surabaya sebagai penglihan isu. Menurut Zon pemidanaan terhadap HDL sebagai bentuk pembungkaman berpendapat.
"Kemarin ada dosen dari Universitas Sumatera Utara. Cuma berpendapat kemudian diberangus, dipamerkan ke depan publik sampai dia pingsan. Saya kira ini suatu kezaliman yang dilakukan," tambah Fadli.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu mengingatkan, kebebasan setiap orang untuk berpendapat adalah hak warga negara dan dilindungi oleh konstitusi.
"Kebebasan berpendapat itu adalah hak warga negara yang dijamin oleh konstitusi. Jangan dong kebebasan berpendapat ini mau diberangus," kata Fadli.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Rekomendasi HP 5G Paling Murah Januari 2026, Harga Mulai Rp1 Jutaan!
- Polisi Ungkap Fakta Baru Kematian Lula Lahfah, Reza Arap Diduga Ada di TKP
- 5 Rekomendasi HP Memori 256 GB Paling Murah, Kapasitas Lega, Anti Lag Harga Mulai Rp1 Jutaan
- Jalan Rusak Parah, Warga Kulon Progo Pasang Spanduk Protes: 'Ini Jalan atau Cobaan?'
- Resmi Gabung Persib, Bojan Hodak Ungkap Jadwal Latihan Kurzawa dan Kedatangan Markx
Pilihan
-
10 Sneakers Putih Ikonik untuk Gaya Kasual yang Tak Pernah Ketinggalan Zaman, Wajib Punya
-
Bursa Saham Indonesia Tidak Siap? BEI Klarifikasi Masalah Data yang Diminta MSCI
-
Menperin Pastikan Industri Susu Nasional Kecipratan Proyek MBG
-
MSCI Melihat 'Bandit' di Pasar Saham RI?
-
Harga Emas di Palembang Nyaris Rp17 Juta per Suku, Warga Menunda Membeli
Terkini
-
Drama London: Paspampres Klarifikasi Soal Halangi Jurnalis Saat Kawal Presiden Prabowo
-
Ketua KPK Jawab Peluang Panggil Jokowi dalam Kasus Korupsi Kuota Haji
-
Curhat Pimpinan KPK ke DPR: Alat Kurang Canggih Jadi Hambatan Utama OTT
-
Animo Tinggi, PDIP Minta Kemensos 'Gaspol' Bangun Sekolah Rakyat
-
PSI: Polri Harus Tetap di Bawah Presiden, Bukan Jadi Kementerian
-
KND Kawal Hak Atlet Disabilitas, Kontingen Indonesia Raih 135 Emas di ASEAN Para Games 2025
-
Ketua DPRD DKI Kawal Janji Pramono Lepas Saham Perusahaan Bir, Kaji Opsi Tukar Guling
-
Jadi Ipar Presiden RI, Soedradjad Djiwandono Ngaku Kudu Hati-hati Komentari Masalah Dalam Negeri
-
Kali Ciliwung Meluap, 11 RT di Jakarta Terendam Banjir
-
'Awal Tahun yang Sempurna', Daftar 4 Kritik Adian Napitupulu Terhadap Pemerintahan Prabowo