Suara.com - Presiden Joko Widodo mengumpulkan empat orang staf khusus presiden yang baru ditunjuk di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (22/5/2018). Keempatnya adalah Adita Irawati, Abdul Ghofarrozin, Siti Ruhaini Dhzuhayatin, dan Ahmad Erani Yustika.
Seusai pertemuan, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan empat orang staf khusus presiden yang baru mendapat arahan dari kepala negara.
"Tidak ada yang spesifik, intinya, bagaimana keempatnya membantu dalam hal komunikasi politik," ujar Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.
Staf khusus residen bidang keagamaan internasional Siti menambahkan, dalam pertemuan siang tadi hanya memperkuat koordinasi. Stafsus, kata Siti, diminta untuk menyampaikan program yang sudah dikerjakan pemerintahan Jokowi - Jusuf Kalla. Khususnya program-program yang sudah dirasakan manfaatnya bagi masyarakat.
"Ada beberapa hal yang perlu dikomunikasikan lebih intensif, terkait pembangunan. Kalau yang sekarang lebih ke fisik, sebetulnya perlu juga disampaikan ke masyarakat disampaikan aspek sosial, psikologis, misalnya pembangunan infrastruktur, keamanan, kenyamanan,terhadap hal hal yang lebih substantif," kata dia.
Menurut Siti, tidak hanya pembangunan fisik infrastruktur yang ingin ditunjukkan presiden ke masyarakat.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini, kata Siti, ingin masyarakat tahu bagaiman cara pemerintah membangun kenyamanan dan keamanan melalui infrastruktur.
"Karena yang namanya keadilan sosial dan kemakmuran di situ, bukan sekadar pembangunan fisik," kata dia.
Siti dipercaya presiden untuk menyampaikan bagaimana mengkapitalisasikan modal yang dimiliki Indonesia. Kata dia, Indonesia merupakan bangsa yang besar yang belum tentu dimiliki oleh negara lain.
"Kita kan bangsa yang besar, kita bertahan sampai sekarang itu kan luar biasa. Kadang capaian itu tidak sampai ke luar, nah ini yang akan kita dorong," kata Siti.
"Kita bertahan sampai sekarang itu kan luar biasa. Kadang capaian itu tidak sampai ke luar, nah ini yang akan kita dorong. Perlu kita sampaikan hasil hasilnya ini ke luar, misalnya lewat press release," Siti menambahkan.
Selain siti, Abdul Ghofar Rozin dipercaya sebagai staf khusus presiden di acara keagamaan.
Kemudian Adita Irawati. Adit merupakan staf khusus Presiden bidang komunikasi ke kementerian dan lembaga. Sedangkan Ahmad Erani staf khusus presiden bidang ekonomi.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Rekomendasi HP POCO RAM Besar dan Kamera Bagus, Cek di Sini!
- Promo Alfamart Hari Ini 30 April 2026, Tebus Suka Suka Diskon 60 Persen
- 5 HP Terbaru 2026 Baterai Jumbo 10.000 mAh: Tahan 3 Hari, Performa Kencang
- 5 Sepatu Lari Diadora Diskon 50 Persen di Sports Station, Harga Jadi Rp200 Ribuan
- 5 Cushion Matte untuk Menutupi Bekas Jerawat dan Noda Hitam, Harga Terjangkau
Pilihan
-
RESMI! Klub Milik Prabowo Subianto Promosi ke Super League
-
Dibayar Rp50 Ribu Sebulan, Guru Ngaji di Kampung Tak Terjamah Sistem Pendidikan
-
10 Spot Wisata Paling Hits di Solo 2026: Paduan Sempurna Budaya, Estetika, dan Gaya Hidup Modern!
-
7 Sabun Mandi Cair Wangi Mewah yang Bikin Rileks Setelah Pulang Kerja, Ada yang Mirip Aroma Spa
-
Mantan Istri Andre Taulany Dilaporkan ke Polisi, Diduga Aniaya Karyawan
Terkini
-
Misteri Kematian Dokter Internship dr. Myta, Kemenkes Didesak Lakukan Investigasi Menyeluruh
-
Hubungan Memanas, Militer Iran Klaim Miliki Bukti AS Siapkan Konflik Baru
-
Arief Pramuhanto Disebut Korban Kriminalisasi Terberat, Pengacara: Tak Ada Aliran Dana
-
Skandal Chromebook, Prof Suparji: Langkah JPU Tuntut Penjara Ibrahim Arief Tepat
-
Sentil 'Akal-akalan' Aplikator, Driver Ojol: Potongan Terasa 30 Persen, Berharap pada Perpres Baru
-
May Day 2026, Menaker Yassierli Tegaskan Negara Komitmen Lindungi Pekerja hingga ke Tengah Laut
-
Tak Ditemui Pemerintah karena Demo di Patung Kuda, Massa Mahasiswa Bubarkan Diri Janji Balik Lagi
-
Tak Puas Sampaikan Aspirasi di Patung Kuda, Massa Mahasiswa Sempat Bakar Ban Coba Terobos Barikade
-
Momentum Hardiknas, BEM SI Demo di Patung Kuda Sampaikan 10 Tuntutan, Ini Isinya
-
Megawati Ingatkan Republik Milik Bersama, Tolak Alasan Biaya Mahal untuk Ubah Sistem Pemilu