Suara.com - Ulah tiga orang dosen di Surabaya, Jawa Timur bikin sibuk pihak kampus serta Kementrian Agama (Kemenag). Gara-garanya, ketiga dosen itu enggan memberi hormat bendera saat upacara. Ketiga dosen ini adalah pengajar di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) Surabaya.
Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kelembagaan UINSA Surabaya, Dr. Syamsul Huda, M. Fil.I mengakui ada tiga orang dosen di kampusnya saat ini tengah diperiksa oleh Inspektorat Jendral Kemenag.
Syamsul menyebutkan, tiga dosen tersebut berinisial WJ dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Kemudian, YN dari Fakultas Syari'ah dan Hukum serta WY dari Fakultas Sains dan Teknologi.
Menurut pria kelahiran Bojonegoro, Jawa Timur ini, masalah yang menyeret tiga dosennya ini bermula dari kasus menyisipkan idiologi pribadi kepada mahasiswa saat mengajar. Hal tersebut kemudian membuat pihak rektorat bereaksi.
Usut punya usut, ketiga dosen tersebut diketahui berafiliasi kepada Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), organisasi yang baru saja dibubarkan pemerintah melalui Perppu No 2 tahun 2017.
Kasus ini, kata Syamsul, sebenarnya sudah muncul cukup lama, yakni sebelum ketiga dosen tersebut mengajar di UINSA. Tepatnya sejak masih di karantina oleh Kemenag saat proses pembekalan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2016 lalu.
"Yang bersangkutan saya rasa punya masalah, kan dulu waktu diklat kepegawaian, yang tidak mau hormat (bendera)," ujar Syamsul kepada Suara.com, Rabu (23/5/2018).
Tidak Mau Dibina
Menurut Syamsul, sebenarnya sudah sejak awal muncul kewaspadaan akan perilaku ketiga dosen UINSA tersebut. Hal ini dikuatkan dengan adanya laporan dari Kepala Diklat yang menyebut ada sejumlah dosen UINSA yang aneh.
Pihak rektorat, kata Syamsul sudah tiga bulan terakhir memerintahkan agar dekan yang dosennya bermasalah itu memberikan pembinaan khusus. Namun upaya tersebut ternyata tidak digubris oleh dosen bersangkutan. Seperti WJ dari Fakultas Tarbiyah yang dinilai tidak kooperatif.
Seperti tidak menggubris imbauan dari Dekan Tarbiyah dan Keguruan agar tidak menyisipkan ideologi saat pembelajaran. Saat dipanggil untuk melakukan diskusi, WJ juga tidak mau datang.
Kini, ketiga dosen bermasalah tersebut masih diproses di Inpektorat Jendral Kemenag.
"Nama-nama (dosen) sudah dikantongi oleh Irjen. Dan minggu lalu dekan-dekannya juga sudah dimintai keterangan," imbuh Syamsul. (Moh Ainul Yaqin)
Berita Terkait
-
Ini Sosok Profesor UNDIP yang Dituduh Pendukung Khilafah HTI
-
Putra Korban Bom Gereja Merengek Ingin Dekat Mobil Jenazah Ayah
-
Posting Dukung HTI, Guru Besar Undip Bersiap Hadapi Sidang
-
Alasan Studio Foto Jadi Persemayaman Pahlawan Bom Surabaya
-
Perempuan Ini Pingsan Terima Potongan Jenazah Korban Bom Surabaya
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu