Suara.com - Perdana Menteri Malaysia yang baru terpilih, Mahathir Mohamad, bertekad memangkas utang nasionalnya yang hingga kekinian mencapai RM 1 Triliun atau setara Rp 3.575 triliun.
Mahathir, seperti diberitakan Reuters, Rabu (23/5/2018), memastikan membatalkan sejumlah proyek bombastis, serta memotong gaji para menteri guna mendapat tambahan uang membayar utang tersebut.
Ia menuturkan, tingkat utang nasional Malaysia itu sudah berada di garis yang mengkhawatirkan. Sebab, selain jumlah utang itu menjadi yang terbesar ketiga di Asia Tenggara, juga mencapai 65 persen dari produk domestik bruto (PDB).
Menurutnya, membengkaknya jumlah utang nasional itu karena pendahulunya yang dikalahkan dalam pemilu Mei 2018, Najib Razak, melakukan banyak kesalahan anggaran.
"Saya telah diberitahu bahwa utang kami sebenarnya RM 1 triliun. Tetapi hari ini kami telah mempelajari dan mendapat solusi untuk mengurangi utang itu,” kata Mahathir dalam jumpa pers.
Mahathir juga menuturkan, bakal kembali mempertimbangkan berhenti membiayai perusahaan Amerika Serikat yang ditugaskan mencari pesawat Malaysia Airlines MH370 . Pesawat itu menghilang dalam perjalanan dari Kuala Lumpur ke Beijing pada 8 Maret 2014.
Kasus menghilangnya pesawat MH370 beserta 239 penumpang di dalamnya itu, tetap menjadi perhatian banyak negara dan merupakan salah satu misteri terbesar penerbangan terbesar di dunia.
Bahkan, Mahathir menuturkan, menteri transportasi yang baru tengah mengkaji untuk menyetop pencarian tersebut pada Selasa (29/5) pekan depan.
Lembaga pemeringkat Moody's Investors Service mengatakan, rasio utang terhadap PDB Malaysia sampai Maret 2018 terbilang “cukup tinggi” pada 51 persen.
Baca Juga: Ini Treatment yang Akan Dilakukan Thomas Tuchel pada Neymar
Rasio utang itu dapat menimbulkan risiko bagi perekonomian jika dibiarkan terus meningkat.
Mahathir juga mengumumkan rencana mencabut pajak barang dan jasa yang kontroversial, guna meraup RM 43,8 miliar tahun ini, dan memulihkan kembali subsidi bahan bakar minyak.
Menurut Moody’s, meskipun populer di kalangan pemilih, rencana ini akan memperlebar defisit fiskal dan dapat menjadi kredit negatif kalau tanpa tindakan pengimbangan.
Selain itu, Mahathir mengatakan gaji menteri kabinet dipotong 10 persen dan bahwa pemerintahnya segera memutuskan berlanjut atau tidaknya proyek kereta berkecepatan tinggi Singapura-Kuala Lumpur.
"Ini akan dikelola oleh menteri keuangan dan dalam proses perampingan nanti, saya jamin tak ada orang yang bergaji lebih rendah akan terimbas hal ini,” terangnya.
Untuk diketahui, ketika masih berkuasa, PM Najib selalu mengklaim utang nasional berada di bawah batas yang ditetapkan pemerintah sendiri, yakni sebesar 55 persen dari PDB.
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Serum Vitamin C yang Bisa Hilangkan Flek Hitam, Cocok untuk Usia 40 Tahun
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- 5 Mobil Diesel Bekas Mulai 50 Jutaan Selain Isuzu Panther, Keren dan Tangguh!
- Harta Kekayaan Abdul Wahid, Gubernur Riau yang Ikut Ditangkap KPK
- 5 Mobil Eropa Bekas Mulai 50 Jutaan, Warisan Mewah dan Berkelas
Pilihan
-
4 Rekomendasi Tablet RAM 8 GB Paling Murah, Multitasking Lancar Bisa Gantikan Laptop
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
-
Cuma Mampu Kurangi Pengangguran 4.000 Orang, BPS Rilis Data yang Bikin Kening Prabowo Berkerut
-
Rugi Triliunan! Emiten Grup Djarum, Blibli PHK 270 Karyawan
Terkini
-
Geledah Rumdin Gubernur Riau Abdul Wahid usai Tersangka, KPK Cari Bukti Apa Lagi?
-
Miris! Kakak Adik di Kendal 2 Minggu Cuma Minum Air, Tidur Bersama Jasad Ibu Demi Wasiat
-
Terbongkar! Segini Uang 'Jatah Preman' yang Diterima Gubernur Riau, KPK Beberkan Alirannya
-
Warga Protes Bau Tak Sedap, Pemprov DKI Hentikan Sementara Uji Coba RDF Rorotan
-
Pasca OTT, KPK Bergerak Geledah Rumah Dinas Gubernur Riau Abdul Wahid
-
Gubernur Riau Plesiran ke Inggris-Brasil Pakai Duit 'Jatah Preman', Mau ke Malaysia Keburu Diciduk
-
Soeharto Bakal Dapat Gelar Pahlawan Nasional? Legislator Minta Penilaian Berimbang dan Komprehensif
-
Lewat 1x24 Jam Pasca-OTT, Dalih KPK Baru Umumkan Gubernur Riau Tersangka: Masalah Teknis, Bukan...
-
Bappenas Sebut Penerapan Manajemen Risiko Menjadi Arah Baru Dalam Tata Kelola Pembangunan Nasional
-
Adies Kadir Lolos Sanksi Etik MKD Dinilai Kabar Baik, Golkar: Konstituen di Dapil Pasti Ikut Senang