Mendagri Sindir Calkada yang Suka Obral Janji Fasilitas Kesehatan

Suara.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memprediksi janji calon kepala daerah soal layanan kesehatan akan meningkat. Termasuk janji-janji lain soal kesejahteraan masyarakat.

Hanya saja, Tjahjo menggaris bawahi fasilitas kesehatan yang memadai merupakan hal paling mendasar yang harus terpenuhi. Tanpa janji, hal itu harus diberikan ke masyarakat.

“Saya kira hampir seluruh pilkada, janji seluruh kepala daerah itu adalah, satu masalah pendidikan, dua masalah kesehatan bagi seluruh warganya. Disamping masalah-masalah infrastruktur, masalah-masalah kesehatan yang paling prinsip,” katanya.

Hal itu disampaikan Tjahjo dalam Pemberian Penghargaan Kepada Gubernur/Bupati/Walikota yg memperoleh Universal Health Coverage (UHC) Awards, di Grand Mercure Hotel, Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (23/5/2018).

Tjahjo mencatat sejumlah daerah yang berada di wilayah Papua, Aceh, Maluku barat daya dan NTT ini punya komitmen yang bagus dalam hal pemenuhan kesehatan untuk warganya. Tapi ada 1 hal yang menjadi kendala dalam masyarakat, yaitu ketimpangan sosial yang masih tinggi.

4 Provinsi dan 120 Kab/Kota Dukung JKN-KIS

Kemendagri memberikan apresiasi kepada empat Provinsi, 120 Kabupaten dan Kota yang telah mendukung Program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) sebagai Program Strategis Nasional dalam mewujudkan Universal Health Coverage di wilayahnya lebih awal sebelum tahun 2019.

Penyerahan penghargaan oleh Menteri Dalam Negeri ini kepada Gubernur, Bupati dan Walikota ini dilakukan setelah acara Penghargaan UHC JKN-KIS 2018 di Istana Negara yang dihadiri oleh Presiden Joko Widodo.

Dalam sambutannya, Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris mengemukakan kegiatan Penghargaan UHC JKN-KIS 2018 dapat menularkan semangat menuju cakupan kesehatan semesta untuk negeri tercinta ini kepada Pemerintah Daerah lainnya untuk bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dan senantiasa menjaga keberlangsungan kepesertaan Program JKN-KIS serta mendukung terciptanya masyarakat Indonesia yang madani dan berkeadilan sosial.

“Kami harapkan apa yang Bapak/Ibu lakukan, juga dapat ditiru oleh seluruh pimpinan di negeri ini, sehingga apa yang dicita-citakan oleh bangsa ini yaitu kesejahteraan yang berkeadlian melalui salah satunya Program JKN-KIS dapat segera terwujud," ujar Fachmi.

Kementerian Dalam Negeri telah mengirimkan surat edaran kepada seluruh kepala daerah. Isi edaran ini antara lain meminta seluruh gubernur, bupati, dan walikota untuk segera mengintegrasikan Jamkesda ke dalam program JKN-KIS.