Suara.com - Direktur Institut Agroekologi Indonesia (INAGRI), Syahroni menegaskan Indonesia tidak perlu melakukan impor produk pangan karena krisis pangan yang terjadi hanyalah mitos.
"Indonesia tengah menghadapi mitos krisis pangan sehingga seolah-olah harus mengimpor beras. Padahal panen padi berlangsung di setiap sentra, kita tak perlu impor," kata Syahroni sebagaimana dikutip dari Antara di Jakarta, Jumat.
Menurut Syahroni, langkah Bulog dan Kementan bersikukuh menolak usulan impor beras sudah tepat.
"Keduanya penjaga palang pintu yang harus kukuh menampilkan data produksi," kata Syahroni.
Saat ini beragam pihak memang mempertanyakan bila panen terjadi hampir setiap hari, mengapa di pasar induk seolah-olah langka.
Syahroni mengatakan, hasil panen padi memang tak semuanya mengalir ke pasar sehingga "marketable". "Corak petani saat ini berbeda dengan petani 20 tahun silam," kata Syahroni.
Ia mengatakan, corak petani di Indonesia dapat dilihat dalam beberapa fase.
Pada fase leluhur, usaha pertanian hanya untuk pangan keluarga sehingga hasil panen kebanyakan menjadi stok keluarga.
Berikutnya fase pasca-revolusi hijau yang pernah sukses swasembada pangan pada 1984 dengan sistem agribisnis hingga era 2000-an.
"Ketika itu hampir semua hasil panen dilempar ke pasar. Pada fase ini dicirikan dengan involusi pertanian yang mengakibatkan lahan petani rata-rata kurang 1/4 hektare," jelasnya.
Terakhir fase era milenial agak berubah di mana petani kebanyakan adalah penyewa. Pemilik lahan bukan petani yang bergelut langsung di bidang pertanian.
"Petani penyewa lahan di pantura biasanya panen 3 kali yaitu padi-palawija-padi. Panen musim padi pertama untuk kebutuhan pangan dan sebagian besar dijual yang hasilnya untuk sewa garapan tahun depan. Kemudian panen palawija dijual untuk kebutuhan ekonomi keluarga, sementara panen padi ke-2 lebih banyak disimpan untuk kebutuhan pangan setahun," lanjut Syahroni menjelaskan.
Dengan demikian bila dihitung setahun, pada era revolusi hijau hampir semua hasil panen dilempar ke pasaran sehingga hanya 10-15 persen yang disimpan petani sebagai stok di masyarakat.
"Sementara sekarang stok di masyarakat bisa mencapai 40-50 persen karena petani saat ini kebanyakan penggarap yang tak memiliki lahan. Sementara pemilik lahan biasanya pegawai swasta atau pegawai negeri. Pemilik lahan biasanya menyimpan padi atau beras setoran penggarap untuk stok kebutuhan keluarga," tutur Syahroni.
Corak seperti itu, menurut Syahroni membuat petani penggarap menyisihkan 20-25 persen hasil panen untuk membayar sewa dengan hasil panen. Lalu sebagian hasil panen disimpan 10-20 persen oleh petani penggarap.
Berita Terkait
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Sepeda Murah Kelas Premium, Fleksibel dan Awet Buat Goweser
- 5 City Car Bekas yang Kuat Nanjak, Ada Toyota hingga Hyundai
- 5 HP Murah RAM Besar di Bawah Rp1 Juta, Cocok untuk Multitasking
- Link Epstein File PDF, Dokumen hingga Foto Kasus Kejahatan Seksual Anak Rilis, Indonesia Terseret
Pilihan
-
Bukan Ragnar Oratmangoen! Persib Rekrut Striker Asal Spanyol, Siapa Dia?
-
Obsesi Epstein Bangun 'Pabrik Bayi' dengan Menghamili Banyak Perempuan
-
5 HP Baterai Jumbo untuk Driver Ojol agar Narik Seharian, Harga mulai dari Rp2 Jutaan
-
Bom Molotov Meledak di SMPN 3 Sungai Raya, Polisi Ungkap Terduga Pelaku Siswa Kelas IX
-
KPK Benarkan Lakukan OTT di Jakarta Hari Ini, Siapa Targetnya?
Terkini
-
Benang yang Menjaga Hutan: Kisah Tenun Iban Sadap dari Jantung Kalimantan
-
Menpar Widiyanti Bantah Isu Bali Sepi Wisatawan, Ungkap Data 12,2 Juta Kunjungan di 2025
-
Tragedi Bocah NTT Bunuh Diri karena Tak Mampu Beli Buku, Mensos Janjikan Bantuan Pendidikan untuk Kakaknya
-
Kritik Kebijakan Pariwisata, Anggota Komisi VII DPR Ini Beri Menpar Widyanti Nilai 50 dari 100
-
OTT KPK di Jakarta Jaring Pejabat Bea Cukai
-
Gus Ipul Prihatin Kasus Siswa SD di NTT, Ingatkan Pentingnya Data Perlindungan Sosial
-
Nekat Bongkar Trotoar Tanpa Izin, Pengelola Hotel di Pondok Indah Kena Sanksi
-
Sebelum Lakukan Pemutihan Utang BPJS, Pemerintah Ingin Pastikan Hal Ini
-
Kendalikan Banjir, Pramono Anung dan Andra Soni Sepakat Bangun Waduk Polor
-
Prabowo Undang Eks Menlu dan Wamenlu ke Istana, Bahas Geopolitik dan BoP