Suara.com - Guru Besar Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Prof. Suteki membantah sebagai anggota organisasi terlarang, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan anti terhadap Pancasila.
Kendati begitu, pihak kampus tetap akan mengumpulkan bukti keterlibatan Suteki dalam dugaan penyebaran paham khilafiyah yang selalu digaungkan HTI.
"Masih dalam mengumpulkan bukti, sidang DKKE (Dewan Kehormatan Kode Etik). Sampai saat ini masih dalam tahap sidang-sidang internal dulu," kata Kepala UPT Humas Undip Nuswantoro Dwiwarno, Sabtu (26/5/2018).
Langkah yang diambil sementara oleh Undip yakni proses konfirmasi dan klarifikasi terhadap pihak-pihak terkait.
"Tahapan sidang tidak selesai dalam waktu 1-2 hari saja. Sidang masih terus berlangsung hingga seminggu kedepan," ujarnya.
Sementara, Suteki mengaku sampai saat ini belum pernah dipanggil oleh siapapun termasuk pihak kampus untuk mengklarifikasi dugaan penyebaran paham anti Pancasila itu.
"Saya belum sama sekali dipanggil atau klarifikasi, baik dari Kemendikbud, Kepolisian, Densus 88, bahkan pihak kampus juga tidak menghubungi saya," katanya.
Kaprodi Magister Ilmu Hukum Undip ini berharap sidang etik oleh Dewan Kehormatan Kode Etik (DKKE) berjalan fair. Dia tidak ingin masalah ini berimbas terhadap apa yang telah dikerjakannya selama puluhan tahun.
"Saya berharap ini berjalan fair. Jangan karena masalah ini, ekspresi saya ini, seolah puluhan tahun yang sudah saya kerjakan tidak berarti sama sekali," katanya.
Suteki menegaskan dirinya siap mengikuti prosedur yang dilakukan Undip, termasuk sidang etik tersebut. Harapannya, agar tidak menjadi bola liar karena banyak pemberitaan yang menyudutkannya.
Dosen di Akademi Kepolisian (Akpol) ini juga menjelaskan, apa yang dituangkannya lewat akun Facebook-nya, merupakan ekspresinya sebagai orang hukum, seorang muslim, dan kebetulan mengerti dan memahami kondisi negara ini.
Kata dia, unggahannya sama sekali tak terkait anti-Pancasila dan anti-NKRI.
"Tanya mahasiswa saya, apa benar saya pernah mengajari anti-NKRI Anti-Pancasila? Bagaimana mungkin pengajar Pancasila, kemudian mengatakan kamu jangan Pancasilais. Tolong lihat sisi ilmiahnya. Jangan semua dipolitisasi," ujarnya menuturkan.
[Adam Iyasa]
Berita Terkait
-
Buntut Kasus Undip, DPR Akan Evaluasi Total Permendikbudristek Soal Kekerasan
-
Update Kasus Kekerasan Mahasiswa UNDIP: Arnendo Terlapor Dugaan Pelecehan
-
No Viral No Justice: Ketika Kasus Bullying Baru Dipedulikan setelah Ramai
-
Partisipasi Publik Palsu: Strategi Komunikasi di Balik Pengesahan Revisi KUHAP
-
Sandera Polisi saat Demo Rusuh, Hakim Perintahkan 2 Mahasiswa Undip Dibebaskan dan Berkuliah Lagi
Terpopuler
- Ratusan Warga Cianjur Gagal Rayakan Lebaran Gara-gara Kena Tipu Paket Sembako Bodong
- 61 Kode Redeem FF Max Terbaru 20 Maret 2026: Raih THR Idul Fitri, AK47 Lava, dan Joker
- Lebaran 2026 Tanggal Berapa? Cek Jadwal Idulfitri Pemerintah, NU, Muhammadiyah, dan Negara Lain
- 7 HP Samsung Terbaik untuk Orang Tua: Layar Besar, Baterai Awet
- 30 Link Twibbon Idul Fitri 2026 Simpel Elegan, Cocok Dibagikan ke Grup Kantor dan Rekan Kerja
Pilihan
-
Skandal Dean James Melebar! Pakar Hukum Belanda Sebut Status WNI Jadi Masalah Utama
-
Serangan AS-Israel di Malam Takbiran Tewaskan Jubir Garda Revolusi Iran
-
Mencekam! Jirayut Terjebak Baku Tembak di Thailand
-
Pak Menteri Siap Potong Gaji? Siasat Prabowo Hadapi Krisis Global Contek Pakistan
-
Kabar Duka! Pemilik Como 1907 Sekaligus Bos Djarum Meninggal Dunia
Terkini
-
Tak Ada di Rutan KPK, Gus Yaqut Jadi Tahanan Rumah
-
Open House Anies Baswedan: Momen Sampaikan Aspirasi Hingga Karya Lukis
-
Prabowo Minta Kasus Andrie Yunus Diusut Tuntas, Anies Baswedan: Aparat Harus Wujudkan
-
4 Prajurit TNI Jadi Tersangka Kasus Andrie Yunus, Anies Baswedan: Selidiki Sampai Pemberi Perintah!
-
Tak Hadir Open House Anies Baswedan, Tom Lembong Sudah Kirim Pesan Ucapan Lebaran
-
Ngeri! Iran Tembakkan Rudal Balistik Sejauh 2500 Mil Serang Pangkalan AS-Inggris
-
Jangan Salah Paham! Begini Aturan Main Skema WFH 1 Hari Seminggu yang Sedang Digodok Pemerintah
-
Pemerintah Godok Skema WFH untuk ASN, Ini Alasannya
-
Iran Tolak Gencatan Senjata, Menlu Abbas Araghchi: Apa Jaminannya AS-Israel Tak Lagi Menyerang?
-
Sempat Ribut dengan Trump, Presiden Kolombia Dituduh AS Terima Dana dari Kartel Narkoba