Suara.com - Guru Besar Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Prof. Suteki membantah sebagai anggota organisasi terlarang, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan anti terhadap Pancasila.
Kendati begitu, pihak kampus tetap akan mengumpulkan bukti keterlibatan Suteki dalam dugaan penyebaran paham khilafiyah yang selalu digaungkan HTI.
"Masih dalam mengumpulkan bukti, sidang DKKE (Dewan Kehormatan Kode Etik). Sampai saat ini masih dalam tahap sidang-sidang internal dulu," kata Kepala UPT Humas Undip Nuswantoro Dwiwarno, Sabtu (26/5/2018).
Langkah yang diambil sementara oleh Undip yakni proses konfirmasi dan klarifikasi terhadap pihak-pihak terkait.
"Tahapan sidang tidak selesai dalam waktu 1-2 hari saja. Sidang masih terus berlangsung hingga seminggu kedepan," ujarnya.
Sementara, Suteki mengaku sampai saat ini belum pernah dipanggil oleh siapapun termasuk pihak kampus untuk mengklarifikasi dugaan penyebaran paham anti Pancasila itu.
"Saya belum sama sekali dipanggil atau klarifikasi, baik dari Kemendikbud, Kepolisian, Densus 88, bahkan pihak kampus juga tidak menghubungi saya," katanya.
Kaprodi Magister Ilmu Hukum Undip ini berharap sidang etik oleh Dewan Kehormatan Kode Etik (DKKE) berjalan fair. Dia tidak ingin masalah ini berimbas terhadap apa yang telah dikerjakannya selama puluhan tahun.
"Saya berharap ini berjalan fair. Jangan karena masalah ini, ekspresi saya ini, seolah puluhan tahun yang sudah saya kerjakan tidak berarti sama sekali," katanya.
Suteki menegaskan dirinya siap mengikuti prosedur yang dilakukan Undip, termasuk sidang etik tersebut. Harapannya, agar tidak menjadi bola liar karena banyak pemberitaan yang menyudutkannya.
Dosen di Akademi Kepolisian (Akpol) ini juga menjelaskan, apa yang dituangkannya lewat akun Facebook-nya, merupakan ekspresinya sebagai orang hukum, seorang muslim, dan kebetulan mengerti dan memahami kondisi negara ini.
Kata dia, unggahannya sama sekali tak terkait anti-Pancasila dan anti-NKRI.
"Tanya mahasiswa saya, apa benar saya pernah mengajari anti-NKRI Anti-Pancasila? Bagaimana mungkin pengajar Pancasila, kemudian mengatakan kamu jangan Pancasilais. Tolong lihat sisi ilmiahnya. Jangan semua dipolitisasi," ujarnya menuturkan.
[Adam Iyasa]
Berita Terkait
-
No Viral No Justice: Ketika Kasus Bullying Baru Dipedulikan setelah Ramai
-
Partisipasi Publik Palsu: Strategi Komunikasi di Balik Pengesahan Revisi KUHAP
-
Sandera Polisi saat Demo Rusuh, Hakim Perintahkan 2 Mahasiswa Undip Dibebaskan dan Berkuliah Lagi
-
Prabowo Kembalikan 90.000 Hektar Hak Hutan, Raja Charles Kirim Surat Langsung ke Istana
-
Sampai 80 Juta! Dekan Kedokteran Undip Kaget Dengar Pungutan Liar Residen Anestesi
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Sepeda Murah Kelas Premium, Fleksibel dan Awet Buat Goweser
- 5 City Car Bekas yang Kuat Nanjak, Ada Toyota hingga Hyundai
- 5 HP Murah RAM Besar di Bawah Rp1 Juta, Cocok untuk Multitasking
- Link Epstein File PDF, Dokumen hingga Foto Kasus Kejahatan Seksual Anak Rilis, Indonesia Terseret
Pilihan
-
Bukan Ragnar Oratmangoen! Persib Rekrut Striker Asal Spanyol, Siapa Dia?
-
Obsesi Epstein Bangun 'Pabrik Bayi' dengan Menghamili Banyak Perempuan
-
5 HP Baterai Jumbo untuk Driver Ojol agar Narik Seharian, Harga mulai dari Rp2 Jutaan
-
Bom Molotov Meledak di SMPN 3 Sungai Raya, Polisi Ungkap Terduga Pelaku Siswa Kelas IX
-
KPK Benarkan Lakukan OTT di Jakarta Hari Ini, Siapa Targetnya?
Terkini
-
Benang yang Menjaga Hutan: Kisah Tenun Iban Sadap dari Jantung Kalimantan
-
Menpar Widiyanti Bantah Isu Bali Sepi Wisatawan, Ungkap Data 12,2 Juta Kunjungan di 2025
-
Tragedi Bocah NTT Bunuh Diri karena Tak Mampu Beli Buku, Mensos Janjikan Bantuan Pendidikan untuk Kakaknya
-
Kritik Kebijakan Pariwisata, Anggota Komisi VII DPR Ini Beri Menpar Widyanti Nilai 50 dari 100
-
OTT KPK di Jakarta Jaring Pejabat Bea Cukai
-
Gus Ipul Prihatin Kasus Siswa SD di NTT, Ingatkan Pentingnya Data Perlindungan Sosial
-
Nekat Bongkar Trotoar Tanpa Izin, Pengelola Hotel di Pondok Indah Kena Sanksi
-
Sebelum Lakukan Pemutihan Utang BPJS, Pemerintah Ingin Pastikan Hal Ini
-
Kendalikan Banjir, Pramono Anung dan Andra Soni Sepakat Bangun Waduk Polor
-
Prabowo Undang Eks Menlu dan Wamenlu ke Istana, Bahas Geopolitik dan BoP