Suara.com - Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, memperbolehkan pemerintah desa menggunakan anggaran pendapatan dan belanja desa untuk membagikan Tunjangan Hari Raya kepada desa dan perangkatnya.
"Kami sudah mengeluarkan Peraturan Bupati tentang Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, salah satunya Tunjangan Hari Raya (THR)," kata Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo di Kulon Progo, Selasa.
Ia mengatakan besaran THR setiap desa besaranya berbeda-beda karena besaran APBDes di 87 desa juga berbeda-beda. THR disesuikan dengan kemampuan anggaran dan pendapatan asli desa.
"THR setia desa berbeda, dan tidak sama dengan THR yang diperoleh ASN. Jadi, tidak boleh ada kades dan perangkat desa membandingkan besaran THR yang diperoleh," harapnya.
Bupati Hasto mengklaim Perbup tentang Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa di DIY, baru Kulon Progo yang mengeluarkan. Hal ini dalam rangka memberikan penghargaan kepada kades dan perangkatnya.
Untuk itu, ia berharap kades dan perangkat desa membuat inovasi, salah satunya mengembangkan unit usaha BUMDes, sehingga menghasilkan pendapan asli desa.
"Di DIY yang memiliki perbup yang mengatur THR hanya Kulon Progo. Selain itu, kabupaten di Jawa Tengah. Untuk itu, kami berharap kades dan perangkat desa meningkatkan kinerja," imbaunya.
Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kulon Progo Muhadi mengatakan besaran THR diatur dengan peraturan kepala desa dan hanya mengambil dari pos anggaran atau kantong 30 persen belanja desa. Itu pun khusus dari sumber pendapatan asli desa, tidak boleh mengambil dari sumber selain itu.
THR bagi kades dan perangkat desa diatur dalam Perbup 79 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
"Artinya besarannya variatif. Kami belum punya data setiap desa yang ada di Kulon Progo," katanya.
Kepala Desa Gerbosari, Kecamatan Samigaluh, Damar mengatakan pihaknya belum memutuskan besaran THR kades dan perangkat desa. Saat ini, pihaknya masih melakukan penghitungan kemampuan anggaran desa.
"Kami belum putusan besaran THR. Kami akan melakukan musyawarah internal terlebih dahulu," katanya. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- 26 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 31 Januari 2026: Buru Gullit 117 OVR dan Voucher Draft Gratis
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- Muncul Isu Liar Soal Rully Anggi Akbar Setelah Digugat Cerai Boiyen
Pilihan
-
Mundur Berjamaah, Petinggi OJK dan BEI Kalah dengan Saham Gorengan?
-
Kisah Pilu Randu Alas Tuksongo, 'Raksasa yang Harus Tumbang' 250 Tahun Menjadi Saksi
-
Insentif Mobil Listrik Dipangkas, Penjualan Mobil BYD Turun Tajam
-
Pasar Modal RI Berpotensi Turun Kasta, Kini Jepang Pangkas Rekemondasi Saham BEI
-
Jeffrey Hendrik Belum Resmi jadi Pjs Direktur Utama BEI
Terkini
-
Skandal Suap Jalur Kereta Api, KPK Cecar Direktur Kemenhub Jumardi Soal Aliran Dana dan Tender
-
Pantura Genuk Minim Genangan di Musim Hujan, Infrastruktur Pengendali Banjir Dioptimalkan
-
Satgas PKH Sedang Verifikasi Temuan PPATK Soal Hasil Penambangan Emas Ilegal Senilai Rp992 Triliun
-
Pandji Pragiwaksono Dicecar 48 Pertanyaan Usai Diperiksa Bareskrim: Saya Ikuti Prosesnya Saja
-
Lebih Ganas dari COVID-19, Menakar Kesiapan Indonesia Hadapi Virus Nipah yang Mematikan
-
Dirut Garuda dan Perwakilan Embraer Sambangi Istana, Bahas Rencana Pembelian Pesawat?
-
Jakarta Makin Gampang Tenggelam, Sudah Waktunya Benahi Tata Ruang?
-
Noel Ngaku Dilarang Ungkap Partai K: Benernya Lidah Gue Mau Ngomongin Hari Ini
-
Prabowo Sentil Bogor Semrawut Banyak Spanduk, Wawako Jenal: 61 Baliho Sudah Kami Bongkar
-
Saksi Kasus Noel Ebenezer Ungkap Ada 4 Orang dari Kejagung Minta Duit Masing-masing Rp 1,5 Miliar