Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengapresiasi pemerintah pusat karena mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2017 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pasalnya, prestasi tersebut menunjukkan adanya perbaikan terhadap penyajian laporan keuangan.
"Ini merupakan hal positif yang patut kita syukuri bersama-sama. Artinya dari salah satu aspek telah terjadi perbaikan yang cukup signifikan terhadap penyajian laporan keuangan pemerintah pusat," kata juru Bicara KPK kepada wartawan, Senin (4/6/2018).
KPK berharap dengan mebdapatkan prestasi WTP dari BPK akan meningkatkan pencegahan korupsi. Diharapkan dengan adanya perbaikan tersebut, pengunaan uang negara semakin efektif.
"Semoga hal ini dapat menjadi pendorong bersama untuk melakukan perbaikan yang lebih signifikan dalam penggunaan uang negara dan khususnya pencegahan korupsi," katanya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo(Jokowi) menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPP Tahun 2017 dari BPK. Dalam acara diadakan di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan tersebut, Jokowi menyampikan ucapan terima kasih atas kerja keras segenap jajaran di kementerian keuangan dan semua kementerian, lembaga penggunaan APBN.
"Saya melihat ada peningkatan jumlah entitas pemeriksaan yang mendapatkan WTP bertambah, di tahun 2016 yang WTP ada 74, sekarang yang di 2017 menjadi 80," kata Jokowi.
Sementara lembaga atau kementerian yang masih mendapat predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) tahun 2017 berkurang. Dari sebelumnya delapan, kini menjadi enam.
Dalam kesempatan ini Jokowi juga menyinggung lembaga atau kementerian yang Tidak Memberikan Pendapat (TMP) atau disclaimer. Yakni Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Badan Keamanan Laut.
"Sekarang terbuka saja yang kita harapkan tahun depan bisa diperbaiki, sehingga nggak ada lagi yang TMP, sukur tidak ada lagi yang WDP (wajar dengan pengecualian), semuanya harus WTP," katanya.
"Sehingga yang masih mendapatkan WDP dan TMP perlu melakukam terobosan-terobosan dan upaya upaya sehingga tahun ini bisa bagus lagi," sambungnya.
Berita Terkait
-
Tangkal Radikalisme, Jokowi Disarankan Perkuat Koalisi Sosial
-
Tolak Pasal Korupsi di RKUHP, KPK 5 Kali Kirim Surat ke Jokowi
-
Terungkap! Ini Alasan KPK Mau Periksa Bamsoet di Korupsi e-KTP
-
Diperiksa soal Proyek e-KTP, KPK Tanya Ini ke Khotibul Umam
-
Jokowi Terima LHP LKPP Tahun 2017 dari BPK, Ini Hasilnya
Terpopuler
- Deretan Tokoh Top Bakal Turun Gunung ke UGM Besok, Bahas Nasib Bangsa Lewat Konferensi Republik
- Prabowo Disebut Habiskan Rp5,8 Miliar untuk Hotel di Paris, Sandhy Sondoro: Asoy Geboy Gemoy
- Budget Rp2 Juta Dapat HP Samsung Apa? Ini 3 Pilihan dengan RAM 8 GB, Kamera OIS, Layar AMOLED
- Terpopuler: Lipstik Tahan Lama untuk Bibir Hitam, Sepatu New Balance Tanpa Tali untuk Jalan Jauh
- Pandji Pragiwaksono Soroti 'Pengakuan Terbuka' Prabowo Soal Keterlibatan Partai dalam Tender Negara
Pilihan
-
Prabowo: Kalau Kita Lapar, Tidak Ada Bangsa Lain yang Kasihan dan Bantu
-
Prabowo Tabuh Genderang Perang: Kita Lawan Kelompok Anti Tanah Air
-
Prabowo Pidato 1 Juni 2026: Lawan Asing, Waktunya Kembali ke Ekonomi Pancasila
-
Rambah Cempaka: Perempuan yang Bersemayam di Batu Lumpang
-
Jay Idzes Tercoret! Ini Daftar Pemain Timnas Indonesia Hadapi FIFA Matchday
Terkini
-
Teror Api Misterius Sleman: Sampel Gas Jadi Kunci, Baju Bisa Terbakar Sendiri
-
Kabar Baik! Jalur Lenteng Agung yang Amblas Bisa Dilalui Normal Besok Pagi
-
Kasus Korupsi Haji, KPK Segera Jebloskan Bos Maktour dan Eks Ketum Kesthuri ke Sel
-
Prabowo: Tak Ada Bangsa Lain yang Kasihan Kalau Kita Sulit
-
Pertemuan Langka di Gedung Pancasila: Prabowo, Megawati, JK, hingga Ma'ruf Amin Kumpul Satu Meja
-
Teror Api di Rumah Warga Sleman Belum Usai, Kebakaran Terjadi 73 Kali di 65 Titik
-
Prabowo Sebut Ada Kelompok yang Melawan Negara, Singgung Koruptor hingga Pelaku Ekonomi Ilegal
-
Hasto: Jangan Seperti Papua dan Aceh, Kaya SDA tapi Rakyat Belum Sejahtera
-
Bumi Diprediksi Makin Panas hingga 2030, Sudah Cukupkah Upaya Mitigasinya?
-
Prabowo Prediksi akan Ada Perlawanan dari Kelompok Tak Cinta Tanah Air