Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengapresiasi pemerintah pusat karena mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2017 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pasalnya, prestasi tersebut menunjukkan adanya perbaikan terhadap penyajian laporan keuangan.
"Ini merupakan hal positif yang patut kita syukuri bersama-sama. Artinya dari salah satu aspek telah terjadi perbaikan yang cukup signifikan terhadap penyajian laporan keuangan pemerintah pusat," kata juru Bicara KPK kepada wartawan, Senin (4/6/2018).
KPK berharap dengan mebdapatkan prestasi WTP dari BPK akan meningkatkan pencegahan korupsi. Diharapkan dengan adanya perbaikan tersebut, pengunaan uang negara semakin efektif.
"Semoga hal ini dapat menjadi pendorong bersama untuk melakukan perbaikan yang lebih signifikan dalam penggunaan uang negara dan khususnya pencegahan korupsi," katanya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo(Jokowi) menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPP Tahun 2017 dari BPK. Dalam acara diadakan di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan tersebut, Jokowi menyampikan ucapan terima kasih atas kerja keras segenap jajaran di kementerian keuangan dan semua kementerian, lembaga penggunaan APBN.
"Saya melihat ada peningkatan jumlah entitas pemeriksaan yang mendapatkan WTP bertambah, di tahun 2016 yang WTP ada 74, sekarang yang di 2017 menjadi 80," kata Jokowi.
Sementara lembaga atau kementerian yang masih mendapat predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) tahun 2017 berkurang. Dari sebelumnya delapan, kini menjadi enam.
Dalam kesempatan ini Jokowi juga menyinggung lembaga atau kementerian yang Tidak Memberikan Pendapat (TMP) atau disclaimer. Yakni Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Badan Keamanan Laut.
"Sekarang terbuka saja yang kita harapkan tahun depan bisa diperbaiki, sehingga nggak ada lagi yang TMP, sukur tidak ada lagi yang WDP (wajar dengan pengecualian), semuanya harus WTP," katanya.
"Sehingga yang masih mendapatkan WDP dan TMP perlu melakukam terobosan-terobosan dan upaya upaya sehingga tahun ini bisa bagus lagi," sambungnya.
Berita Terkait
-
Tangkal Radikalisme, Jokowi Disarankan Perkuat Koalisi Sosial
-
Tolak Pasal Korupsi di RKUHP, KPK 5 Kali Kirim Surat ke Jokowi
-
Terungkap! Ini Alasan KPK Mau Periksa Bamsoet di Korupsi e-KTP
-
Diperiksa soal Proyek e-KTP, KPK Tanya Ini ke Khotibul Umam
-
Jokowi Terima LHP LKPP Tahun 2017 dari BPK, Ini Hasilnya
Terpopuler
- Breaking News! PSSI Resmi Umumkan Pelatih Timnas Indonesia
- 8 City Car yang Kuat Nanjak dan Tak Manja Dibawa Perjalanan Jauh
- 5 Rekomendasi Cushion Mengandung Skincare Anti-Aging Untuk Usia 40 Ke Atas
- Djarum Buka Suara soal Pencekalan Victor Hartono dalam Kasus Dugaan Korupsi Tax Amnesty
- 5 Smartwatch Terbaik untuk Olahraga dan Pantau Detak Jantung, Harga Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Timnas Indonesia: U-17 Dilatih Timur Kapadze, Nova Arianto Tukangi U-20, Bojan Hodak Pegang Senior?
-
Harga Minyak Dunia Melemah, di Tengah Upaya Trump Tekan Ukraina Terima Damai dengan Rusia
-
Indonesia jadi Raja Sasaran Penipuan Lowongan Kerja di Asia Pasifik
-
Kisah Kematian Dosen Untag yang Penuh Misteri: Hubungan Gelap dengan Polisi Jadi Sorotan
-
Kisi-Kisi Pelatih Timnas Indonesia Akhirnya Dibocorkan Sumardji
Terkini
-
Sadis! Pembunuh Guru di OKU Ternyata Mantan Penjaga Kos, Jerat Leher Korban Demi Ponsel
-
Gebrakan Menhan-Panglima di Tambang Ilegal Babel Dikritik Imparsial: Pelanggaran Hukum, Tanda Bahaya
-
Otak Pembakar Rumah Hakim PN Medan Ternyata Mantan Karyawan, Dendam Pribadi Jadi Pemicu
-
Dari IPB hingga UGM, Pakar Pangan dan Gizi Siap Dukung BGN untuk Kemajuan Program MBG
-
Menhaj Rombak Skema Kuota Haji: yang Daftar Duluan, Berangkat Lebih Dulu
-
Isu Yahya Cholil Staquf 'Dimakzulkan' Syuriyah PBNU, Masalah Zionisme Jadi Sebab?
-
Siap-siap! KPK akan Panggil Ridwan Kamil Usai Periksa Pihak Internal BJB
-
Bukan Tax Amnesty, Kejagung Cekal Eks Dirjen dan Bos Djarum Terkait Skandal Pengurangan Pajak
-
Menhaj Irfan Siapkan Kanwil Se-Indonesia: Tak Ada Ruang Main-main Jelang Haji 2026
-
Tembus Rp204 Triliun, Pramono Klaim Jakarta Masih Jadi Primadona Investasi Nasional