Suara.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya akhirnya bisa mendapatkan aset negara yang hampir hilang. Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini, Selasa (5/6/2018) telah menerima aset yang hampir hilang itu dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur.
Penyerahan aset dilakukan secara simbolis oleh Kepala Kejati (Kajati) Jatim, Sunarta kepada Risma, panggilan akrab Tri Rismaharini. Aset tersebut berupa Gedung Gelora Pancasila seluas 7.500 meter persegi dan aset di Jalan Kenari seluas 2.000 meter persegi.
Penyerahan aset negara itu adalah hasil penyelamatan kasus korupsi yang ditangani tim Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Jatim.
"Dua aset negara ini merupakan hasil penegakan hukum oleh kejaksaan. Hari ini kita serahkan ke Pemkot Surabaya dan menjadi hak dari pemerintah kota," kata Kajati Jatim, Sunarta.
Menurut dia, dua aset tersebut masing-masing senilai Rp 183 miliar dan Rp 17 miliar dengan total Rp 200 miliar.
"Kita patut berbangga, karena penyelamatan aset-aset ini dinilai dari sejarahnya dan nilai historisnya lebih tinggi. Alhamdulillah bisa kita selamatkan," ujar mantan Kajati Nusa Tenggara Timur (NTT) ini.
Sunarta menambahkan, sesuai dengan tupoksi dari bidang Pidsus maupun Dakwaan dan Tuntutan (Datun), kejaksaan siap membantu dalam pendampingan aset-aset milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) maupun Pemkot.
Sebelumnya, Kejati Jatim menindaklanjuti laporan Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini, tentang beberapa aset milik Pemkot Surabaya yang jatuh atau dikuasai pihak swasta.
Untuk Gedung Gelora Pancasila, Kejati Jatim sudah meningkatkan status hukum dari penyelidikan menjadi penyidikan. Ada tiga orang pengusaha dicekal dalam perkara ini. Ketiganya adalah PT, RS, dan WP.
Menurut Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jatim, Didik Farkhan Alisyahdi, surat cekal sudah dikirim ke Ditjen Imigrasi sejak 7 Februari lalu, dan sudah resmi diberlakukan sejak 20 Februari 2018.
Ada 11 aset Pemkot Surabaya yang disebut Risma jatuh ke tangan pihak swasta. Beberapa di antaranya saat ini dalam upaya kasasi, namun terus berusaha dipertahankan oleh Pemkot Surabaya.
Ke-11 aset tersebut di antaranya PDAM Jl Basuki Rahmat 119-121 Surabaya, PDAM Jl Prof Dr Moestopo No 2 Surabaya, Gedung Gelora Pantjasila Jl Indragiri No 6 Surabaya , Waduk Wiyung di Kelurahan Babatan Kecamatan Wiyung.
Kemudian tanah aset Pemkot Surabaya Jl Upajiwa Kelurahan Ngagel Kecamatan Wonokromo (Marvell City/PT Assa Land) dan Kolam Renang Brantas Jl Irian Barat No 37-39. (Achmad Ali)
Berita Terkait
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- 4 Mobil Kecil Bekas 80 Jutaan yang Stylish dan Bandel untuk Mahasiswa
- 5 Rekomendasi HP Rp1 Jutaan untuk Ojol, RAM 8 GB dan Baterai Awet
Pilihan
-
Dompet Menjerit Jelang Ramadan, Petani Tak Nikmati Harga Pangan yang Melambung Tinggi
-
Merayap dalam Senyap, Kenaikan Harga Pangan Semakin Mencekik Rakyat Kecil
-
Alarm Bahaya untuk BEI, Mengapa Indonesia Terancam Turun ke Kasta Banglades?
-
Isu Reshuffle untuk Singkirkan 'Orang Jokowi' Berhembus, Ini Jawaban Tegas Mensesneg
-
Sudah Rampung 90 Persen, Prabowo Segera Teken Dokumen Tarif Trump
Terkini
-
KPK Panggil Eks Dirut Pertamina Elisa Massa Manik Terkait Kasus Jual Beli Gas PGN
-
Kolegium Dokter Harus Independen! MGBKI Kritik Kemenkes 'Kaburkan' Putusan Penting Ini
-
Wamensos Beberkan Rincian Bantuan Bencana Sumatra: Santunan Rp15 Juta hingga Modal Usaha Rp5 Juta
-
Kemensos Gelontorkan Rp13,7 Miliar Tangani Puluhan Bencana di Awal Tahun 2026
-
Kemensos Catat 37 Kejadian Bencana di Awal 2026, Banjir Masih Jadi Ancaman Utama
-
Pramono Anung Akui Operasional RDF Rorotan Masih Penuh Tantangan: Kami Tangani Secara Serius
-
Paulus Tannos Kembali Ajukan Praperadilan dalam Kasus e-KTP, KPK: Tidak Hambat Proses Ekstradisi
-
Epstein Files Meledak Lagi: Deretan Nama Besar Dunia Terseret, dari Trump sampai Bos Teknologi
-
Pemerintah Nilai Tak Ada Resistensi RI Gabung BoP, Sebut Cuma Beda Pendapat
-
MGBKI Dukung Putusan MK soal Kolegium Dokter Spesialis, Tegaskan Independen dan Berlaku Langsung