Suara.com - Keputusan Israel melarang warga negara Indonesia (WNI) masuk ke negara tersebut menuai polemik di tengah masyarakat. Tak terkecuali Majelis Ulama Indonesia (MUI).
Apalagi, banyak warga Indonesia yang berkunjung ke negara Zionis itu untuk menjalankan wisata ziarah.
Wakil Ketua Umum MUI, Zainut Tauhid melihat tindakan Pemerintah Israel melarang warga Indonesia masuk ke negaranya merupakan tindakan yang sewenang-sewenang.
"Menguatkan bahwa Israel berlaku yang sewenang-sewenang terhadap WNI kita," kata Zainut di kantor MUI, Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, Selasa (5/6/2018).
Zainut melihat banyaknya warga Indonesia khususnya warga muslim yang tertarik terbang ke ibu kota Israel, Yerusalem hanya untuk melakukan ziarah.
"Kita itu kan ke Yerusalem dalam rangka untuk melakukan ziarah di masjid Al-Aqsa yang kita yakini itu bukan wilayah Israel," ujarnya.
Oleh karena itu, Zainut meminta kepada Pemerintah Israel untuk kembali mengevaluasi keputusannya itu.
Untuk diketahui, Pemerintah Israel resmi mengumumkan bahwa warga negara Indonesia dilarang masuk ke wilayah Israel mulai 9 Juni 2018 nanti baik untuk perorangan maupun kelompok.
Keputusan tersebut diambil sebagai bentuk balas dendam Israel kepada Indonesia yang sebelumnya telah melarang warga Israel masuk ke tanah air. Pelarangan tersebut dikarenakan sebagai bentuk protes atas tewasnya 65 warga Palestina dalam aksi protes di Jalur Gaza pada 15 Mei lalu.
Meskipun keduanya tidak memiliki hubungan diplomatik, akan tetapi pelarangan tersebut sangat berpengaruh kepada warga negara Indonesia yang ingin melakukan wisata religi ke kota suci tiga agama yakni Yerusalem.
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu