Suara.com - Ketua Bidang Advokasi dan Hukum DPP Partai Gerindra Habiburokhman membantah jika kritikan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto kepada Presiden Joko Widodo dalam sebuah siaran Facebook sebagai salah satu cara untuk menaikan elektabitas.
“Nggak tepat lah kalau dikaitkan ke sana (menaikkan elektabilitas),” ujar Habiburokhman di Bareskrim Polri, Jakarta Pusat, Kamis (21/6/2018).
Ia mengklaim jika elektabilitas Partai Gerindra selama ini baik dan stabil.
“Bukan sekedar wacana, bukan sekedar propaganda, tapi karena sikap tegas kami membela rakyat,”ujarnya.
Ia mengatakan, contoh dalam konteks pelemaham terhadap KPK. Gerindra adalah partai yang kemarin menolak pansus. Dalam konteks membela rakyat terkait harga pangan Gerindra merupakan anggota fraksi rajin mengkritisi pemerintah.
“Ini berdasar riset ya, naiknya elektabilitas Gerindra bukan karena propaganda, pencitraan atau pidato, naiknya elektabilitas Gerindra karsna sikap tegas dan jelas,”ujarnya.
Ia menyampaikan jika di daerahnya banyak membela buruh dan komunitas petani, hal tersebut yang membuat semuanya menjadi riil.
“Jadi berbagai pemberitaan buruk, kalau dibanding dengan kerja riil, itu gak akan sebanding,”katanya.
“Karena memang itu urusan langsung ke basis massa. Itu yang membuat elektabilitas kami naik. Siapa sangka saat ini Gerindra, menurut survei yang kami lakukan, kami berada di nomor dua saat ini. Mayoritas survei kami ada di nomor dua. Kalau filling saya, kami rasanya ada di no.1,” pungkasnya.
Sebelumnya, Prabowo Subianto sempat mengunggah video di akunmilik pribadinya pada hari Selasa (19/6/2018) sekitar pukul 19.30 WIB lalu dengan durasi 37 menit.
Dalam video itu, Prabowo berpidato menyangkut ekonomi-politik. Selain itu, terdapat pula pesan untuk para kader yang akan menghadapi pemungutan suara Pilkada pada 27 Juni nanti.
Prabowo pun menilai kekayaan Indonesia sudah dikuasai asing. Hanya segelintir rakyat Indonesia alias kurang dari 1 persen atau tak lebih dari 300 keluarga yang bisa menikmati kekayaan Indonesia.
Berita Terkait
-
Dianggap Fitnah Habiburokhman, ACTA Laporkan Balik Danick Danoko
-
Dianggap Sebar Hoaks Mudik Neraka, Habiburokhman Siap Lapor Balik
-
PDIP Tanggapi Kritikan Prabowo: Itu Sirop Lama Dalam Kemasan Baru
-
Inas Nazrullah Menilai Prabowo Mengkritik Demi Elektabilitas
-
Sebelum Kampanye, Prabowo Subianto ke Makam Pangeran Diponegoro
Terpopuler
- 5 Motor Matic Paling Nyaman & Kuat Nanjak untuk Liburan Naik Gunung Berboncengan
- 4 Rekomendasi Cushion dengan Hasil Akhir Dewy, Diperkaya Skincare Infused
- Diminta Selawat di Depan Jamaah Majelis Rasulullah, Ruben Onsu: Kaki Saya Gemetar
- 5 HP OPPO RAM 8 GB Terbaik di Kelas Menengah, Harga Mulai Rp2 Jutaan
- Daftar Promo Alfamart Akhir Tahun 2025, Banyak yang Beli 2 Gratis 1
Pilihan
-
Seni Perang Unai Emery: Mengupas Transformasi Radikal Aston Villa
-
Senjakala di Molineux: Nestapa Wolves yang Menulis Ulang Rekor Terburuk Liga Inggris
-
Live Sore Ini! Sriwijaya FC vs PSMS Medan di Jakabaring
-
Strategi Ngawur atau Pasar yang Lesu? Mengurai Misteri Rp2.509 Triliun Kredit Nganggur
-
Libur Nataru di Kota Solo: Volume Kendaraan Menurun, Rumah Jokowi Ramai Dikunjungi Wisatawan
Terkini
-
Bakal Demo Dua Hari Berturut-turut di Istana, Buruh Sorot Kebijakan Pramono dan KDM soal UMP 2026
-
Arus Balik Natal 2025: Volume Kendaraan Melonjak, Contraflow Tol Jakarta-Cikampek Mulai Diterapkan!
-
18 Ribu Jiwa Terdampak Banjir Banjar, 14 Kecamatan Terendam di Penghujung Tahun
-
UMP Jakarta 2026 Naik Jadi Rp5,7 Juta Diprotes, Rano Karno: Kalau Buruh Mau Demo, Itu Hak Mereka
-
Eks Pimpinan KPK 'Semprot' Keputusan SP3 Kasus Korupsi Tambang Rp2,7 Triliun: Sangat Aneh!
-
Percepat Penanganan Darurat Pascabencana, Hari Ini Bina Marga akan Tinjau Beutong Ateuh Banggalang
-
Ikuti Instruksi Kapolri, Pemkot Jogja Resmi Larang Pesta Kembang Api saat Pergantian Tahun
-
Jembatan Krueng Tingkeum Dibuka, Akses Warga dan Rantai Logistik Bireuen Kembali Terhubung
-
Kerja 24 Jam, Kementerian PU Percepat Pemulihan Jalan Terdampak Bencana di Aceh Tamiang
-
KPK SP3 Perkara Eks Bupati Konawe Utara, ICW Tagih Penjelasan Kasus Korupsi Tambang