Suara.com - Aktivis Ratna Sarumpaet bersama perwakilan masyarakat Jawa Tengah, mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jumat (22/6/2018).
Ia mengakui, datang untuk memastikan keterlibatan Calon Gubernur Petahan Jawa Tengah Ganjar Pranowo dalam kasus e-KTP. Ratna juga datang untuk memprotes sikap KPK yang dianggapnya tebang pilih dalam memberantas korupsi.
Ratna mencontohkan, perlakuan KPK terhadap Sandiaga Uno yang saat itu dipanggil KPK sebagai saksi, meski sudah berstatus calon wakil Gubernur DKI Jakarta.
Sandiaga akhirnya datang ke KPK untuk diperiksa. Menurut Ratna, hal berbeda diberlakukan KPK terhadap Ganjar yang menolak diperiksa sebagai saksi dalam kasus e-KTP karena sudah berstatus cagub.
"Yang saya dengar bahwa pak Ganjar dipanggil, namun menawar. Terus saya kan protes juga. Saya bilang, 'Lho, kok waktu Sandi dipaksa-paksa harus on time dan menurut? Kenapa ini seperti ada perlakuan istimewa ya? " katanya di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan.
Dia menegaskan, kehadiran dirinya dan perwakilan warga Jateng yang kontra Ganjar untuk menghilangkan keraguan mengenai pemimpin Jateng ke depannya.
Pasalnya, status Ganjar belum jelas dalam kasus e-KTP, padahal pemilihan sudah semakin mendekat.
"Jadi ini sebenarnya hanya untuk menghilangkan keraguan, dan juga semacam kritik terhadap pemerintah, kenapa kalau orang sudah terlibat kasus masih diperbolehkan. Kami ingin pilkada yang bertanggung jawab, yang bersih orang-orangnya. Tapi ya, kalau kayak begini, susah juga," kata Ratna.
Namun, dia dan rombongan mengakui kecewa karena juru bicara maupun pemimpin KPK tak bisa menemui mereka.
Baca Juga: Utak-atik Peluang Argentina ke 16 Besar, Berat tapi Masih Mungkin
Untuk diketahui, Ganjar Pranowo sering dipanggil KPK dalam kasus e-KTP. Namun, pada panggilan terakhir, politikus PDI Perjuangan tersebut tidak bisa memenuhi panggilan KPK karena sedang mempersiapkan diri mengikuti Pilkada Jateng.
Dalam kasus ini, Ganjar berada dalam kapasitasnya sebagai saksi, sebab saat proyek berlangsung, Ganjar duduk di Komisi II DPR RI.
Berita Terkait
-
Jelang Pilkada Jateng, 2 Kelompok Massa 'Geruduk' Gedung KPK
-
Datangi KPK, Ratna Sarumpaet Pertanyakan Status Ganjar Pranowo
-
491 Tahun Jakarta, DPRD Minta Anies - Sandiaga Mau Terima Saran
-
Demam Piala Dunia 2018 Menjalar ke Arena Debat Pilkada Jateng
-
Sandiaga Terima Masukkan Ketua DPRD DKI saat Silahturahmi
Terpopuler
- 31 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 18 Desember: Ada Gems dan Paket Penutup 112-115
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
- 5 Skincare untuk Usia 60 Tahun ke Atas, Lembut dan Efektif Rawat Kulit Matang
- 5 Mobil Keluarga Bekas Senyaman Innova, Pas untuk Perjalanan Liburan Panjang
- Kuasa Hukum Eks Bupati Sleman: Dana Hibah Pariwisata Terserap, Bukan Uang Negara Hilang
Pilihan
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
Terkini
-
KPK Segel Rumah Kajari Bekasi Meski Tak Ditetapkan sebagai Tersangka
-
Si Jago Merah Mengamuk di Kemanggisan, Warung Gado-Gado Ludes Terbakar
-
ODGJ Iseng Main Korek Gas, Panti Sosial di Cengkareng Terbakar
-
Diplomasi Tanpa Sekat 2025: Bagaimana Dasco Jadi 'Jembatan' Megawati hingga Abu Bakar Baasyir
-
Bobby Nasution Berikan Pelayanan ke Masyarakat Korban Bencana Hingga Dini Hari
-
Pramono Anung Beberkan PR Jakarta: Monorel Rasuna, Kali Jodo, hingga RS Sumber Waras
-
Hujan Ringan Guyur Hampir Seluruh Jakarta Akhir Pekan Ini
-
Jelang Nataru, Penumpang Terminal Pulo Gebang Diprediksi Naik Hingga 100 Persen
-
KPK Beberkan Peran Ayah Bupati Bekasi dalam Kasus Suap Ijon Proyek
-
Usai Jadi Tersangka Kasus Suap Ijon Proyek, Bupati Bekasi Minta Maaf kepada Warganya