Suara.com - Aktivis Ratna Sarumpaet bersama perwakilan masyarakat Jawa Tengah, mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jumat (22/6/2018).
Ia mengakui, datang untuk memastikan keterlibatan Calon Gubernur Petahan Jawa Tengah Ganjar Pranowo dalam kasus e-KTP. Ratna juga datang untuk memprotes sikap KPK yang dianggapnya tebang pilih dalam memberantas korupsi.
Ratna mencontohkan, perlakuan KPK terhadap Sandiaga Uno yang saat itu dipanggil KPK sebagai saksi, meski sudah berstatus calon wakil Gubernur DKI Jakarta.
Sandiaga akhirnya datang ke KPK untuk diperiksa. Menurut Ratna, hal berbeda diberlakukan KPK terhadap Ganjar yang menolak diperiksa sebagai saksi dalam kasus e-KTP karena sudah berstatus cagub.
"Yang saya dengar bahwa pak Ganjar dipanggil, namun menawar. Terus saya kan protes juga. Saya bilang, 'Lho, kok waktu Sandi dipaksa-paksa harus on time dan menurut? Kenapa ini seperti ada perlakuan istimewa ya? " katanya di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan.
Dia menegaskan, kehadiran dirinya dan perwakilan warga Jateng yang kontra Ganjar untuk menghilangkan keraguan mengenai pemimpin Jateng ke depannya.
Pasalnya, status Ganjar belum jelas dalam kasus e-KTP, padahal pemilihan sudah semakin mendekat.
"Jadi ini sebenarnya hanya untuk menghilangkan keraguan, dan juga semacam kritik terhadap pemerintah, kenapa kalau orang sudah terlibat kasus masih diperbolehkan. Kami ingin pilkada yang bertanggung jawab, yang bersih orang-orangnya. Tapi ya, kalau kayak begini, susah juga," kata Ratna.
Namun, dia dan rombongan mengakui kecewa karena juru bicara maupun pemimpin KPK tak bisa menemui mereka.
Baca Juga: Utak-atik Peluang Argentina ke 16 Besar, Berat tapi Masih Mungkin
Untuk diketahui, Ganjar Pranowo sering dipanggil KPK dalam kasus e-KTP. Namun, pada panggilan terakhir, politikus PDI Perjuangan tersebut tidak bisa memenuhi panggilan KPK karena sedang mempersiapkan diri mengikuti Pilkada Jateng.
Dalam kasus ini, Ganjar berada dalam kapasitasnya sebagai saksi, sebab saat proyek berlangsung, Ganjar duduk di Komisi II DPR RI.
Berita Terkait
-
Jelang Pilkada Jateng, 2 Kelompok Massa 'Geruduk' Gedung KPK
-
Datangi KPK, Ratna Sarumpaet Pertanyakan Status Ganjar Pranowo
-
491 Tahun Jakarta, DPRD Minta Anies - Sandiaga Mau Terima Saran
-
Demam Piala Dunia 2018 Menjalar ke Arena Debat Pilkada Jateng
-
Sandiaga Terima Masukkan Ketua DPRD DKI saat Silahturahmi
Terpopuler
- 10 Pantangan Feng Shui Rumah yang Sebaiknya Dihindari, dari Pintu hingga Kamar Mandi
- 3 HP Xiaomi RAM 8 GB Murah di Bawah Rp1 Juta, Ini Pilihannya
- 4 Rekomendasi Merk Rice Cooker yang Awet dan Bagus untuk Pemakaian Jangka Panjang
- Napak Tilas Jejak Kolonial Londo Ireng di Makam Kherkof Purworejo
- Feng Shui Rumah Menghadap Utara, Lakukan 4 Tips Ini agar Energi Seimbang dan Bawa Hoki
Pilihan
-
Sudah Dibangun Sejak 2023, Sejauh Mana Bibit Sriwijaya Kemampo Pulihkan Hutan Sumsel?
-
Napak Tilas Jejak Kolonial Londo Ireng di Makam Kherkof Purworejo
-
100 Personel Damkar Masih Berjibaku Padamkan Kebakaran Gedung Bapenda DKI
-
Kantor Bapenda DKI Jakarta Dilalap si Jago Merah, Api Semakin Membesar
-
Bocoran Reshuffle Kabinet Agustus: Norman Joesoef Bakal Dilantik Jadi Wamenhan RI
Terkini
-
Beli Produk Nespresso Pakai BRI Bisa Hemat Rp750 Ribu
-
InJourney & Garuda Indonesia Kolaborasi: Gratiskan 170.845 Tiket Domestik Bagi Wisatawan Mancanegara
-
InJourney & Garuda Indonesia Perkuat Konektivitas dan Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Indonesia
-
Kasus PETI Kuansing, Polisi Sita Ratusan Gram Perhiasan di Toko Emas Kampar
-
Transisi Energi Berwajah Hijau Jadi Modus Baru Perampasan Ruang Hidup
-
Korupsi Tak Cukup Dibalas Tangkap: Kejar Uang, Jaringan, dan Penikmatnya
-
Senpi Dinas Diduga Dipakai Mantan Istri Bunuh Diri, Bripka Iman Harefa Resmi Masuk Patsus
-
Dua Biodigester Bakal Dibangun di Jakarta Utara, Dapat Hasilkan Energi dan Pupuk Organik
-
PTBA Perkuat Kemandirian Ekonomi Warga Lahat lewat Budidaya Ayam Petelur
-
Tak Mau Berpolitik Tanpa Data, Megawati Sebut Riset dan Sains Vital bagi Pergerakan Partai