Suara.com - Aktivis Ratna Sarumpaet bersama perwakilan masyarakat Jawa Tengah, mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jumat (22/6/2018).
Ia mengakui, datang untuk memastikan keterlibatan Calon Gubernur Petahan Jawa Tengah Ganjar Pranowo dalam kasus e-KTP. Ratna juga datang untuk memprotes sikap KPK yang dianggapnya tebang pilih dalam memberantas korupsi.
Ratna mencontohkan, perlakuan KPK terhadap Sandiaga Uno yang saat itu dipanggil KPK sebagai saksi, meski sudah berstatus calon wakil Gubernur DKI Jakarta.
Sandiaga akhirnya datang ke KPK untuk diperiksa. Menurut Ratna, hal berbeda diberlakukan KPK terhadap Ganjar yang menolak diperiksa sebagai saksi dalam kasus e-KTP karena sudah berstatus cagub.
"Yang saya dengar bahwa pak Ganjar dipanggil, namun menawar. Terus saya kan protes juga. Saya bilang, 'Lho, kok waktu Sandi dipaksa-paksa harus on time dan menurut? Kenapa ini seperti ada perlakuan istimewa ya? " katanya di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan.
Dia menegaskan, kehadiran dirinya dan perwakilan warga Jateng yang kontra Ganjar untuk menghilangkan keraguan mengenai pemimpin Jateng ke depannya.
Pasalnya, status Ganjar belum jelas dalam kasus e-KTP, padahal pemilihan sudah semakin mendekat.
"Jadi ini sebenarnya hanya untuk menghilangkan keraguan, dan juga semacam kritik terhadap pemerintah, kenapa kalau orang sudah terlibat kasus masih diperbolehkan. Kami ingin pilkada yang bertanggung jawab, yang bersih orang-orangnya. Tapi ya, kalau kayak begini, susah juga," kata Ratna.
Namun, dia dan rombongan mengakui kecewa karena juru bicara maupun pemimpin KPK tak bisa menemui mereka.
Baca Juga: Utak-atik Peluang Argentina ke 16 Besar, Berat tapi Masih Mungkin
Untuk diketahui, Ganjar Pranowo sering dipanggil KPK dalam kasus e-KTP. Namun, pada panggilan terakhir, politikus PDI Perjuangan tersebut tidak bisa memenuhi panggilan KPK karena sedang mempersiapkan diri mengikuti Pilkada Jateng.
Dalam kasus ini, Ganjar berada dalam kapasitasnya sebagai saksi, sebab saat proyek berlangsung, Ganjar duduk di Komisi II DPR RI.
Berita Terkait
-
Jelang Pilkada Jateng, 2 Kelompok Massa 'Geruduk' Gedung KPK
-
Datangi KPK, Ratna Sarumpaet Pertanyakan Status Ganjar Pranowo
-
491 Tahun Jakarta, DPRD Minta Anies - Sandiaga Mau Terima Saran
-
Demam Piala Dunia 2018 Menjalar ke Arena Debat Pilkada Jateng
-
Sandiaga Terima Masukkan Ketua DPRD DKI saat Silahturahmi
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Sepeda Murah Kelas Premium, Fleksibel dan Awet Buat Goweser
- 5 HP Murah RAM Besar di Bawah Rp1 Juta, Cocok untuk Multitasking
- 5 City Car Bekas yang Kuat Nanjak, Ada Toyota hingga Hyundai
- Link Epstein File PDF, Dokumen hingga Foto Kasus Kejahatan Seksual Anak Rilis, Indonesia Terseret
Pilihan
-
CV Joint Lepas L8 Patah saat Pengujian: 'Definisi Nama Adalah Doa'
-
Ustaz JM Diduga Cabuli 4 Santriwati, Modus Setor Hafalan
-
Profil PT Sanurhasta Mitra Tbk (MINA), Saham Milik Suami Puan Maharani
-
Misi Juara Piala AFF: Boyongan Pemain Keturunan di Super League Kunci Kekuatan Timnas Indonesia?
-
Bukan Ragnar Oratmangoen! Persib Rekrut Striker Asal Spanyol, Siapa Dia?
Terkini
-
OTT Beruntun di Kemenkeu, KPK Sita 3 Kg Emas dan Duit Miliaran dari Penangkapan Pejabat Bea Cukai
-
Edit Logo NU dan Disamakan dengan Simbol Yahudi, Warga Laporkan Akun X ke Polda Metro Jaya
-
Mensesneg Bocorkan Jadwal Pelantikan Hakim MK Baru Adies Kadir
-
PM Australia Anthony Albanese ke Jakarta Besok, Cek 8 Ruas Jalan yang Kena Rekayasa Lalin
-
BPJS PBI Dinonaktifkan Tanpa Pemberitahuan, Puluhan Pasien Cuci Darah Jadi Korban Ditolak RS
-
Bocah 10 Tahun di Ngada Bunuh Diri, Menteri PPPA Sentil Kerapuhan Sistem Perlindungan Anak Daerah
-
Istana Buka Suara soal Siswa SD Akhiri Hidup di NTT
-
Momen Langka di Abu Dhabi, Kala Prananda Prabowo Jadi Fotografer Dadakan Megawati
-
Haris Rusly Moti: Strategi Multi-alignment, Manuver Cerdas Prabowo untuk Palestina Merdeka
-
Anak Buah Terjaring OTT KPK, Menkeu Purbaya: Kenapa Terpukul? Ini Titik Masuk Perbaikan