Suara.com - Sejumlah orang yang menyatakan diri sebagai perwakilan dari 35 kabupaten dan kota di Jawa Tengah (Jateng) mendatangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi pada Jumat (22/6/2018). Puluhan orang ini didampingi oleh aktivis Ratna Sarumpaet.
Kedatangan para perwakilan bersama Ratna Sarumpaet ini bertujuan meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menjelaskan keterlibatan Calon Gubernur (Cagub) Petahana Jawa Tengah, Ganjar Pranowo dalam kasus dugaan mega korupsi KTP elektronik atau e-KTP.
"Kami datang untuk meminta penjelasan tentang statusnya pak Ganjar. Karena mereka (perwakilan) mau Pilkada dan mereka jangan dibingungin," kata Ratna di Gedung KPK.
Ratna mengatakan Ganjar yang sudah terkait dalam kasus e-KTP seharusnya tidak diperbolehkan maju dalam Pilkada. Karena itu, dia bersama para perwakilan meminta KPK untuk tegas dan tidak pandang bulu.
"Kalau orang sudah terkait korupsi, harusnya kan tidak ikut Pilkada. Kan KPK yang membuat pengumuman, selalu KPK," kata Ratna.
Sementara itu, salah satu perwakilan dari Jawa Tengah, Mohamad Idris mengatakan, kehadiran mereka di Gedung KPK karena Ganjar sudah lama dikaitkan dengan kasus e-KTP.
"Pertanyaan kami, kalau betul Pak Ganjar terlibat korupsi, kenapa KPK tak menindak beliau sebagaimana KPK menindak terduga koruptor lainnya. Kenapa beliau masih dibiarkan nyalon," kata Idris.
Ia menginginkan agar pemimpin Jawa Tengah ke depannya adalah sosok yang bersih. Mereka juga berharap Pilkada Jawa Tengah dapat berlangsung dengan bersih.
"Oleh karena itu, demi menghalau keraguan kami, kami menuntut KPK menyampaikan pada kami kebenaran status korupsi yang dituduhkan pada Pak Ganjar, supaya kami bisa ber-Pilkada dengan tenang. Supaya kami mendapatkan seorang gubernur yang bersih dari segala bentuk korupsi," Idris menambahkan.
Baca Juga: HUT DKI Jakarta, Puluhan Motor di Trotoar DPRD Diangkut Petugas
Berita Terkait
-
Rapih saat Pilkada, Polda Sulsel Sewa Tukang Cukur dari Madura
-
Khofifah Dilaporkan ke KPK, PD: Cara Kotor Jatuhkan Lawan Politik
-
Pengamat : Debat Publik Jadi Tolok Ukur Pemilih Menilai Paslon
-
Paslon Gubernur SumSel Janjikan Pemerataan Infrastruktur
-
Khofifah Diterpa Isu Korupsi, Ini Penjelasan Tim Pemenangan
Terpopuler
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- 7 Motor Matic Paling Nyaman Buat Touring di 2026: Badan Anti Pegal, Pas Buat Bapak-bapak
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- 3 Pilihan Mobil Bekas Rp60 Jutaan: Irit BBM, Nyaman untuk Perjalanan Luar Kota
Pilihan
-
OJK Awasi Ketat Pembayaran Pinjol Dana Syariah Indonesia yang Gagal Bayar
-
Jejak Emas Rakyat Aceh Bagi RI: Patungan Beli Pesawat, Penghasil Devisa & Lahirnya Garuda Indonesia
-
Pabrik Toba Pulp Lestari Tutup Operasional dan Reaksi Keras Luhut Binsar Pandjaitan
-
Kuota Pemasangan PLTS Atap 2026 Dibuka, Ini Ketentuan yang Harus Diketahui!
-
Statistik Suram Elkan Baggott Sepanjang 2025, Cuma Main 360 Menit
Terkini
-
Atasi Krisis Air, Brimob Polri Targetkan 100 Titik Sumur Bor untuk Warga Aceh Tamiang
-
Mendikdasmen Pastikan Guru Korban Bencana di Sumatra Dapat Bantuan Rp2 Juta
-
Masalah Lingkungan Jadi PR, Pemerintah Segera Tertibkan Izin Kawasan Hutan hingga Pertambangan
-
Dua Hari Berturut-turut, KPK Dikabarkan Kembali Tangkap Jaksa Lewat OTT
-
LPSK Tangani 5.162 Permohonan Restitusi, Kasus Anak Meroket Tajam
-
Upaya Roy Suryo cs Mentah di Polda Metro Jaya, Status Tersangka Ijazah Jokowi Final?
-
Jurus 'Sapu Jagat' Omnibus Law Disiapkan untuk Atur Jabatan Polisi di Kementerian
-
Dakwaan Jaksa: Dana Hibah Pariwisata Sleman Diduga Jadi 'Bensin' Politik Dinasti Sri Purnomo
-
LPSK Bahas Optimalisasi Restitusi Korban Tindak Pidana bersama Aparat Hukum
-
Komisi X DPR Respons Kabar 700 Ribu Anak Papua Tak Sekolah: Masalah Serius, Tapi Perlu Cross Check