Suara.com - Sejumlah orang yang menyatakan diri sebagai perwakilan dari 35 kabupaten dan kota di Jawa Tengah (Jateng) mendatangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi pada Jumat (22/6/2018). Puluhan orang ini didampingi oleh aktivis Ratna Sarumpaet.
Kedatangan para perwakilan bersama Ratna Sarumpaet ini bertujuan meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menjelaskan keterlibatan Calon Gubernur (Cagub) Petahana Jawa Tengah, Ganjar Pranowo dalam kasus dugaan mega korupsi KTP elektronik atau e-KTP.
"Kami datang untuk meminta penjelasan tentang statusnya pak Ganjar. Karena mereka (perwakilan) mau Pilkada dan mereka jangan dibingungin," kata Ratna di Gedung KPK.
Ratna mengatakan Ganjar yang sudah terkait dalam kasus e-KTP seharusnya tidak diperbolehkan maju dalam Pilkada. Karena itu, dia bersama para perwakilan meminta KPK untuk tegas dan tidak pandang bulu.
"Kalau orang sudah terkait korupsi, harusnya kan tidak ikut Pilkada. Kan KPK yang membuat pengumuman, selalu KPK," kata Ratna.
Sementara itu, salah satu perwakilan dari Jawa Tengah, Mohamad Idris mengatakan, kehadiran mereka di Gedung KPK karena Ganjar sudah lama dikaitkan dengan kasus e-KTP.
"Pertanyaan kami, kalau betul Pak Ganjar terlibat korupsi, kenapa KPK tak menindak beliau sebagaimana KPK menindak terduga koruptor lainnya. Kenapa beliau masih dibiarkan nyalon," kata Idris.
Ia menginginkan agar pemimpin Jawa Tengah ke depannya adalah sosok yang bersih. Mereka juga berharap Pilkada Jawa Tengah dapat berlangsung dengan bersih.
"Oleh karena itu, demi menghalau keraguan kami, kami menuntut KPK menyampaikan pada kami kebenaran status korupsi yang dituduhkan pada Pak Ganjar, supaya kami bisa ber-Pilkada dengan tenang. Supaya kami mendapatkan seorang gubernur yang bersih dari segala bentuk korupsi," Idris menambahkan.
Baca Juga: HUT DKI Jakarta, Puluhan Motor di Trotoar DPRD Diangkut Petugas
Berita Terkait
-
Rapih saat Pilkada, Polda Sulsel Sewa Tukang Cukur dari Madura
-
Khofifah Dilaporkan ke KPK, PD: Cara Kotor Jatuhkan Lawan Politik
-
Pengamat : Debat Publik Jadi Tolok Ukur Pemilih Menilai Paslon
-
Paslon Gubernur SumSel Janjikan Pemerataan Infrastruktur
-
Khofifah Diterpa Isu Korupsi, Ini Penjelasan Tim Pemenangan
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- 26 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 31 Januari 2026: Buru Gullit 117 OVR dan Voucher Draft Gratis
- Muncul Isu Liar Soal Rully Anggi Akbar Setelah Digugat Cerai Boiyen
Pilihan
-
Setiap Hari Taruhkan Nyawa, Pelajar di Lampung Timur Menyeberang Sungai Pakai Getek
-
Mundur Berjamaah, Petinggi OJK dan BEI Kalah dengan Saham Gorengan?
-
Kisah Pilu Randu Alas Tuksongo, 'Raksasa yang Harus Tumbang' 250 Tahun Menjadi Saksi
-
Insentif Mobil Listrik Dipangkas, Penjualan Mobil BYD Turun Tajam
-
Pasar Modal RI Berpotensi Turun Kasta, Kini Jepang Pangkas Rekemondasi Saham BEI
Terkini
-
Dari MBG Sampai ASRI, Presiden Prabowo Menggugah 4 Ribu Lebih Peserta Rakornas Kemendagri 2026
-
Eksekusi Brutal di Bali: Dua WNA Australia Dituntut 18 Tahun Penjara Kasus Pembunuhan Berencana
-
Eks Pejabat Kemendikbud Akui Terima Rp701 Juta dari Pemenang Tender Chromebook
-
Skandal Suap Jalur Kereta Api, KPK Cecar Direktur Kemenhub Jumardi Soal Aliran Dana dan Tender
-
Pantura Genuk Minim Genangan di Musim Hujan, Infrastruktur Pengendali Banjir Dioptimalkan
-
Satgas PKH Sedang Verifikasi Temuan PPATK Soal Hasil Penambangan Emas Ilegal Senilai Rp992 Triliun
-
Pandji Pragiwaksono Dicecar 48 Pertanyaan Usai Diperiksa Bareskrim: Saya Ikuti Prosesnya Saja
-
Lebih Ganas dari COVID-19, Menakar Kesiapan Indonesia Hadapi Virus Nipah yang Mematikan
-
Dirut Garuda dan Perwakilan Embraer Sambangi Istana, Bahas Rencana Pembelian Pesawat?
-
Jakarta Makin Gampang Tenggelam, Sudah Waktunya Benahi Tata Ruang?