Suara.com - Pihak Bank Indonesia (BI) membebaskan aturan pembayaran down payment (DP) atau uang muka untuk Kredit Pemilikan Rumah (KPR) rumah pertama mulai 1 Agustus 2018. Nantinya, besaran DP diserahkan ke masing-masing perbankan.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku bersyukur. Dia pun menilai bahwa program rumah DP nol persen yang dicetuskan di Jakarta akhirnya diikuti di level nasional, dalam hal ini lewat kebijakan dari Bank Indonesia.
"(Soal DP nol persen) Kami bersyukur bahwa apa yang menjadi inisiasi Pemprov Jakarta, sekarang juga dilaksanakan di level nasional," ujar Anies saat di SMKN 26 Jakarta, Sabtu (30/6/2018).
Anies menyebut bahwa masyarakat saat ini mampu membayar angsuran rumah setiap bulan, namun terbebani karena harus membayar uang muka.
"Dan memang inilah satu evolusi yang nyata-nyata dialami masyarakat, bahwa mereka mampu untuk melakukan angsuran bulanan, tapi sering mengalami beban untuk membayar uang muka," ucapnya.
Ia pun membandingkan dengan pembayaran uang muka yang ringan jika membeli sepeda motor. Anies mengingatkan, warga dengan mudah membeli kendaraan karena adanya uang muka yang ringan dibanding membeli rumah.
"Berbeda dengan uang kendaraan bermotor, yang uang mukanya itu diberikan keringanan. Lihat, apa yang terjadi? Jutaan jumlah motor tumbuh, jutaan mobil tumbuh. Kenapa? Karena dimudahkan dalam pemberian uang muka," kata dia.
Lebih lanjut, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) itu pun menegaskan bahwa rumah merupakan kebutuhan pokok yang harus dimudahkan (pengurusannya).
"Nah, rumah yang merupakan kebutuhan pokok; pemukiman, sandang, pangan, papan, itu kita mudahkan. Jakarta mulai, dan sekarang nasional mengadopsi. Kita apresiasi," tandasnya.
Baca Juga: Polisi Tunggu Hasil Visum Anak Menpora yang Dipukuli Suporter
Tag
Berita Terkait
-
Ekonomi Dunia di Ambang Melambat, Bos BI Ungkap Biang Keroknya
-
The Fed Pangkas Suku Bunga, Apa Dampaknya Terhadap Perbankan Indonesia?
-
Hati-hati QRIS Bodong, Modus Ini Dipakai Pelaku
-
Bos BI Senang Pemerintah Guyur Dana Rp 200 Triliun ke Bank, Likuiditas Luber
-
Pahitnya Ekonomi RI: Lesunya Konsumsi Rumah Tangga Imbas Cari Pekerjaan Sulit
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu