Suara.com - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko yang memimpin delegasi Indonesia dalam pertemuan Dewan Pengarah Open Government Partnership (OGP) Summit 2018 di Tbilisi, Georgia, 17-19 Juli 2019, mengajak dunia konsisten menjaga demokrasi.
Pertemuan Dewan Pengarah OGP dihadiri para menteri dari 11 negara mewakili 75 negara anggota OGP dan 11 perwakilan organisasi masyarakat dunia yang terpilih sebagai Dewan Pengarah OGP. Termasuk di antaranya negara dewan pengarah antara lain Pemerintah Georgia, Kanada, Perancis, dan Korea Selatan.
Salah satu isu utama pada pertemuan ini terkait bagaimana kerja sama multilateral Open Government Partnership, yang terdiri dari 75 negara dapat bersama-sama menghadapi isu menyempitnya ruang kebebasan berpendapat serta meningkatnya ancaman pada sistem demokrasi, radikalisme, dan intoleransi.
"Demokrasi memerlukan keseimbangan pengaruh antara semua pihak, baik masyarakat maupun pemerintah," kata Moeldoko di Tbilisi, Georgia melalui keterangan persnya kepada wartawan, Rabu (17/7/2018).
Secara kritis, Kepala Staf Kepresidenan menyoroti bahwa di era digitalisasi informasi, yang terjadi justru bukan hanya menyempitnya ruang gerak publik, tetapi juga ruang gerak pemerintah sendiri.
"Saat ini, pemerintah tidak dengan mudah menyampaikan fakta ketika harus berhadapan dengan sentimen dari kelompok radikal atau kelompok dengan perspektif yang berseberangan," kata Moeldoko.
Namun, Moeldoko mengajak pemerintah global untuk tetap menjaga ruang kebebasan berpendapat publik dan konsisten dalam menyampaikan informasi yang berbasiskan fakta kepada masyarakat.
Moeldoko juga menyampaikan kesanggupan Indonesia unutk memimpin usaha advokasi terkait dengan komitmen anti korupsi, khususnya melalui inisiatif ‘Keterbukaan Pemilikan (Beneficial Ownership/BO)’.
"Pemerintah telah menyusun regulasi yang memungkinkan terciptanya BO, yakni Perpres 13 tahun 2018 sebagai bagian dari usaha pencegahan korupsi," katanya.
Baca Juga: Kakaknya Dituduh Aniaya Pengendara, Ini Kata Adik Anggota DPR
Menutup pertemuan forum ini, Moeldoko menyampaikan komitmen Indonesia untuk tetap memimpin penerapan nilai keterbukaan pemerintah, khususnya di kawasan Asia. Pernyataan ini disambut baik oleh seluruh peserta rapat Dewan Pengarah OGP Summit 2018.
Berita Terkait
Terpopuler
- Cara Edit Foto Pernikahan Pakai Gemini AI agar Terlihat Natural, Lengkap dengan Prompt
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
- Dedi Mulyadi 'Sentil' Tata Kota Karawang: Interchange Kumuh Jadi Sorotan
- Ditunjuk Jadi Ahli, Roy Suryo Siapkan Data Akun Fufufafa Dukung Pemakzulan Gibran
Pilihan
-
Belajar dari Cinta Kuya: 5 Cara Atasi Anxiety Attack Saat Dunia Terasa Runtuh
-
Kritik Menkeu Purbaya: Bank Untung Gede Dengan Kasih Kredit di Tempat yang Aman
-
PSSI Diam-diam Kirim Tim ke Arab Saudi: Cegah Trik Licik Jelang Ronde 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026
-
Pemain Eropa Telat Gabung, Persiapan Timnas Indonesia Terancam Kacau Jelang Hadapi Arab Saudi
-
STY Sudah Peringati Kluivert, Timnas Indonesia Bisa 'Dihukum' Arab Saudi karena Ini
Terkini
-
KPK Beberkan Peran Rudy Tanoesoedibjo di Dugaan Korupsi Bansos, Kuasa Hukum Justru Bersikap Begini!
-
Kasus Korupsi Sritex Resmi Masuk Meja Hijau, Iwan Lukminto Segera Diadili
-
Pesan Mendalam Jelang Putusan Gugatan UU TNI: Apakah MK Bersedia Berdiri Bersama Rakyat?
-
Pemerintah Finalisasi Program Magang Nasional Gaji Setara UMP Ditanggung Negara
-
Korupsi Bansos Beras: Kubu Rudy Tanoesoedibjo Klaim Sebagai Transporter, KPK Beberkan Bukti Baru
-
Polisi Ringkus 53 Tersangka Rusuh Demo Sulsel, Termasuk 11 Anak di Bawah Umur
-
DPR Acungi Jempol, Sebut KPU Bijak Usai Batalkan Aturan Kontroversial
-
Manuver Comeback dari Daerah: PPP Solok 'Sodorkan' Epyardi Asda untuk Kursi Ketua Umum
-
Mengapa Penculik Kacab Bank BUMN Tak Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana? Ini Logika Hukum Polisi
-
PT Gag Nikel di Raja Ampat Kembali Beroperasi, Komisi XII DPR: Tutup Sebelum Cemari Geopark Dunia!