Suara.com - Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) menilai penjualan aset Pertamina berpotensi menyebabkan kerugian negara. Maka itu, FSPPB menolak penjualan aset Pertagas.
Hal itu dikatakan Presiden Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) Arie Gumilar dalam aksi demonstrasinya di Kementerian ESDM Jakarta Pusat, Jumat (20/7/2018) siang.
"Saya khawatir Pertamina semakin lemah, pada akhirnya Pertamina hilang dan lenyap di Indonesia. Maka yang akan sengsara adalah rakyat, karena rakyat akan didikte oleh kepentingan swasta," ujarnya.
Pertamina memiliki beban kas usaha karena tidak disubsidi, yang berdampak pada Pertamina tidak bisa belanja lagi. Upaya-upaya jangka pendek yang dapat dilakukan dengan aksi korporasi, yakni dengan melepas aset.
Lanjut Arie, jika Pertamina berani melepas aset, bukan untuk investasi,namun untuk menutupi kekurangan akibat kebocoran. Di sisi lain, selama kebocoran/kerugian in tidak ditanggulangi, maka yang terjadi adalah perusahaan akan merasa makin susah ke depannya.
"Tapi tadi ada konfirmasi bahwa itu bukan prosedur persetujuan pelepasan aset. Ya, kita lihat saja, kalau ada pelepasan aset kita akan berontak," tegasnya.
Massa yang tergabung dalam federasi itu berunjuk rasa atas poin, yakni menjaga kelangsungan bisnis perusahaan. Arie yang mewakili aspirasi demonstran mengatakan, ada upaya-upaya dari pihak tertentu yang mencoba membuat Pertamina menjadi rugi.
Hal tersebut menghasilkan potensi-potensi yang berujung pada penjualan aset perusahaan.
Padahal, bagi Arie, pelepasan aset yang akan dilakukan hanya untuk menutupi kerugian sebagai dampak dari kebijakan-kebijakan pemerintah, seperti BBM satu harga, Akibatnya, hal itu akan membebani kas perusahaan. Ketika kas perusahaan sudah mulai tergerus, maka upaya direksi sebagai aksi korporasi, salah satunya adalah dengan menjual aset.
Baca Juga: Temui Pendemo, Rini : Spanduk Pertamina For Sale Tidak Tepat
"Kami tahu ketika ada surat dari menteri BUMN (Rini Soemarno) yang setuju atas penjualan aset. Meskipun dibantah oleh ibu Menteri bahwa itu bukan surat persetujuan, melainkan surat perintah untuk melakukan pengkajian," kata Arie.
Penjualan aset maupun pelepasan kilang dapat menyebabkan amputasi-amputasi perusahaan. Sebenarnya, menurut Arie, yang harus dijadikan acuan adalah industri migas yang kuat di hilir dan hulu harusnya merger.
Sayangnya, pihak Pertamina malah memecah industri di hilir dan hulu, bahkan mungkin akan diamputasi.
"Saya khawatir kalau Pertamina semakin lemah, maka akhirnya Pertamina akan hilang dan lenyap di Indonesia," ujarnya lagi.
Sebelumnya, para demonstran yang tergabung dalam serikat pekerja Pertamina, menggelar aksi unjuk rasa atas penjualan Pertagas di Kementerian BUMN, yang kemudian berlanjut ke Kementerian ESDM, di Jakarta, Jumat.
Warna putih dan merah mendominasi pemandangan demo tersebut, bahkan ada beberapa orang yang mengenakan pakaian khas adat Papua. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO