Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima ketua dan anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia. Pertemuan berlangsung di Ruang Kerja Presiden, Istana Bogor, Jawa Barat, Selasa (24/7/2018).
Seusai melakukan pertemuan tertutup, Ketua Bawaslu Abhan mengatakan, salah satu yang dibahas terkait hasil Pilkada serentak di 171 daerah. Khususnya soal pengawasan, dan persoalan sengketa di Mahkamah Konstitusi.
"Dan ada beberapa catatan soal pelanggaran-pelanggaran Pilkada Serentak 2018. Contoh soal netralitas ASN, TNI, Polri, kami sampaikan," ujar Abhan di Istana Bogor, Jawa Barat.
Presiden Jokowi, kata Abhan, meminta penyelenggara pemilu, termasuk Bawaslu untuk bersikap netral saat Pemilihan Legislatif dan Pilpres 2019.
"Juga kami sampaikan kesiapan dari lembaga kami, kami besok melakukan pelantikan Bawaslu provinsi," katanya.
"Kemudian 16 Agustus, kami lakukan pelantikan Bawaslu kabupaten dan kota. Ini adalah pertama kali, pengawas pemilu kabupaten kota menjadi permanen dan ini tanggal 16 Agustus," Abhan menambahkan.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas yang Nyaman untuk Lansia, Legroom Lega dan Irit BBM
- 7 Mobil Bekas untuk Grab, Mulai Rp50 Jutaan: Nyaman, Irit dan Tahan Lama!
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
Pilihan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
-
Darurat Judi Online! OJK Blokir 31.382 Rekening Bank, Angka Terus Meroket di Awal 2026
Terkini
-
60 Ton Sampah Menggunung, Pemprov DKI Janji Pasar Induk Kramat Jati Bersih dalam 5 Hari
-
Sinyal Bahaya Demokrasi, Lakso Anindito Sebut KUHP Baru Berpotensi Hidupkan Rezim Otoritarian Orba
-
KPK Sempat Terbelah dan Ragu Jadikan Yaqut Tersangka Korupsi Haji?
-
Lakso Anindito Prediksi Gelombang Praperadilan Koruptor Akibat KUHP Baru
-
Rumah Yaqut 'Dikepung' Aparat, Tamu Diperiksa Ketat Usai Jadi Tersangka Korupsi Haji
-
BNI Hadirkan agen46 hingga Pelosok Kota Bima, Perluas Inklusi Keuangan
-
Indonesia Terpilih jadi Presiden Dewan HAM PBB, Amnesty International Indonesia: Kebanggaan Semu!
-
KPK Bongkar Alasan Jerat Eks Menag Yaqut: 'Permainan' Kuota Haji Tambahan Jadi Pemicu
-
Sinyal Keras KPK, Eks Menag Yaqut Secepatnya Ditahan di Kasus Korupsi Haji
-
Tanggapi Soal Pilkada Langsung dan Tidak Langsung, Menko Yusril: Keduanya Konstitusional