Suara.com - Partai Demokrat tidak mau mengakui adanya koalisi keummatan yang digagas oleh PA 212—organisasi eks demonstran anti-Ahok pada masa Pilkada DKI Jakrta 2017—di bawah komando pentolan FPI Rizieq Shihab.
Kadiv Humas dan Hukum Dewan DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean mengatakan, pihaknya hanya bakal berkoalisi dengan Partai Gerindra, PAN dan PKS pada Pilpres 2019. Bukan dengan organisasi masyarakat seperti PA 212.
"Ah, tak ada koalisi keummatan, yang mau koalisi Demokrat dengan Gerindra," kata Ferdinand di kawasan Pegangsaan, Jakarta Pusat, Selasa (24/7/2018).
"Apa sih itu koalisi keumatan? Ya kami kan koalisinya dengan Gerindra, PKS, PAN kalau jadi. Tak ada kita koalisi dengan PA 212," tambah Ferdinand.
Namun demikian, ia mengatakan, partai yang dipimpin oleh mantan Presiden dua periode Susilo Bambang Yudhoyono itu, tak masalah apa pun nama koalisi yang akan dibentuk bersama Gerindra, PKS dan PAN.
"Tak ada masalah itu mau koalisi keumatan, kerakyatan, bangsa, koalisi apalah namanya itu tak ada masalah bagi Demokrat. Tapi harus diingat koalisi ini bukan koalisi ormas, tetapi koalisi parpol," tutur Ferdinand.
Adapun klaim dari PA 212 terkait adanya koalisi keumatan, menurut Ferdinand tak masalah bagi Demokrat. Klaim tersebut tetap dihargai sebagai bentuk dukungan.
Akan tetapi, komando koalisi tetap dari partai politik yang bergabung di koalisi tersebut, bukan dikomandoi PA 212 seperti Rizieq Shihab.
"Bukan (Rizieq) sama sekali. Komando ini tetap ada di pimpinan parpol. Habib Rizieq kami hormat, saya juga dulu sering berkomunikasi dengannya, saya hormat," ujar Ferdinand.
Baca Juga: Prabowo Subianto: AHY Jadi Cawapres Saya? Why Not
"Kami tempatkan Rieziq sebagai penasihat, nanti untuk menegur kami kalau salah langkah,” tandasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu