Suara.com - Partai Demokrat tidak mau mengakui adanya koalisi keummatan yang digagas oleh PA 212—organisasi eks demonstran anti-Ahok pada masa Pilkada DKI Jakrta 2017—di bawah komando pentolan FPI Rizieq Shihab.
Kadiv Humas dan Hukum Dewan DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean mengatakan, pihaknya hanya bakal berkoalisi dengan Partai Gerindra, PAN dan PKS pada Pilpres 2019. Bukan dengan organisasi masyarakat seperti PA 212.
"Ah, tak ada koalisi keummatan, yang mau koalisi Demokrat dengan Gerindra," kata Ferdinand di kawasan Pegangsaan, Jakarta Pusat, Selasa (24/7/2018).
"Apa sih itu koalisi keumatan? Ya kami kan koalisinya dengan Gerindra, PKS, PAN kalau jadi. Tak ada kita koalisi dengan PA 212," tambah Ferdinand.
Namun demikian, ia mengatakan, partai yang dipimpin oleh mantan Presiden dua periode Susilo Bambang Yudhoyono itu, tak masalah apa pun nama koalisi yang akan dibentuk bersama Gerindra, PKS dan PAN.
"Tak ada masalah itu mau koalisi keumatan, kerakyatan, bangsa, koalisi apalah namanya itu tak ada masalah bagi Demokrat. Tapi harus diingat koalisi ini bukan koalisi ormas, tetapi koalisi parpol," tutur Ferdinand.
Adapun klaim dari PA 212 terkait adanya koalisi keumatan, menurut Ferdinand tak masalah bagi Demokrat. Klaim tersebut tetap dihargai sebagai bentuk dukungan.
Akan tetapi, komando koalisi tetap dari partai politik yang bergabung di koalisi tersebut, bukan dikomandoi PA 212 seperti Rizieq Shihab.
"Bukan (Rizieq) sama sekali. Komando ini tetap ada di pimpinan parpol. Habib Rizieq kami hormat, saya juga dulu sering berkomunikasi dengannya, saya hormat," ujar Ferdinand.
Baca Juga: Prabowo Subianto: AHY Jadi Cawapres Saya? Why Not
"Kami tempatkan Rieziq sebagai penasihat, nanti untuk menegur kami kalau salah langkah,” tandasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Ganjil Genap Jakarta Resmi Ditiadakan Mulai Hari Ini, Simak Aturannya
- Bacaan Niat Puasa Ramadan Sebulan Penuh, Kapan Waktu yang Tepat untuk Membacanya?
- Menkeu Purbaya Pastikan THR ASN Rp55 Triliun Cair Awal Ramadan
- LIVE STREAMING: Sidang Isbat Penentuan 1 Ramadan 2026
- Pemerintah Puasa Tanggal Berapa? Cek Link Live Streaming Hasil Sidang Isbat 1 Ramadan 2026
Pilihan
-
Warga Boyolali Gugat Gelar Pahlawan Soeharto, Gara-gara Ganti Rugi Waduk Kedungombo Belum Dibayar
-
Persib Bandung Gugur di AFC Champions League Meski Menang Tipis Lawan Ratchaburi FC
-
KPK akan Dalami Dugaan Gratifikasi Jet Pribadi Menag dari Ketum Hanura OSO
-
7 Fakta Viral Warga Sumsel di Kamboja, Mengaku Dijual dan Minta Pulang ke Palembang
-
Hasil Investigasi: KPF Temukan Massa Suruhan di Aksi Penjarahan Rumah Sahroni Hingga Uya Kuya
Terkini
-
Jalan Lingkar Sumbing Wonosobo Resmi Beroperasi, Dongkrak Ekonomi Tani dan Wisata Pegunungan
-
Eks Menkumham hingga Ketua MK Ajukan Amicus Curiae Bela Tian Bahtiar, Singgung Kebebasan Pers
-
Putus Rantai Stunting, PAM JAYA Bekali Ibu di Jakarta Edukasi Gizi hingga Ketahanan Air
-
KPK akan Dalami Dugaan Gratifikasi Jet Pribadi Menag dari Ketum Hanura OSO
-
SBY Bawakan Lagu Hening di Perayaan Imlek Demokrat: Izinkan Seniman Ini Bicara
-
Hasil Investigasi: KPF Temukan Massa Suruhan di Aksi Penjarahan Rumah Sahroni Hingga Uya Kuya
-
KPK Minta Menag Nasaruddin Umar Klarifikasi Jet Pribadi OSO: Jangan Tunggu Dipanggil
-
Munculnya Grup WhatsApp KPR-Depok hingga Pasukan Revolusi Jolly Roger Sebelum Aksi Demo Agustus 2025
-
Latih Operator Dinsos Cara Reaktivasi BPJS PBI, Kemensos Pastikan Pengajuan Bisa Sehari Selesai
-
Respons Teror ke Ketua BEM UGM, Mensesneg: Kritik Sah Saja, Tapi Kedepankan Adab Ketimuran