Suara.com - Ketua organisasi masyarakat Patriot Garuda Nusantara (PGN) Jawa Tengah Mohammad Musthofa Mahendra tegas menolak acara tablig akbar, yang menghadirkan Ustaz Abdul Somad di Semarang.
Tablig akbar recananya dihelat di Lapangan Leboh Raya, Pedurungan dan Masjid Jatisari BSB, Mijen. Kedua acara tersebut masing-masing diadakan pada Senin hingga Selasa 30-31 Juli 2018.
PGN mengungkapkan, mereka menolak kedatangan Ustaz Somad karena yang bersangkutan diklaim orang Hizbut Tahrir Indonesia—organisasi dilarang.
"Yang namanya seseorang sudah menganut ideologi, ya tetap menganut ideologi itu. Somad itu kan HTI, kok masih diberi ruang," kata Musthofa saat dikonfirmasi, Rabu (24/7/2018).
Musthofa menyatakan, tablig akbar Ustaz Somad hanya akan menambah keresahan masyarakat.
"Berbahaya, itu mulutnya bilang sudah tobat. Tapi nyatanya kejadian napi teroris di Mako Brimob masih bisa membunuh," ujarnya.
Pihaknya mengakui, telah melayangkan surat penolakan Ustaz Abdul Somad berkhotbah di Kota Semarang.
Alasan ditolaknya kehadiran Abdul Somad, disebut dalam edaran itu, pria kelahiran Silo Lama, Asahan, Sumatra Utara itu sebagai corong propaganda HTI.
Surat tersebut ditandatangani Panglima Tertinggi PGN Nuril Arifin Husein. Serta Ketua PGN Jawa Tengah, Mohammad Mustofa Mahendra. Surat itu juga ditembuskan ke Pangdam IV Diponegoro, Kapolrestabes Semarang, PGN Pusat dan beberapa unsur lainnya.
Baca Juga: NA Ditelanjangi Suami di Tempat Umum, Disuruh Jilat Kaki
"Saya menyayangkan panitia penyelenggara, lebih memilih mengundang Somad, kan masih banyak dai kondang lain di Jateng. Ada Gus Yusuf, Habib Luthfi dan tokoh-tokoh NU lain," ujarnya.
Selain itu, pihaknya mendengar kabar akan adanya demo oleh sejumlah orang. Dengan aktivitas salah satunya menyuarakan kebebasan ideologi Islam milik mereka.
"Ideologi Islam yang mana, mau bikin ideologi apa lagi? Jelas negara kita berideologi Pancasila. Kalau bikin ideologi itu kan berarti makar," tandasnya.
"PGN akan memertahankan dan memersiapkan perlawanan," lanjutnya.
Meski demikian, saat pihaknya bertemu pihak kepolisian dan tentara, PGN diminta untuk tidak melakukan pemaksaan.
"Polisi dan tentara minta tidak ada gesekan, tapi silakan kalau mereka (panitia) mau memaksa, dia jual, kita beli. Bahkan kita borong se-pabrik-pabriknya," tegasnya. [Adam Iyasa]
Berita Terkait
Terpopuler
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
- 7 HP Murah di Bawah Rp1 Juta Paling Layak Beli di 2026, Performa Oke Buat Harian
- AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
- 5 Rekomendasi Parfum Lokal yang Wanginya Segar seperti Malaikat Subuh
- 67 Kode Redeem FF Max Terbaru 13 April 2026: Sikat Item Undersea, Evo Draco, dan AK47
Pilihan
-
CFD Ampera Bikin Macet, Akademisi: Ada yang Salah dari Cara Kota Diatur
-
Polisi: Begal Petugas Damkar Tertangkap Saat Pesta Narkoba Didampingi Wanita di Pluit
-
Warga Sambeng Borobudur Terancam Kehilangan Mata Air, Sendang Ngudal Dikepung Tambang
-
Rivera Park Tebo Terancam Lagi, Tambang Ilegal Kembali Beroperasi Saat Wisatawan Membludak
-
Bukan Merger, Willy Aditya Ungkap Rencana NasDem-Gerindra Bentuk 'Political Block'
Terkini
-
Ketegangan di Yerusalem Meningkat usai Pemasangan Pintu Besi di Kawasan Bersejarah
-
Di Balik Layar OTT KPK: Membongkar Gurita Sindikasi 'Jatah Preman' Kepala Daerah Lewat Ajudan
-
Menteri PPPA: Hentikan Normalisasi Candaan Merendahkan Martabat Perempuan
-
Revisi UU Pemilu Masuk Tahap Awal, Anggota Komisi II DPR Beberkan 10 Isu yang Akan Dikaji
-
22 Tahun Digantung DPR, Aktivis Sebut Penundaan RUU PPRT Sebagai Ujian Moral Bangsa
-
Menkes Budi Bongkar Jutaan Orang Kaya Nikmati Subsidi BPJS: Demi Keadilan Kita Hapus!
-
Hasil Studi IHDC: 1 dari 5 Anak Jakarta Alami Gangguan Memori Akibat Anemia
-
Rekrutmen Nasional 30 Ribu Manajer Koperasi Desa Resmi Dibuka, Ini Syaratnya
-
Rismon Bantah Terima Uang Damai Kasus Ijazah Jokowi, Sebut Tuduhan Tak Masuk Akal
-
RUU PPRT Belum Tuntas usai 22 Tahun, Koalisi Minta Presiden Segera Ambil Sikap