Suara.com - Ketua organisasi masyarakat Patriot Garuda Nusantara (PGN) Jawa Tengah Mohammad Musthofa Mahendra tegas menolak acara tablig akbar, yang menghadirkan Ustaz Abdul Somad di Semarang.
Tablig akbar recananya dihelat di Lapangan Leboh Raya, Pedurungan dan Masjid Jatisari BSB, Mijen. Kedua acara tersebut masing-masing diadakan pada Senin hingga Selasa 30-31 Juli 2018.
PGN mengungkapkan, mereka menolak kedatangan Ustaz Somad karena yang bersangkutan diklaim orang Hizbut Tahrir Indonesia—organisasi dilarang.
"Yang namanya seseorang sudah menganut ideologi, ya tetap menganut ideologi itu. Somad itu kan HTI, kok masih diberi ruang," kata Musthofa saat dikonfirmasi, Rabu (24/7/2018).
Musthofa menyatakan, tablig akbar Ustaz Somad hanya akan menambah keresahan masyarakat.
"Berbahaya, itu mulutnya bilang sudah tobat. Tapi nyatanya kejadian napi teroris di Mako Brimob masih bisa membunuh," ujarnya.
Pihaknya mengakui, telah melayangkan surat penolakan Ustaz Abdul Somad berkhotbah di Kota Semarang.
Alasan ditolaknya kehadiran Abdul Somad, disebut dalam edaran itu, pria kelahiran Silo Lama, Asahan, Sumatra Utara itu sebagai corong propaganda HTI.
Surat tersebut ditandatangani Panglima Tertinggi PGN Nuril Arifin Husein. Serta Ketua PGN Jawa Tengah, Mohammad Mustofa Mahendra. Surat itu juga ditembuskan ke Pangdam IV Diponegoro, Kapolrestabes Semarang, PGN Pusat dan beberapa unsur lainnya.
Baca Juga: NA Ditelanjangi Suami di Tempat Umum, Disuruh Jilat Kaki
"Saya menyayangkan panitia penyelenggara, lebih memilih mengundang Somad, kan masih banyak dai kondang lain di Jateng. Ada Gus Yusuf, Habib Luthfi dan tokoh-tokoh NU lain," ujarnya.
Selain itu, pihaknya mendengar kabar akan adanya demo oleh sejumlah orang. Dengan aktivitas salah satunya menyuarakan kebebasan ideologi Islam milik mereka.
"Ideologi Islam yang mana, mau bikin ideologi apa lagi? Jelas negara kita berideologi Pancasila. Kalau bikin ideologi itu kan berarti makar," tandasnya.
"PGN akan memertahankan dan memersiapkan perlawanan," lanjutnya.
Meski demikian, saat pihaknya bertemu pihak kepolisian dan tentara, PGN diminta untuk tidak melakukan pemaksaan.
"Polisi dan tentara minta tidak ada gesekan, tapi silakan kalau mereka (panitia) mau memaksa, dia jual, kita beli. Bahkan kita borong se-pabrik-pabriknya," tegasnya. [Adam Iyasa]
Berita Terkait
Terpopuler
- 19 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 5 Oktober: Ada 20.000 Gems dan Pemain 110-113
- Rhenald Kasali di Sidang ASDP: Beli Perusahaan Rugi Itu Lazim, Hakim Punya Pandangan Berbeda?
- Beda Pajak Tahunan Mitsubishi Destinator dan Innova Reborn, Lebih Ringan Mana?
- 3 Shio Paling Beruntung Pekan Kedua 6-12 Oktober 2025
- Jadwal dan Lokasi Penukaran Uang Baru di Kota Makassar Bulan Oktober 2025
Pilihan
-
Harga Emas Naik Berturut-turut! Antam Tembus Rp 2,399 Juta di Pegadaian, Rekor Tertinggi
-
Pihak Israel Klaim Kantongi Janji Pejabat Kemenpora untuk Datang ke Jakarta
-
Siapa Artem Dolgopyat? Pemimpin Atlet Israel yang Bakal Geruduk Jakarta
-
Seruan Menggetarkan Patrick Kluivert Jelang Timnas Indonesia vs Arab Saudi
-
Perbandingan Spesifikasi vivo V60 Lite 4G vs vivo V60 Lite 5G, Kenali Apa Bedanya!
Terkini
-
Forum Debat Mahasiswa Semarang: Suarakan Kebijakan Publik dan Masa Depan Indonesia
-
Kuasa Hukum Beberkan Alasan: Penetapan Nadiem Makarim Sebagai Tersangka Dinilai Cacat Hukum
-
Dua Sekolah Internasional di Tangerang Selatan Dapat Teror Bom, Saat Dicek Ternyata Nihil
-
Tebuireng Disebut Jadi Contoh Bangunan Pesantren Ideal oleh Menteri PU
-
Biaya Hanya Rp 75 Ribu, Ini Daftar Lokasi SIM Keliling DKI Jakarta Hari Ini
-
Kementerian PU Akan Mulai Bangun Ulang Ponpes Al Khoziny yang Ambruk, Berapa Perkiraan Biayanya?
-
Anggaran Dipangkas Rp 15 Triliun, Gubernur DKI Siapkan Obligasi Daerah, Menkeu Beri Lampu Hijau
-
Dicecar KPK Soal Kuota Haji, Eks Petinggi Amphuri 'Lempar Bola' Panas ke Mantan Menag Yaqut
-
Hotman 'Skakmat' Kejagung: Ahli Hukum Ungkap Cacat Fatal Prosedur Penetapan Tersangka
-
4 Fakta Korupsi Haji: Kuota 'Haram' Petugas Hingga Jual Beli 'Tiket Eksekutif'