Suara.com - Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais sindir pemerintah soal kerusakan lingkungan dan berbagai masalah atas berdirinya pertambangan Freeport yang berdiri di atas tanah Papua.
Sejak masuknya Freeport di Papua pada tahun 1967, dirinya menyebut banyak terjadi pelanggaran didalamnya.
Amien Rais bercerita jika dirinya pernah di undang pihak Freeport pada tahun 1996 untuk memberikan sambutan tahun baru kepada para pekerja Freeport.
Dirinya yang kala itu menginap di Tembagapura merasa terguncang setelah menyaksikan berbagai penjarahan yang terjadi disana.
"Kemudian betapa rasa nasionalisme saya betul-betul memang bergejolak dengan mata kepala, saya buka ahli pertambangan, saya tahu bahwa ini adalah penjarahan, penghinaan, ini seperti state of the state. Bukan state within state. Tapi negara di atas negara. Karena sudah ugal-ugalan tapi anehnya kita tenang-tenang saja," kata Amien Rais di Kompleks DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (26/7/2018).
Amien Rais lanjut bercerita perihal Rumah Dana Pensiun dari Norwegia yang mencabut sahamnya dari Freeport sebesar 280 juta Dolar AS. Hal tersebut lantaran Rumah Dana Pensiun tersebut tidak tega dan enggan melakukan kerusakan lingkungan yang terjadi di Papua.
"Anehnya kita sendiri cenderung menganggap enteng soal kehancuran lingkungan. Bahwa kita abai mengenai kerusakan lingkungan di Papua. Temuan ini dianggap angin lalu oleh sebagian pemimpin bangsa yang telah pekok dan tuli karena sudah tertutupi dengan kepentingan ekonomi yang penuh skandal," tandas Amien.
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 HP realme dengan Chipset Snapdragon dan RAM 8 GB Termurah Juni 2026
- HP Rp1,5 Jutaan yang Bagus Merek Apa? Ini 5 Rekomendasi Terbaik David GadgetIn
- Tok! Panja DPR Sepakati RUU Polri: Usia Pensiun Bintara 59 Tahun, Perwira 60 Tahun
- 5 Kulkas 1 Pintu Anti Bunga Es dan Hemat Listrik, Harga Mulai Rp1 Jutaan
- Timnas Indonesia Lolos Semifinal Piala AFF U-19 2026 Usai Kalahkan Vietnam
Pilihan
Terkini
-
Prof. Ikrar Soroti Biaya Perjalanan Luar Negeri Prabowo: Pakai Uang Pribadi Harus Tetap Diaudit BPK
-
Prof Ikrar Soroti Dubes Tak Dilibatkan Diplomasi Luar Negeri Prabowo: yang Ikut Malah Teddy
-
545 Kepala Daerah Tersandung Korupsi, Wamendagri Singgung Bantuan Politik Tidak Jelas
-
Jaksa Minta Hakim Tolak Nota Pembelaan Nadiem Makarim
-
75 Persen Keluarga RI Pakai Daycare, Menteri PPPA: Banyak yang Tak Berizin dan Berisiko bagi Anak!
-
Bupati Muara Enim Resmi Pakai Rompi Oranye KPK
-
Marak Kekerasan di Daycare, DPR Desak Evaluasi Menyeluruh Sistem Pengasuhan Anak
-
Bukan Sekadar Teror, Polisi Didesak Sikat Otak Penyerangan Andrie Yunus!
-
YLKI Minta Kepala BGN Baru Siapkan Trauma Healing bagi Korban Keracunan MBG
-
Tak Bisa Asal Masuk! Polisi Jabat di Kementerian Wajib Ikuti Open Bidding dan Seleksi Ketat