Suara.com - Koordinator Komite Pemilih Indonesia (TePi) Jerry Sumampouw menyesali Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang tidak terbuka dalam menetapkan nama-nama caleg mantan terpidana korupsi alias koruptor.
Ia menuding ada permainan dibalik penetapan nama-nama tersebut. Beruntung, setelah direkapitulasi oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), diketahui sejumlah nama mantan koruptor yang berhasil lolos.
"Sebetulnya nuansa politik dari proses ini masih sangat kuat. Sayangnya akses seperti ini tidak dibuka kepada publik," ujar Jerry di kawasan Jakarta Pusat.
Saat ini KPU sendiri sudah menggunakan sistem SILON dalam mengawasi calon legislatif DPRD dan DPR RI. Sayangnya, hingga sekarang publik belum bisa mengakses sistem tersebut. Dampaknya, publik tidak tahu siapa saja calon-calon yang mantan napi korupsi yang tetap dimajukan oleh partai pengusung.
"Permainan bisa saja terjadi antara KPU dan parpol. Kalau Anda ikuti, sebetulnya ada juga dinamika partai, di mana para calon dijanjikan di dapil kemudian gak ada. Begitu juga pindah ke dapil lain dan dijanjikan di nomor urut 1, tiba-tiba ke nomor urut 7. Ada dinamika seperti ini," ujar Jerry.
Sementara itu, pengamat Politik, Ray Rangkuti menyayangkan, di tengah kondisi demokrasi yang kian membaik, sistem Pemilu saat ini masih memiliki banyak cela.
Menurutnya Ray sendiri, caleg mantan koruptor sudah rusak mentalnya dan tidak perlu untuk dimajukan kembali.
"Pemilu mencari orang amanah, itu tujuannya. Nyata-nyata sudah berkhiat terhadap tujuan itu kok masih diperbolehlan ikut Pemilu," ketus Ray.
Ray meminta komitmen partai-partai politik untuk menolak caleg mantan koruptor, pengedar narkoba dan penjahat seksual. Khusus caleg mantan koruptor, menurut Ray, hanya akan melahirkan anggota dewan yang memperjuangkan kepentingan partai dengan korupsi, bukan kepentingan rakyat.
Baca Juga: Alasan Sebenarnya Edy Rahmayadi Enggan Lepas Jabatan Ketum PSSI
"Jangan sampai tragedi KPK nangkap tiap minggu, yang disalahin KPK. Anda masukin orang jahat ya ditangkap," tandasnya.
Berita Terkait
-
Menjual Nama Halte ke Parpol: Terobosan PAD atau Politisasi Ruang Publik?
-
Mengapa KPU Tak Verifikasi Keaslian Ijazah Jokowi Saat Pilpres 2014?
-
Bahlil Mantap Nyaleg 2029: Wartawan Jangan Tanya Lagi, Saya Caleg!
-
Ijazah Jokowi Tanpa Sensor Akhirnya Dirilis, Drama Berjilid-jilid Segera Berakhir?
-
Profil Bonatua Silalahi, Peneliti yang Ungkap Salinan Ijazah Jokowi di KPU
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- 5 HP Redmi RAM 8 GB Memori 256 GB Termurah di Bawah Rp1,5 Juta, Spek Juara
Pilihan
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
-
Serangan Mematikan Rusia Jelang Gencatan Senjata, 26 Warga Ukraina Tewas
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
Terkini
-
Aplikasi ShopeePay Perkenalkan Kampanye Terbaru Pasti Gratis Kirim Uang ke Bank dan E-Wallet
-
Kabar Terkini Insiden Stasiun Bekasi Timur: 17 Penumpang Dirawat, KAI Siaga Layanan Trauma Healing
-
Mahfud Tegaskan Gaya Militer Tak Cocok dalam Budaya Polri, Ini Penjelasan Lengkapnya
-
Laga Persija vs Persib Digelar di Samarinda, PT LIB: Bobotoh Tetap Dilarang Hadir!
-
Mahfud Sebut Diskusi Reformasi Polri dengan Prabowo Berlangsung Hangat dan Mengasyikkan
-
Reformasi Polri: Kompolnas Bakal Diperkuat Jadi Lembaga Independen dengan Kewenangan Eksekutorial
-
Mahfud MD: KPRP Rekomendasikan Rangkap Jabatan Polri Dibatasi Lewat UU ASN
-
Misteri Sopir Minibus Tewas Membiru di Cengkareng: Mesin Masih Menyala, Ada Obat-obatan di Dasbor
-
Penampakan Baju Lumat Andrie Yunus, Bukti Kejam Anggota BAIS di Persidangan
-
Coret Usul Kementerian Polri, Mahfud MD: Takut Dipolitisasi Orang Partai