Suara.com - Koordinator Komite Pemilih Indonesia (TePi) Jerry Sumampouw menyesali Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang tidak terbuka dalam menetapkan nama-nama caleg mantan terpidana korupsi alias koruptor.
Ia menuding ada permainan dibalik penetapan nama-nama tersebut. Beruntung, setelah direkapitulasi oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), diketahui sejumlah nama mantan koruptor yang berhasil lolos.
"Sebetulnya nuansa politik dari proses ini masih sangat kuat. Sayangnya akses seperti ini tidak dibuka kepada publik," ujar Jerry di kawasan Jakarta Pusat.
Saat ini KPU sendiri sudah menggunakan sistem SILON dalam mengawasi calon legislatif DPRD dan DPR RI. Sayangnya, hingga sekarang publik belum bisa mengakses sistem tersebut. Dampaknya, publik tidak tahu siapa saja calon-calon yang mantan napi korupsi yang tetap dimajukan oleh partai pengusung.
"Permainan bisa saja terjadi antara KPU dan parpol. Kalau Anda ikuti, sebetulnya ada juga dinamika partai, di mana para calon dijanjikan di dapil kemudian gak ada. Begitu juga pindah ke dapil lain dan dijanjikan di nomor urut 1, tiba-tiba ke nomor urut 7. Ada dinamika seperti ini," ujar Jerry.
Sementara itu, pengamat Politik, Ray Rangkuti menyayangkan, di tengah kondisi demokrasi yang kian membaik, sistem Pemilu saat ini masih memiliki banyak cela.
Menurutnya Ray sendiri, caleg mantan koruptor sudah rusak mentalnya dan tidak perlu untuk dimajukan kembali.
"Pemilu mencari orang amanah, itu tujuannya. Nyata-nyata sudah berkhiat terhadap tujuan itu kok masih diperbolehlan ikut Pemilu," ketus Ray.
Ray meminta komitmen partai-partai politik untuk menolak caleg mantan koruptor, pengedar narkoba dan penjahat seksual. Khusus caleg mantan koruptor, menurut Ray, hanya akan melahirkan anggota dewan yang memperjuangkan kepentingan partai dengan korupsi, bukan kepentingan rakyat.
Baca Juga: Alasan Sebenarnya Edy Rahmayadi Enggan Lepas Jabatan Ketum PSSI
"Jangan sampai tragedi KPK nangkap tiap minggu, yang disalahin KPK. Anda masukin orang jahat ya ditangkap," tandasnya.
Berita Terkait
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Alasan Penggugat Minta Gibran Ganti Rugi Rp125 Triliun soal Ijazah SMA
-
Riwayat Pendidikan Gibran di KPU Jadi Sorotan, Masa SMA Ditempuh 5 Tahun
-
KPU Dikecam karena Rahasiakan Dokumen Capres-Cawapres: Langgar UU?
-
KPU Rahasiakan Ijazah Capres dan Cawapres, Hotman Paris: Mau Lindungi Seseorang?
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
Menkeu Purbaya Tak Mau Naikkan Tarif Listrik Meski Subsidi Berkurang
-
Ratu Tisha Lengser: Apa yang Sebenarnya Terjadi di Balik Layar PSSI?
-
Istana Tanggapi Gerakan 'Stop Tot Tot Wuk Wuk' di Media Sosial: Presiden Aja Ikut Macet-macetan!
-
Emil Audero Jadi Kunci! Cremonese Bidik Jungkalkan Parma di Kandang
-
DPR Usul Ada Tax Amnesty Lagi, Menkeu Purbaya Tolak Mentah-mentah: Insentif Orang Ngibul!
Terkini
-
Narasi Prabowo - Gibran Dua Periode Disorot: Orientasi Kekuasaan Jauh Lebih Dominan?
-
Imbas Pasutri di Cakung Ribut: Rumah Ludes Dibakar, Suami Dipenjara, Istri-Mertua Luka-luka!
-
Rocky Gerung Bongkar Borok Sistem Politik!
-
Wahyudin Moridu Ternyata Mabuk saat Ucap 'Mau Rampok Uang Negara', BK DPRD Gorontalo: Langgar Etik!
-
Indonesia di Ambang Amarah: Belajar dari Ledakan di Nepal, Rocky Gerung dan Bivitri Beri Peringatan!
-
Ganggu Masyarakat, Kakorlantas Bekukan Penggunaan Sirene "Tot-tot Wuk-wuk"
-
Angin Segar APBN 2026, Apkasi Lega TKD Bertambah Meski Belum Ideal
-
Digerebek Satpol PP Diduga Sarang Prostitusi, Indekos di Jakbar Bak Hotel: 3 Lantai Diisi 20 Kamar!
-
Usai Siswa Keracunan Massal, DPR Temukan Ribuan SPPG Fiktif: Program MBG Prabowo Memang Bermasalah?
-
RUU Perampasan Aset Mesti Dibahas Hati-hati, Pakar: Jangan untuk Menakut-nakuti Rakyat!