Suara.com - Partai Demokrat menjawab tudingan PDI Perjuangan perihal hambatan Presiden Joko Widodo dalam menjalankan Nawacita atau visi dan misi Jokowi pada pemerintahannya periode 2014-2019. Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat Andi Arief membantah program pemerintahan buatan Susilo Bambang Yudhoyono menghambat jalannya Nawacita atau visi dan misi Jokowi.
Andi menjelaskan SBY menyelesaikan janji daripada amanat Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025. RPJP itu dibagi dalam empat tahap, yakni RPJM Tahap I (2005-2009, Tahap II (2010-2014), Tahap III (2015-2019) dan Tahap IV (2020-2024).
SBY yang saat itu menjabat sebagai Presiden bertugas untuk menyusun rencana yang disebut Draft Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019.
"Rancangan teknokratik ini dirumuskan oleh Kementerian PPN/Bappenas, yang berakhir pada 20 Oktober 2014," kata Andi dalan keterangan persnya, Senin (6/8/2018).
Usai itu, lanjut Andi, Pemerintahan Jokowi mulai menyusun RPJMN 2015-2019 dengan meleburkan 9 Nawacita ke dalam draft yang dirumuskan oleh Kemen PPN/Bappenas yang saat itu dipimpin oleh Menteri Andrinov Chaniago.
"Akhirnya, Presiden Joko Widodo telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang RPJMN Tahun 2015-2019, yang ditetapkan pada 9 Januari 2015," ujarnya.
Oleh sebab itu, Andi menegaskan bahwa pernyataan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto sangat tidak mendasar dan mencerminan ketidaktahuan atas proses kenegaraan.
"Karena, sejak 20 Oktober 2014 hingga 8 Januari 2015, adalah waktu bagi Pemerintahan Joko Widodo dalam menuangkan gagasan dan Visi-nya ke dalam RPJMN," pungkasnya.
Untuk diketahui, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengungkapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat kesulitan menjalankan Nawacita pada masa pemerintahan kini. Hal itu disebabkan masih terganjal dengan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Baca Juga: PDIP: Rancangan Program Zaman SBY Hambat Nawa Cita Jokowi
Hasto mengatakan hal itu menjadi salah satu bahasan dalam pertemuan sembilan sekjen partai pengusung calon presiden Jokowi di Gedung Juang 45' Jalan Menteng Raya, Jakarta Pusat, Sabtu (4/8/2018).
Untuk itulah, kesembilan sekjen itu saling berembuk untuk merancang Nawacita jilid II guna mewujudkan tata pemerintahan yang lebih efektif.
Berita Terkait
Terpopuler
- 10 Pantangan Feng Shui Rumah yang Sebaiknya Dihindari, dari Pintu hingga Kamar Mandi
- 3 HP Xiaomi RAM 8 GB Murah di Bawah Rp1 Juta, Ini Pilihannya
- 3 HP Infinix Memori 256 GB dan NFC Harga Rp1 Jutaan, Solusi Multitasking hingga Gaming
- KPAI Desak Audit Total MBG: Tata Kelola Gagal, Anak-anak Jadi Korban Ambisi Program
- Ramalan Shio 9 Agustus 2026: 5 Shio Bakal Buang Kesialan dan Buka Jalan Keberuntungan
Pilihan
-
Sudah Dibangun Sejak 2023, Sejauh Mana Bibit Sriwijaya Kemampo Pulihkan Hutan Sumsel?
-
Napak Tilas Jejak Kolonial Londo Ireng di Makam Kherkof Purworejo
-
100 Personel Damkar Masih Berjibaku Padamkan Kebakaran Gedung Bapenda DKI
-
Kantor Bapenda DKI Jakarta Dilalap si Jago Merah, Api Semakin Membesar
-
Bocoran Reshuffle Kabinet Agustus: Norman Joesoef Bakal Dilantik Jadi Wamenhan RI
Terkini
-
Ulasan Novel Olenka, Obsesi dan Kehampaan Jiwa yang Terasing
-
Kenapa Gelar Bangsawan Menantu Sultan Brunei Raabi'atul Adawiyyah Dicabut?
-
7 Cara Menghilangkan Bau Tidak Sedap pada Sepatu, Bisa Pakai Bahan Rumahan Ini
-
Survei BI: Keyakinan Konsumen Turun, Apa Penyebabnya?
-
Ekonomi RI Tumbuh 5,29%, Tapi Mengapa Dunia Usaha Masih Tertekan?
-
Gerhana Matahari Total 12 Agustus 2026 Apakah Lewat Indonesia?
-
Shakira Serukan Rakyat Kolombia Bersatu Hadapi Gempa Bumi Besar
-
Titik Balik Kasus Kematian Sutrimo: Mengapa Keluarga Akhirnya Memilih Lapor Polisi?
-
Rilis Trailer Perdana, Robert Pattinson Mainkan Dua Peran di Primetime
-
Sheet Mask atau Toner Dulu? Ini Urutan yang Benar agar Skincare Menyerap Maksimal