Suara.com - Partai Demokrat menjawab tudingan PDI Perjuangan perihal hambatan Presiden Joko Widodo dalam menjalankan Nawacita atau visi dan misi Jokowi pada pemerintahannya periode 2014-2019. Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat Andi Arief membantah program pemerintahan buatan Susilo Bambang Yudhoyono menghambat jalannya Nawacita atau visi dan misi Jokowi.
Andi menjelaskan SBY menyelesaikan janji daripada amanat Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025. RPJP itu dibagi dalam empat tahap, yakni RPJM Tahap I (2005-2009, Tahap II (2010-2014), Tahap III (2015-2019) dan Tahap IV (2020-2024).
SBY yang saat itu menjabat sebagai Presiden bertugas untuk menyusun rencana yang disebut Draft Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019.
"Rancangan teknokratik ini dirumuskan oleh Kementerian PPN/Bappenas, yang berakhir pada 20 Oktober 2014," kata Andi dalan keterangan persnya, Senin (6/8/2018).
Usai itu, lanjut Andi, Pemerintahan Jokowi mulai menyusun RPJMN 2015-2019 dengan meleburkan 9 Nawacita ke dalam draft yang dirumuskan oleh Kemen PPN/Bappenas yang saat itu dipimpin oleh Menteri Andrinov Chaniago.
"Akhirnya, Presiden Joko Widodo telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang RPJMN Tahun 2015-2019, yang ditetapkan pada 9 Januari 2015," ujarnya.
Oleh sebab itu, Andi menegaskan bahwa pernyataan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto sangat tidak mendasar dan mencerminan ketidaktahuan atas proses kenegaraan.
"Karena, sejak 20 Oktober 2014 hingga 8 Januari 2015, adalah waktu bagi Pemerintahan Joko Widodo dalam menuangkan gagasan dan Visi-nya ke dalam RPJMN," pungkasnya.
Untuk diketahui, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengungkapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat kesulitan menjalankan Nawacita pada masa pemerintahan kini. Hal itu disebabkan masih terganjal dengan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Baca Juga: PDIP: Rancangan Program Zaman SBY Hambat Nawa Cita Jokowi
Hasto mengatakan hal itu menjadi salah satu bahasan dalam pertemuan sembilan sekjen partai pengusung calon presiden Jokowi di Gedung Juang 45' Jalan Menteng Raya, Jakarta Pusat, Sabtu (4/8/2018).
Untuk itulah, kesembilan sekjen itu saling berembuk untuk merancang Nawacita jilid II guna mewujudkan tata pemerintahan yang lebih efektif.
Berita Terkait
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
Jakarta Luncurkan Website HUT ke-500, Warga Bisa Daftar Jadi Mitra Perayaan
-
Dugaan Aliran Uang ke BEM UBK Bentuk Represi Halus terhadap Mahasiswa
-
Demonstrasi Bayaran Rusak Demokrasi, Dalangnya Harus Ditindak
-
Kantor BGN dan DPR RI Dijaga Ketat, 1.287 Personel Amankan Aksi Unjuk Rasa di Jakpus
-
Jenguk YTR di RSHS, KSP Dudung Langsung Hubungi Dirut BPJS Soal Biaya Perawatan
-
Koalisi Sipil Kritik Draf RUU HAM, Sebut Ada Pasal Karet hingga Ancam Independensi Komnas HAM
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar