Suara.com - Partai Demokrat menjawab tudingan PDI Perjuangan perihal hambatan Presiden Joko Widodo dalam menjalankan Nawacita atau visi dan misi Jokowi pada pemerintahannya periode 2014-2019. Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat Andi Arief membantah program pemerintahan buatan Susilo Bambang Yudhoyono menghambat jalannya Nawacita atau visi dan misi Jokowi.
Andi menjelaskan SBY menyelesaikan janji daripada amanat Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025. RPJP itu dibagi dalam empat tahap, yakni RPJM Tahap I (2005-2009, Tahap II (2010-2014), Tahap III (2015-2019) dan Tahap IV (2020-2024).
SBY yang saat itu menjabat sebagai Presiden bertugas untuk menyusun rencana yang disebut Draft Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019.
"Rancangan teknokratik ini dirumuskan oleh Kementerian PPN/Bappenas, yang berakhir pada 20 Oktober 2014," kata Andi dalan keterangan persnya, Senin (6/8/2018).
Usai itu, lanjut Andi, Pemerintahan Jokowi mulai menyusun RPJMN 2015-2019 dengan meleburkan 9 Nawacita ke dalam draft yang dirumuskan oleh Kemen PPN/Bappenas yang saat itu dipimpin oleh Menteri Andrinov Chaniago.
"Akhirnya, Presiden Joko Widodo telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang RPJMN Tahun 2015-2019, yang ditetapkan pada 9 Januari 2015," ujarnya.
Oleh sebab itu, Andi menegaskan bahwa pernyataan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto sangat tidak mendasar dan mencerminan ketidaktahuan atas proses kenegaraan.
"Karena, sejak 20 Oktober 2014 hingga 8 Januari 2015, adalah waktu bagi Pemerintahan Joko Widodo dalam menuangkan gagasan dan Visi-nya ke dalam RPJMN," pungkasnya.
Untuk diketahui, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengungkapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat kesulitan menjalankan Nawacita pada masa pemerintahan kini. Hal itu disebabkan masih terganjal dengan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Baca Juga: PDIP: Rancangan Program Zaman SBY Hambat Nawa Cita Jokowi
Hasto mengatakan hal itu menjadi salah satu bahasan dalam pertemuan sembilan sekjen partai pengusung calon presiden Jokowi di Gedung Juang 45' Jalan Menteng Raya, Jakarta Pusat, Sabtu (4/8/2018).
Untuk itulah, kesembilan sekjen itu saling berembuk untuk merancang Nawacita jilid II guna mewujudkan tata pemerintahan yang lebih efektif.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Mobil Kencang, Murah 80 Jutaan dan Anti Limbung, Cocok untuk Satset di Tol
- 7 Rekomendasi Lipstik untuk Usia 40 Tahun ke Atas, Cocok Jadi Hadiah Hari Ibu
- 8 Promo Makanan Spesial Hari Ibu 2025, dari Hidangan Jepang hingga Kue
- Media Swiss Sebut PSSI Salah Pilih John Herdman, Dianggap Setipe dengan Patrick Kluivert
- PSSI Tunjuk John Herdman Jadi Pelatih, Kapten Timnas Indonesia Berikan Komentar Tegas
Pilihan
-
Cek Fakta: Viral Klaim Pigai soal Papua Biarkan Mereka Merdeka, Benarkah?
-
Ranking FIFA Terbaru: Timnas Indonesia Makin Pepet Malaysia Usai Kena Sanksi
-
Sriwijaya FC Selamat! Hakim Tolak Gugatan PKPU, Asa Bangkit Terbuka
-
Akbar Faizal Soal Sengketa Lahan Tanjung Bunga Makassar: JK Tak Akan Mundur
-
Luar Biasa! Jay Idzes Tembus 50 Laga Serie A, 4.478 Menit Bermain dan Minim Cedera
Terkini
-
Wagub Babel Hellyana Resmi Jadi Tersangka Ijazah Palsu
-
Eksklusif! Jejak Mafia Tambang Emas Cigudeg: Dari Rayuan Hingga Dugaan Setoran ke Oknum Aparat
-
Gibran Bagi-bagi Kado Natal di Bitung, Ratusan Anak Riuh
-
Si Jago Merah Ngamuk di Grogol Petamburan, 100 Petugas Damkar Berjibaku Padamkan Api
-
Modus 'Orang Dalam' Korupsi BPJS, Komisi 25 Persen dari 340 Pasien Hantu
-
WFA Akhir Tahun, Jurus Sakti Urai Macet atau Kebijakan Salah Sasaran?
-
Kejati Jakarta Tetapkan 2 Pegawai BPJS Ketenagakerjaan Jadi Tersangka Tindak Pidana Klaim Fiktif JKK
-
Sempat Kabur dan Nyaris Celakai Petugas KPK, Kasi Datun HSU Kini Pakai Rompi Oranye
-
Jadi Pemasok MBG, Perajin Tempe di Madiun Raup Omzet Jutaan Rupiah per Hari
-
Cegah Kematian Gajah Sumatera Akibat EEHV, Kemenhut Gandeng Vantara dari India