Suara.com - Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka Jakarta, Selasa sore. Pertemuan sekitar satu jam itu berlangsung tertutup dari pukul 15.40 hingga 16.30 WIB. Belum Jelas apakah Pertemuan itu berhubungan dengan Pilpres 2019.
Seusai pertemuan Zulkifli Hasan juga tidak memberikan pernyataan kepada wartawan yang sudah menunggunya. Di pemerintahan, PAN adalah partai pendukung. Sementara di Pilpres 2019 mendatang, PAN belum menentukan arah koalisi. Namun sejauh ini PAN lebih sering bertemu dengan Prabowo Subianto, sebagai calon presiden di luar koalisi Jokowi.
"Saya juga belum tahu hasilnya, karena belum bertemu dengan beliau," kata Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno yang membenarkan adanya pertemuan itu, Selasa (7/8/2018).
Pertemuan tersebut memang tidak masuk dalam agenda resmi Presiden Jokowi hari ini. Namun mobil dinas Zulkifli Hasan yang menjabat sebagai Ketua MPR itu melintas di lapangan parkir Wisma Negara pada Selasa sore. Wisma Negara kerap menjadi pintu masuk sekaligus tempat parkir para tamu Presiden yang tidak sulit untuk diketahui wartawan.
Terkait apakah hasil pertemuan dengan Presiden Joko Widodo itu akan dibawa ke Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PAN 8 Agustus 2018 besok, Eddy juga belum bisa memastikannya.
"(Apakah dibicarakan di Rakernas besok atau tidak) tergantung ya, itu diskresi Ketua Umum," ungkap Eddy.
PAN saat ini masih tergabung partai pendukung pemerintah dan memiliki perwakilan menteri di Kabinet Kerja, namun PAN tak pernah terlihat bersama barisan pendukung Jokowi dalam Pilpres 2019.
Dalam sejumlah kesempatan, PAN kerap bertemu dengan kubu Prabowo Subianto, sebelumnya Zulkifli Hasan juga sudah bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan Ketum Gerindra Prabowo Subianto.
Para sekjen pendukung Prabowo Subianto juga sudah beberapa kali melakukan pertemuan. Pada pertemuan terakhir, bahkan Sekjen Gerindra, Demokrat, PAN dan PKS sepakat untuk membentuk tim demi membahas visi misi dan strategi pemenangan pemilihan presiden (Pilpres 2019).
Baca Juga: PKS: Jokowi - Prabowo Tak Ikut Kata Ulama, Akan Ada Poros Ketiga
Berita Terkait
-
PKS: Jokowi - Prabowo Tak Ikut Kata Ulama, Akan Ada Poros Ketiga
-
Jokowi Minta Relawan Berani Diajak Berantem, Ngabalin Panglimanya
-
KPU ke 9 Sekjen Partai Kubu Jokowi: Nanti Bawa 170 Orang Saja
-
Jokowi Tak Aman karena #2019GantiPresiden Makin Marak
-
Heboh Video Alumni Dukung Jokowi, Begini Tanggapan UI
Terpopuler
- Cara Edit Foto Pernikahan Pakai Gemini AI agar Terlihat Natural, Lengkap dengan Prompt
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
- Dedi Mulyadi 'Sentil' Tata Kota Karawang: Interchange Kumuh Jadi Sorotan
- Ditunjuk Jadi Ahli, Roy Suryo Siapkan Data Akun Fufufafa Dukung Pemakzulan Gibran
Pilihan
-
Belajar dari Cinta Kuya: 5 Cara Atasi Anxiety Attack Saat Dunia Terasa Runtuh
-
Kritik Menkeu Purbaya: Bank Untung Gede Dengan Kasih Kredit di Tempat yang Aman
-
PSSI Diam-diam Kirim Tim ke Arab Saudi: Cegah Trik Licik Jelang Ronde 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026
-
Pemain Eropa Telat Gabung, Persiapan Timnas Indonesia Terancam Kacau Jelang Hadapi Arab Saudi
-
STY Sudah Peringati Kluivert, Timnas Indonesia Bisa 'Dihukum' Arab Saudi karena Ini
Terkini
-
Kasus Korupsi Sritex Resmi Masuk Meja Hijau, Iwan Lukminto Segera Diadili
-
Pesan Mendalam Jelang Putusan Gugatan UU TNI: Apakah MK Bersedia Berdiri Bersama Rakyat?
-
Pemerintah Finalisasi Program Magang Nasional Gaji Setara UMP Ditanggung Negara
-
Korupsi Bansos Beras: Kubu Rudy Tanoesoedibjo Klaim Sebagai Transporter, KPK Beberkan Bukti Baru
-
Polisi Ringkus 53 Tersangka Rusuh Demo Sulsel, Termasuk 11 Anak di Bawah Umur
-
DPR Acungi Jempol, Sebut KPU Bijak Usai Batalkan Aturan Kontroversial
-
Manuver Comeback dari Daerah: PPP Solok 'Sodorkan' Epyardi Asda untuk Kursi Ketua Umum
-
Mengapa Penculik Kacab Bank BUMN Tak Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana? Ini Logika Hukum Polisi
-
PT Gag Nikel di Raja Ampat Kembali Beroperasi, Komisi XII DPR: Tutup Sebelum Cemari Geopark Dunia!
-
KPK Dinilai 'Main Satu Arah', Tim Hukum Rudy Tanoe Tuntut Pembatalan Status Tersangka