Suara.com - Sebuah rekaman video terkait alumni Universitas Indonesia (UI) tengah ramai dan viral di media sosial. Dalam video tersebut Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin tengah bersama alumni UI menyatakan dukungan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Menanggapi video tersebut, Kepala Kantor Humas dan KIP Universitas Indonesia, Rifelly Dewi Astuti menyatakan, bahwa UI bebas dari segala bentuk politik praktis.
Ia mengatakan, sudah mengeluarkan surat resmi dengan nomor 537/ UN2.R2.4/HMI.04 Informatika/2018 yang menyatakan, Universitas Indonesia bebas dari segala bentuk politik praktis.
"UI adalah perguruan tinggi yang bebas dari segala bentuk politik praktis. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang RI nomor 12 tahun 2012 pada penjelasan Pasal 8 ayat 1 yang menyatakan bahwa Pendidikan Tinggi terbebas dari pengaruh politik praktis," kata Astuti dalam keterangan tertulis yang diterima Suara.com, Selasa (7/8/2018).
Statuta Universitas Indonesia juga menekankan bahwa dalam menjalankan misi utama Tridharma Perguruan Tinggi yang berasas kebenaran ilmiah dan kebhinekaan. Maka UI harus bebas dari pengaruh politik.
“UI harus bebas dari tekanan dan kontaminasi apapun termasuk kekuatan politik,” tegasnya.
Jika terdapat pihak-pihak yang menyebutkan bahwa Universitas Indonesia mendukung partai atau tokoh politik tertentu maka hal tersebut bukanlah pernyataan dan bentuk dukungan resmi UI.
"UI mengingatkan dan mengimbau segenap sivitas akademika dan warga UI termasuk para alumni UI untuk menyampaikan hak konstitusionalnya atas nama pribadi dan tidak menggunakan nama besar institusi UI," ungkapnya.
Ia juga menghimbau civitas Universitas Indonesia menciptakan lingkungan kampus yang bersih dari segala unsur politik. Selain itu, civitas akademika diminta mendukung pelaksanaan politik negeri yang bersih, jujur dan adil. (Supriyadi)
Baca Juga: Valentino Rossi Akui Hasil Tes di Brno Tak Signifikan bagi Yamaha
Kontributor : Supriyadi
Berita Terkait
Terpopuler
- Cara Edit Foto Pernikahan Pakai Gemini AI agar Terlihat Natural, Lengkap dengan Prompt
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
- Dedi Mulyadi 'Sentil' Tata Kota Karawang: Interchange Kumuh Jadi Sorotan
- Ditunjuk Jadi Ahli, Roy Suryo Siapkan Data Akun Fufufafa Dukung Pemakzulan Gibran
Pilihan
-
Harga Emas Antam Tembus Paling Mahal Hari Ini, Jadi Rp 2.115.000 per Gram
-
Ustaz Khalid Basalamah Terseret Korupsi Kuota Haji: Uang yang Dikembalikan Sitaan atau Sukarela?
-
Belajar dari Cinta Kuya: 5 Cara Atasi Anxiety Attack Saat Dunia Terasa Runtuh
-
Kritik Menkeu Purbaya: Bank Untung Gede Dengan Kasih Kredit di Tempat yang Aman
-
PSSI Diam-diam Kirim Tim ke Arab Saudi: Cegah Trik Licik Jelang Ronde 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026
Terkini
-
Capai Ribuan Orang, Ini Rute Konvoi Demo Ojol di Jakarta: Bawa 7 Tuntutan ke Istana hingga DPR!
-
Bakal Patroli, Menkeu Purbaya Siap Tarik Anggaran Kementerian yang Lambat Serap Dana
-
Syaifullah Tamliha Ungkap Dua Kelemahan PPP: Tak Punya Figur Berduit dan Alergi Outsider
-
Kepala Sekolah di Prabumulih Sempat Dicopot Gegara Tegur Anak Pejabat Bawa Mobil ke Sekolah
-
Punya Modal Besar: Pakar Politik Dorong Projo jadi Oposisi Prabowo-Gibran, Pasca-Budi Arie Didepak!
-
Sebut Ada Intervensi Sejak Dualisme Kepemimpinan P3, Syaifullah Tamliha : PPP Dibinasakan oleh Jokow
-
KPK Beberkan Peran Rudy Tanoesoedibjo di Dugaan Korupsi Bansos, Kuasa Hukum Justru Bersikap Begini!
-
Kasus Korupsi Sritex Resmi Masuk Meja Hijau, Iwan Lukminto Segera Diadili
-
Pesan Mendalam Jelang Putusan Gugatan UU TNI: Apakah MK Bersedia Berdiri Bersama Rakyat?
-
Pemerintah Finalisasi Program Magang Nasional Gaji Setara UMP Ditanggung Negara