Rapat Bareng 9 Sekjen Partai Koalisi Jokowi, KPU Disomasi

Suara.com - Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) mengajukan somasi alias nota protes kepada Komisi Pemilihan Umum, karena melakukan pertemuan tertutup dengan sembilan sekretaris jenderal partai politik pendukung Jokowi.

Organisasi yang mendukung pasangan bakal capres-cawapres Prabowo Subianto – Ustaz Somad tersebut menilai, pertemuan tertutup pada Selasa 7 Agustus, di gedung KPU itu menyalahi aturan.

"Kami mengajukan nota protes terhadap KPU Rl terkait adanya pertemuan tertutup antara mereka dengan sekjen parpol koalisi Jokowi," kata Kris Ibnu, Ketua Advokat Cinta Tanah Air, di kantor ACTA, Jalan Utan Kayu, Jakarta Timur, Rabu (8/8/2018).

Ibnu mengklaim, pertemuan KPU – 9 sekjen partai pendukung Jokowi tersebut telah melanggar asas keterbukaan KPU sebagai salah satu lembaga negara.

Ia menuturkan, Pasal 6 huruf d Kode Etik Penyelenggara Pemilu mengamanatkan, KPU memberikan akses informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat sesuai kaidah keterbukaan informasi publik.

Ibnu mengingatkan agar KPU harus bisa menjaga netralitas dan kepercayaan publik. Ia mengatakan, pertemuan tertutup itu membuat publik meragukan netralitas KPU.

Ia juga memperingatkan agar KPU memublikasikan video rekaman pertemuan tertutup paling lambat tiga hari setelah menerima somasi mereka.

"Kami beri waktu tiga kali 24 jam agar KPU memublikasikan video pertemuan tersebut,” tandasnya.

Sementara untuk diketahui, KPU sebelumnya menegaskan menyediakan fasilitas konsultasi terhadap semua kubu sebelum mendaftarkan capres maupun cawapres.

Baca Juga: Ketua MPR dan Menkeu Semarakan Kirab Obor Asian Games di Lampung

Sedangkan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, sesudah pertemuan dengan KPU, Selasa siang, mengatakan ia dan 8 sekjen partai pendukung Jokowi ke KPU untuk menggunakan fasilitas konsultasi tersebut.

"Jadi kami datang untuk melakukan konsultasi dengan seluruh komisioner KPU terkait momentum yang sebentar lagi akan dilakukan untuk melakukan pendaftaran capres dan cawapres," kata Hasto.

Lebih lanjut Hasto mengatakan, konsultasi tersebut dimaksudkan agar segala kebutuhan terkait proses pendaftaran Jokowi sebagai calon presiden Pilpres 2019 dapat dipersiapkan secara matang-matang. [Yosafat Diva Bayu Wisesa]