Suara.com - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) beranggapan bahwa perbedaan data korban jiwa di bencana gempa Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), merupakan cerminan lemahnya koordinasi antar-lembaga. Hal itu dinilai membuat tidak ada satu kesepakatan mengenai data valid.
Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho mengatakan, data korban jiwa menjadi kebutuhan paling penting dalam melaporkan kondisi penanganan bencana saat krisis. Kenyataannya menurutnya, antar-lembaga memiliki data sendiri dan berbeda hingga membingungkan masyarakat.
"Ini mencerminkan perlunya ditingkatkan koordinasi data. Data harusnya saling dilaporkan ke Pospenas (Pos Pendamping Nasional), lalu diverifikasi dan keluar satu data," kata Sutopo, Rabu (8/8/2018).
Sutopo menjelaskan, menyamakan data korban antar-lembaga merupakan hal yang sangat penting. Pasalnya, data korban jiwa adalah data yang sensitif dan banyak dicari orang. Tak hanya itu, jumlah valid korban jiwa juga berkaitan dengan penyaluran bantuan dari pemerintah.
Untuk itu, Pospenas melalui Komandan Satgas dan Wakil Komandan Satgas juga berencana mengundang kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah untuk menyamakan data korban pada Kamis (9/8). Rencananya, BNPB akan mendampingi Pemprov NTB dalam pertemuan tersebut.
"Perlu koordinasi bersama menyamakan data korban bencana. Hal ini dapat disepakati di Posko Utama Tanggap Darurat Bencana," pungkas Sutopo.
Sebelumnya, data korban meninggal dunia menurut BNPB dan BPBD NTB berjumlah sebanyak 131 orang. Namun sementara itu, data berdasarkan laporan TNI mencatatkan sebanyak 381 orang meninggal dunia.
Sementara itu, pernyataan Gubernur NTB dan Basarnas mengatakan bahwa jumlah korban jiwa gempa Lombok adalah 226 orang. Sedangkan menurut Bupati Lombok Utara, data korban meninggal dunia di Lombok Utara berjumlah 347 jiwa, yang berdasarkan pertemuan camat se-Lombok Utara. [Chyntia Sami Bhayangkara]
Baca Juga: Gerindra Bantah Sandiaga Uno Setor Duit Jadi Cawapres Prabowo
Berita Terkait
-
Kebakaran Bromo Masih Meluas, Lalai Bukan Alasan Lolos dari Jerat Hukum
-
3 Orang Tewas saat Banjir Besar di Chiba Jepang, Hujan Ekstrem Kepung Pinggiran Tokyo
-
Indonesia Hadapi Hampir 5.000 Bencana per Tahun, EDRR 2026 Dorong Teknologi Jadi Aksi Nyata
-
10 Hari Bromo Membara, BNPB Ungkap 3 Biang Kerok Api Sulit Jinak: Medan Curam 80 Derajat
-
Kemlu Pastikan Seluruh WNI Selamat Pasca Gempa Bumi Dahsyat Kolombia
Terpopuler
- Cara Menata Isi Dompet yang Baik Menurut Feng Shui agar Rezeki Lebih Lancar
- Amplop Raja Juli Menyusut SGD2.000, KPK Buka Peluang Periksa Ajudan hingga Kapolres Kuansing
- Contoh Teks Sambutan Ketua RT Malam Tirakatan 17 Agustus yang Singkat, dan Penuh Makna
- Masuk Desil 10 Padahal Penghasilan Pas-pasan? Jangan Panik, Ini Arti dan Penjelasan Resminya
- 4 Rice Cooker Mini Murah yang Cepat Matang dan Hemat Listrik Sesuai Review Pembeli
Pilihan
-
Prabowo: Ojol Sekarang Dapat 92 Persen Hasil Kerja, Pendapatannya Naik 3 Kali Lipat
-
Hadiri Sidang Tahunan, Intip Gaya Prabowo dan Gibran saat Tiba di Gedung Parlemen Senayan
-
Kampung Bahari Memanas! Massa Lawan BNN dan Brimob Pakai Petasan saat Gerebek Narkoba
-
Sudah Dibangun Sejak 2023, Sejauh Mana Bibit Sriwijaya Kemampo Pulihkan Hutan Sumsel?
-
Napak Tilas Jejak Kolonial Londo Ireng di Makam Kherkof Purworejo
Terkini
-
DPR Lembur Rampungkan RUU Perampasan Aset, Banyak Serap Aspirasi Masyarakat Sipil
-
Detik-Detik Mobil Pikap Mahasiswa KKN Unhas Rem Blong, Sopir Sengaja Tabrak Pohon
-
Kinerja Pegadaian Dapat Apresiasi Presiden Prabowo dalam Pidato Sidang Tahunan MPR 2026
-
Review Kung Fu Soccer: Terlalu Absurd Disebut Film Tentang Sepak Bola, Apakah Layak Ditonton?
-
KPK Cecar Pejabat Bulog, Dalami Pembentukan Harga Beras dalam Kasus Korupsi Bansos
-
Ancaman Siber Berbasis AI Makin Canggih, Industri Keuangan Diminta Perkuat Ketahanan Digital
-
Puan Maharani Jawab Pujian Prabowo: PDIP Siap Bahu-Membahu Dukung Pemerintah Selama Demi Rakyat
-
Mantan Guru Ngaji Diduga Cabuli Anak di Masjid, Korban Capai 24 Orang dalam 11 Tahun
-
PT DSI Bisa Jadi Instrumen Perbaikan Tata Kelola Ekspor, Asal Transparan
-
DPR Sayangkan Prabowo Tak Singgung Kesejahteraan Guru di Pidato Kenegaraan