Suara.com - Beberapa asosiasi pengembang perumahan yang tergabung dalam Real Estate Indonesia (REI), kini sedang mempertimbangkan kenaikan harga hunian. Salah satu hal yang perlu diperhatikan, jangan sampai kenaikan harga rumah membebani masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Atas pemikiran tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR), melalui Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan sedang melakukan evaluasi dan penghitungan mengenai usulan kenaikan harga rumah dari asosiasi pengembang.
KemenPUPR berupaya agar usulan kenaikan harga dari pengembang, membuat pembangunan perumahan tetap stabil dan tidak membebani masyarakat yang ingin memiliki rumah.
“Kami sudah menerima beberapa usulan mengenai penyesuaian harga rumah dari asosiasi pengembang REI,” ujar Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan KemenPUPR, Khalawi Abdul Hamid, kepada sejumlah wartawan, di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Kamis (9/8/2018).
Ia menjelaskan, evaluasi dan penghitungan dari berbagai sisi sangat diperlukan, jika ada kemungkinan kenaikan harga rumah. Pemerintah akan berhati-hati dalam menetapkan harga rumah.
“Kenaikan harga rumah tentu jangan sampai membebani MBR yang ingin membeli rumah. Kenaikan ini tentunya berdampak pada subsidi dari pemerintah, yang juga meningkat. Intinya, kita harus tetap menjaga kestabilan sektor properti, karena pembangunan rumah merupakan salah satu indikator pembangunan sebuah bangsa,” tandasnya.
KemenPUPR, imbuh Khalawi, juga memahami kesulitan dari para pengembang yang ingin membangun rumah di lokasi-lokasi strategis. Semakin minimnya lahan perumahan juga akan berdampak pada kenaikan harga tanah.
Selain itu, adanya perubahan harga material dan upah pekerja, secara tidak langsung juga berpengaruh pada proyek-proyek pembangunan perumahan.
Khalawi menambahkan, pihaknya akan berkoordinasi dengan asosiasi-asosiasi pengembang untuk membicarakan soal usulan penyesuaian harga rumah tersebut. Pemerintah tentunya juga berupaya agar Program Satu Juta Rumah bisa mendorong semangat para pengembang untuk membangun rumah bagi MBR maupun nonMBR.
Baca Juga: KemenPUPR Tawarkan Teknologi RISHA pada Pengembang Perumahan
“Pemerintah sudah memiliki formula penghitungan yang tepat, jika memang penyesuaian harga rumah diperlukan. Salah satu hal penting yang harus dijaga adalah bagaimana kualitas rumah untuk MBR terjaga dengan baik, karena mereka benar-benar butuh rumah yang layak,” harapnya.
Tag
Berita Terkait
-
Krisis Hunian Generasi Z dan Harapan Punya Rumah yang Sulit Tergapai
-
Rumah Subsidi Laris! Realisasi Sudah 221 Ribu Unit dari Kuota 350 Ribu Tahun Ini
-
Bangunan Hijau Jadi Masa Depan Real Estate Indonesia: Apa Saja Keuntungannya?
-
5 Lokasi Rumah Murah di Cileungsi Harga Mulai 130 Juta, Cocok untuk Milenial Gaji UMR
-
Harga Rumah Subsidi Naik? Ini 5 Strategi KPR Aman di 2025
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas yang Nyaman untuk Lansia, Legroom Lega dan Irit BBM
- 7 Mobil Bekas untuk Grab, Mulai Rp50 Jutaan: Nyaman, Irit dan Tahan Lama!
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
Pilihan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
-
Darurat Judi Online! OJK Blokir 31.382 Rekening Bank, Angka Terus Meroket di Awal 2026
Terkini
-
Sinyal Bahaya Demokrasi, Lakso Anindito Sebut KUHP Baru Berpotensi Hidupkan Rezim Otoritarian Orba
-
KPK Sempat Terbelah dan Ragu Jadikan Yaqut Tersangka Korupsi Haji?
-
Lakso Anindito Prediksi Gelombang Praperadilan Koruptor Akibat KUHP Baru
-
Rumah Yaqut 'Dikepung' Aparat, Tamu Diperiksa Ketat Usai Jadi Tersangka Korupsi Haji
-
BNI Hadirkan agen46 hingga Pelosok Kota Bima, Perluas Inklusi Keuangan
-
Indonesia Terpilih jadi Presiden Dewan HAM PBB, Amnesty International Indonesia: Kebanggaan Semu!
-
KPK Bongkar Alasan Jerat Eks Menag Yaqut: 'Permainan' Kuota Haji Tambahan Jadi Pemicu
-
Sinyal Keras KPK, Eks Menag Yaqut Secepatnya Ditahan di Kasus Korupsi Haji
-
Tanggapi Soal Pilkada Langsung dan Tidak Langsung, Menko Yusril: Keduanya Konstitusional
-
Pemprov DKI Jakarta Pertahankan Angka UMP 2026 di Rp5,7 Juta Meski Buruh Menolak