Suara.com - Beberapa asosiasi pengembang perumahan yang tergabung dalam Real Estate Indonesia (REI), kini sedang mempertimbangkan kenaikan harga hunian. Salah satu hal yang perlu diperhatikan, jangan sampai kenaikan harga rumah membebani masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Atas pemikiran tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR), melalui Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan sedang melakukan evaluasi dan penghitungan mengenai usulan kenaikan harga rumah dari asosiasi pengembang.
KemenPUPR berupaya agar usulan kenaikan harga dari pengembang, membuat pembangunan perumahan tetap stabil dan tidak membebani masyarakat yang ingin memiliki rumah.
“Kami sudah menerima beberapa usulan mengenai penyesuaian harga rumah dari asosiasi pengembang REI,” ujar Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan KemenPUPR, Khalawi Abdul Hamid, kepada sejumlah wartawan, di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Kamis (9/8/2018).
Ia menjelaskan, evaluasi dan penghitungan dari berbagai sisi sangat diperlukan, jika ada kemungkinan kenaikan harga rumah. Pemerintah akan berhati-hati dalam menetapkan harga rumah.
“Kenaikan harga rumah tentu jangan sampai membebani MBR yang ingin membeli rumah. Kenaikan ini tentunya berdampak pada subsidi dari pemerintah, yang juga meningkat. Intinya, kita harus tetap menjaga kestabilan sektor properti, karena pembangunan rumah merupakan salah satu indikator pembangunan sebuah bangsa,” tandasnya.
KemenPUPR, imbuh Khalawi, juga memahami kesulitan dari para pengembang yang ingin membangun rumah di lokasi-lokasi strategis. Semakin minimnya lahan perumahan juga akan berdampak pada kenaikan harga tanah.
Selain itu, adanya perubahan harga material dan upah pekerja, secara tidak langsung juga berpengaruh pada proyek-proyek pembangunan perumahan.
Khalawi menambahkan, pihaknya akan berkoordinasi dengan asosiasi-asosiasi pengembang untuk membicarakan soal usulan penyesuaian harga rumah tersebut. Pemerintah tentunya juga berupaya agar Program Satu Juta Rumah bisa mendorong semangat para pengembang untuk membangun rumah bagi MBR maupun nonMBR.
Baca Juga: KemenPUPR Tawarkan Teknologi RISHA pada Pengembang Perumahan
“Pemerintah sudah memiliki formula penghitungan yang tepat, jika memang penyesuaian harga rumah diperlukan. Salah satu hal penting yang harus dijaga adalah bagaimana kualitas rumah untuk MBR terjaga dengan baik, karena mereka benar-benar butuh rumah yang layak,” harapnya.
Tag
Berita Terkait
-
5 Lokasi Rumah Murah di Cileungsi Harga Mulai 130 Juta, Cocok untuk Milenial Gaji UMR
-
Harga Rumah Subsidi Naik? Ini 5 Strategi KPR Aman di 2025
-
3 Lokasi Properti Murah di Sekitar Jakarta, Harga Tanah Masih di Bawah Rp 3,5 Juta
-
Harga Rumah dan Tanah di Sekitar Stasiun Pancoran Barat dan Cikoko, Peminatnya Naik Terus!
-
Harga Rumah dan Tanah di Sekitaran Stasiun Dukuh Atas, Setiabudi dan Kuningan
Terpopuler
- 3 Fakta Menarik Skuad Timnas Indonesia Jelang Duel Panas Lawan Arab Saudi
- 15 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 27 September 2025, Kesempatan Raih Pemain OVR 109-113
- 30 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 28 September: Raih Hadiah Prime Icon, Skill Boost dan Gems Gratis
- Rumahnya Dijadikan Tempat Kebaktian, Apa Agama Krisna Mukti?
- Tak Cuma di Indonesia, Ijazah Gibran Jadi 'Gunjingan' Diaspora di Sydney: Banyak yang Membicarakan
Pilihan
-
Misi Bangkit Dikalahkan Persita, Julio Cesar Siap Bangkit Lawan Bangkok United
-
Gelar Pertemuan Tertutup, Ustaz Abu Bakar Baasyir Ungkap Pesan ke Jokowi
-
Momen Langka! Jokowi Cium Tangan Abu Bakar Ba'asyir di Kediamannya di Solo
-
Laga Klasik Timnas Indonesia vs Arab Saudi: Kartu Merah Ismed, Kemilau Boaz Solossa
-
Prabowo 'Ngamuk' Soal Keracunan MBG: Menteri Dipanggil Tengah Malam!
Terkini
-
Game-Changer Transportasi Jakarta: Stasiun KRL Karet dan BNI City Jadi Satu!
-
Ingin Benahi Masalah Keracunan MBG, Prabowo Minta Ompreng Dicuci Ultraviolet hingga Lakukan Ini
-
Gedung Bundar Siapkan 'Amunisi' untuk Patahkan Gugatan Praperadilan Nadiem Makarim
-
Waspada! 2 Ruas Jalan di Jakarta Barat Terendam: Ketinggian Air Capai...
-
Viral SPBU Shell Pasang Spanduk 'Pijat Refleksi Rp1000/Menit', Imbas BBM Kosong
-
Tok! Lulusan SMA Tetap Bisa Jadi Presiden, MK Tolak Gugatan Syarat Capres-Cawapres Minimal Sarjana
-
Amnesty Tanggapi Pencabutan Kartu Identitas Liputan Istana: Contoh Praktik Otoriter
-
Tak Ada Damai, Penggugat Ijazah Gibran, Subhan Palal Beri Syarat Mutlak: Mundur dari Jabatan Wapres!
-
Dari OB dan Tukang Ojek Jadi Raja Properti, 2 Pemuda Ini Bikin Prabowo Hormat, Cuan Rp150 M Setahun!
-
Masa Depan PPP Suram? Pengamat: Di Mata Rakyat 'Mengurus Partai Saja Tidak Becus'