Suara.com - Gerakan Pemuda Ansor Surabaya menduga deklarasi #2019GantiPresiden di Surabaya ditunggangi kelompok-kelompok pro khilafah. Salah satu kelompok yang pro khilafah adalah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).
"Jadi, seharusnya pihak-pihak politikus jangan mau melakukan kolaborasi dengan pihak-pihak Khilafah, seperti HTI yang antidemokrasi dan tidak setuju dengan gelaran Pemilihan Umum Presiden 2019 itu sendiri," kata Bendahara Pimpinan Cabang GP Ansor Surabaya Aries A. Yusuf.
Sebelumnya, kata Aries, pihak HTI bersama dengan inisator gerakan deklarasi itu pernah mengambilkan gambar, salah satunya mengucapkan #2019GantiPresiden. Kemudian dari pihak HTI bicara 2019 ganti sistem.
"Jadi, sejak awal dua kubu ini melakukan kolaborasi antisistem berpolitik kerakyatan-kerakyatan yang cerdas," ujarnya.
Kegiatan deklarasi itu, menurut dia, merupakan kegiatan yang kontraproduktif terhadap demokrasi. Hal itu telah dia sampaikan kepada pihak-pihak yang berwenang.
Namun, dari pihak berwenang, lanjut dia, masih menoleransi hal semacam ini. Padahal, sudah ada garis kuning yang sudah mereka lampaui sehingga melewati garis merah.
Sementara itu, Humas Deklarasi #2019GantiPresiden Surabaya Tjetjep M. Yasien membantah pernyataan dari GP Ansor yang menganggap kegiatan mereka telah ditunggangi HTI dan juga kelompok prokhilafah.
"Itu fitnah yang kejam. Kami tidak ada yang menunggangi dari khilafah atau segala macam," ujarnya.
Ia menegaskan bahwa gerakan yang kelompoknya merupakan perjuangan dari sukarelawan #2019GantiPresiden maupun masyarakat yang peduli dan kecewa terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo. (Antara)
Baca Juga: Latah, Ramai-ramai Komentari #2019GantiPresiden Neno Warisman
Berita Terkait
Terpopuler
- Kopi & Matcha: Gaya Hidup Modern dengan Sentuhan Promo Spesial
- Ameena Akhirnya Pindah Sekolah Gegara Aurel Hermanyah Dibentak Satpam
- Breaking News! Keponakan Prabowo Ajukan Pengunduran Diri Sebagai Anggota DPR RI Gerindra, Ada Apa?
- Prabowo Incar Budi Gunawan Sejak Lama? Analis Ungkap Manuver Politik di Balik Reshuffle Kabinet
- Patrick Kluivert Senyum Nih, 3 Sosok Kuat Calon Menpora, Ada Bos Eks Klub Liga 1
Pilihan
-
Foto AI Tak Senonoh Punggawa Timnas Indonesia Bikin Gerah: Fans Kreatif Atau Pelecehan Digital?
-
Derby Manchester Dalam 3 Menit: Sejarah, Drama, dan Persaingan Abadi di Premier League
-
Disamperin Mas Wapres Gibran, Korban Banjir Bali Ngeluh Banyak Drainase Ditutup Bekas Proyek
-
Ratapan Nikita Mirzani Nginep di Hotel Prodeo: Implan Pecah Sampai Saraf Leher Geser
-
Emil Audero Jadi Tembok Kokoh Indonesia, Media Italia Sanjung Setinggi Langit
Terkini
-
Skandal Tol Rp500 Miliar, Kejagung Mulai Usut Perpanjangan Konsesi Ilegal CMNP
-
Tim Independen LNHAM Terbentuk, Bakal Ungkap Fakta Kerusuhan Agustus 2025
-
Yusril Bongkar 'Sistem Gila' Pemilu, Modal Jadi Caleg Ternyata Jauh Lebih Gede dari Gajinya
-
Pengamat: Keberanian Dasco Minta Maaf dan Bertemu Mahasiswa jadi Terobosan Baru DPR
-
BPOM Respons Temuan Indomie di Taiwan Mengandung Etilen Oksida, Produk Masih Aman di Indonesia?
-
Kejagung Ungkap Nilai Aset Sitaan Sawit Ilegal Kini Tembus Rp 150 Triliun
-
18 WNI dari Nepal Tiba di Tanah Air Hari Ini, Dipulangkan di Tengah Krisis Politik
-
Di Balik Mundurnya Rahayu Saraswati, Mahfud MD Sebut Ada 'Badai Politik' Menerjang DPR
-
Dugaan Korupsi Tol CMNP Mulai Diusut, Siapa Saja yang Diperiksa Kejagung?
-
Kembali Datangi DPR, ICW Kirim Surat Keberatan 'Tagih' Informasi Soal Pendapatan Anggota Dewan