Suara.com - Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid turut berkomentar terkait pelarangan digelarnya gerakan deklarasi #2019GantiPresiden oleh aparat kepolisian di Pekanbaru, Riau.
Hidayat pun langsung membandingkan adanya perbedaan atas sikap aparat kepolisian terhadap pendukung pasangan bakal Capres dan Cawapres Joko Widodo dan Ma'ruf Amin.
Hidayat sempat melontarkan pertanyaan kepada aparat keamanan yang dirasanya tidak berlaku adil terhadap dua deklarasi, yakni #2019GantiPresiden dan deklarasi pendukung bakal capres dan cawapres Jokowi - Ma'ruf Amin. Hal itu ia ungkapkan dalam akun Twitter pribadinya.
"Aparat pura-pura lupa? Atau sengaja abaikan hukum dan demokrasi?" kata Hidayat dalam Twitternya yang ditulis, Minggu (26/8/2018) pukul 03.48 WIB.
Menurutnya, perlakuan aparat kepada sekelompok massa yang mendeklarasikan #DukungJokowi sangat menunjukkan nilai ketimpangan. Ia melihat deklarasi tersebut malah terkesan dilindungi.
Hal tersebut menurutnya sangatlah tidak adil karena melihat gerakan deklarasi #2019GantiPresiden di beberapa daerah yang selalu ditolak oleh aparat kepolisian. Kata Hidayat, pemandangan seperti itu tidak mencerminkan Pancasila sila ke-2 dan ke-5.
"Sila ke-2 dan ke-5 Pancasila, sangat jelas sebut tentang adil dan keadilan. Tetapi perilaku aparat polisi dan intelejen sikapi deklarasi #2019GantiPresiden dengan dipersekusi, atau #Dukung Jokowi, yang dilindungi, jelas tak adil dan tak berkeadilan," ujar Wakil Ketua Majelis Syuro PKS itu.
Untuk diketahui, gerakan deklarasi #2019GantiPresiden kembali mengalami penolakan. Kali ini terjadi di Pekanbaru, Riau. Aktivis gerakan #2019GantiPresiden Neno Warisman, terjebak di gerbang Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru, Sabtu (25/8/2018) selama tujuh jam karena dihadang oleh massa yang menolak adanya deklarasi tersebut.
Berita Terkait
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat
-
19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!
-
Riset Ungkap Skema Hibah dan Pinjaman Lunak Paling Efektif Danai PLTS Komunitas
-
Hari Pelaut Sedunia, Pelindo Dukung Potensi Ekonomi di Selat Malaka
-
Prabowo Percepat Pengembangan Mobil Nasional hingga Farmasi, Kampus Diminta Kejar Kebutuhan SDM
-
Geledah Kantor BKP Sumsel, KPK Temukan Bukti Upaya Ubah Opini WTP Usai Bupati Muara Enim Kena OTT