Suara.com - Ahmad Muzani Sebut Keterlibatan BIN Dalam Penghadangan Neno Warisman Sebagai Intel Melayu
Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengecam keterlibatan Badan Intelijen Negara daerah Riau, saat warga menolak kedatangan artis lawas sekaligus aktivis #2019GantiPresiden Neno Warisman.
Neno Warisman selama 7 jam tertahan di dalam mobil mewah pada kawasan Bandara Sultan Syarif Kasim II, Pekanbaru, Riau, Sabtu (25/8) akhir pekan lalu. BIN ikut dalam proses evakuasi Neno Warisman ke pesawat saat itu.
Muzani menilai, keterlibatan BIN dalam penghadangan Neno sebagai 'Intel Melayu'. Dirinya menambahkan, kejadian tersebut sebagai hal menggelikan lantaran kembali terulang utuk kali kesekian.
Untuk diketahui, istilah “intel melayu” adalah diksi sindiran kepada anggota intelijen yang bukannya merahasiakan jati dirinya, melainkan secara bangga dan terang-terangan tampil sebagai intel.
“Ya itu namanya intel melayu. Menurut saya, kasus yang terjadi terhadap Mbak Neno itu kan sesuatu yang menggelikan, karena peristiwa ini berulang. Di Batam terjadi, terus ini pulang, bolak balik saja kayak begini saja kan,” kata Muzani di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (27/8/2018).
Muzani beranggapan, BIN dan Polri tak tampak netral dalam kasus tersebut. Padahal, masing-masing individu berhak untuk menyampaikan aspirasinya dalam konteks negara demokratis.
“Ada orang yang menginginkan Jokowi tetap dua periode, ada yang menginginkan Jokowi diganti, ya boleh-boleh saja. Ekspresi itu akan diwujudkan dalam banyak bentuk. Ada yang bentuknya lagu, ada yang bentuknya puisi. Tergantung mau ke mana arahnya. Memuji Jokowi boleh, mengkritik Pak Jokowi boleh, memuji Pak Prabowo boleh, mengkritik Pak Prabowo boleh, kan sama-sama kebebasan itu,” jelasnya.
Muzani juga merasa heran atas pernyataan Polri yang menyebut gerakan #2019GantiPresiden dapat berpotensi menggangu keamanan. Dirinya menyebut, tugas Polri adalah menjaga berjalannya demokrasi.
Baca Juga: SETARA: #2019GantiPresiden Aspirasi Politik, Dijamin UU HAM
"Bagaimana ceritanya bisa menggangu keamanan? Tugas Polisi kalau ada gangguan mengamankan itu dong," ujar Muzani.
Muzani menilai, Polri dan BIN sudah tidak netral dalam kasus dewasa ini. Muzani mengatakan, tugas Kabinda Marsekal Pertama (Marsma) TNI Rachman Haryadi hanyalah memberi masukan, bukannya ikut bertindak.
Berita Terkait
-
Neno Warisman Tak Diizinkan Polisi Makan saat Terjebak di Mobil
-
Neno Warisman Ditolak di Riau, DPR Soroti Keterlibatan BIN
-
Neno Warisman Ungkap Kebengisan Kepala BIN saat Tertahan di Mobil
-
Latah, Ramai-ramai Komentari #2019GantiPresiden Neno Warisman
-
Neno Warisman Dicekal, Fahri Hamzah : Saya Anggap Musuh Tuhan
Terpopuler
- Cara Edit Foto Pernikahan Pakai Gemini AI agar Terlihat Natural, Lengkap dengan Prompt
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
- Dedi Mulyadi 'Sentil' Tata Kota Karawang: Interchange Kumuh Jadi Sorotan
- Ditunjuk Jadi Ahli, Roy Suryo Siapkan Data Akun Fufufafa Dukung Pemakzulan Gibran
Pilihan
-
Ustaz Khalid Basalamah Terseret Korupsi Kuota Haji: Uang yang Dikembalikan Sitaan atau Sukarela?
-
Belajar dari Cinta Kuya: 5 Cara Atasi Anxiety Attack Saat Dunia Terasa Runtuh
-
Kritik Menkeu Purbaya: Bank Untung Gede Dengan Kasih Kredit di Tempat yang Aman
-
PSSI Diam-diam Kirim Tim ke Arab Saudi: Cegah Trik Licik Jelang Ronde 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026
-
Pemain Eropa Telat Gabung, Persiapan Timnas Indonesia Terancam Kacau Jelang Hadapi Arab Saudi
Terkini
-
KPK Beberkan Peran Rudy Tanoesoedibjo di Dugaan Korupsi Bansos, Kuasa Hukum Justru Bersikap Begini!
-
Kasus Korupsi Sritex Resmi Masuk Meja Hijau, Iwan Lukminto Segera Diadili
-
Pesan Mendalam Jelang Putusan Gugatan UU TNI: Apakah MK Bersedia Berdiri Bersama Rakyat?
-
Pemerintah Finalisasi Program Magang Nasional Gaji Setara UMP Ditanggung Negara
-
Korupsi Bansos Beras: Kubu Rudy Tanoesoedibjo Klaim Sebagai Transporter, KPK Beberkan Bukti Baru
-
Polisi Ringkus 53 Tersangka Rusuh Demo Sulsel, Termasuk 11 Anak di Bawah Umur
-
DPR Acungi Jempol, Sebut KPU Bijak Usai Batalkan Aturan Kontroversial
-
Manuver Comeback dari Daerah: PPP Solok 'Sodorkan' Epyardi Asda untuk Kursi Ketua Umum
-
Mengapa Penculik Kacab Bank BUMN Tak Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana? Ini Logika Hukum Polisi
-
PT Gag Nikel di Raja Ampat Kembali Beroperasi, Komisi XII DPR: Tutup Sebelum Cemari Geopark Dunia!