Suara.com - Aksi unjuk rasa gabungan sopir ojek online di depan Gedung Lippo Kuningan, Setia Budi - Jakarta Selatan pada Senin (10/08/2018). Aksi yang menuntut keadilan pihak aplikasi online.
Ratusan demonstran driver online meminta beberapa tuntutan untuk keadilan pengemudi sebagai mitra aplikasi online. Di antara tuntutan itu adalah menagih janji aplikator, menolak keras aplikator menjadi perusahaan transportasi, menolak keras eksploitasi terhadap driver online, dan menolak keras monopoli bisnis transportasi online.
Sejumlah tuntutan yang kerap tak digubris pihak management tidak membuat para driver demonstran lelah untuk menghentikan unjuk rasa ini. Aksi unjuk rasa menggap pihak online hanya sebagai pihak pembuat aplikasi saja sudah berani merajalela. Sebelumnya, pihak perusahaan menganggap driver sebagai mitra. Tetapi tindakan justru tidak sesuai.
"Apalagi kalau mereka menjadi perusahaan transportasi begitu mencekam akan lebih parah lagi," Kata Dedi Heriyanto, juru bicara aksi tersebut.
Demonstran juga menolak kebijakan upah murah. Upah yang di anggap tidak manusiawi. Kenakalan aplikasi berlanjut dengan tidak mematuhi peraturan Kementerian Perhubungan. PMHUB Nomor 32 tahun 2106, PMHUB Nomor 26 tahun 2017, dan PMHUB Nomor 108 tahun 2018 yang mengatur tentang menghentikan perekrutan pengemudi, menentukan tarif, dan menentukan besaran hasil pengemudi.
"Kami menganggap pemerintah dapat menyediakan payung hukum yang jelas. Tetapi kami tidak tahu kenapa pemerintah tidak dapat menyediakan payung hukum yang jelas itu." Ucap Dedi Heriyanto
Para demonstran tiba di depan Gedung Lippo Kuningan pukul 09.40 WIB, yang datang dari gedung KPK lama. Tak hanya kaum lelaki, yang berunjuk rasa juga sopir ojek perempuan.
Aksi unjuk rasa ini akan kembali di gelar, Rabu (12/08/2018), untuk tuntutan yang sama. Aksi yang dimulai secara tertib yang diikut dengan mengeluarkan suara dan iringan lagu yang mendukung dari unjuk rasa teraebut.
Bagian kepolisian mensiagakan 341 peraonil kepolisian, yang didatangkan dari Polda, Polres, dan Polsek. Keamanan telah siaga sejak pukul 08.00 WIB. Polisi bersiaga di depan pintu masuk kantor Grab.
Demo itu memprotes semakin merosotnya taraf hidup dan kesejahteraan para pengemudi taksi daring seluruh Indonesia. Aplikator dinilai sewenang-wenang dalam membuat kebijakan, salah satunya soal penentuan tarif. (Martalena Panjaitan)
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Sepatu New Balance Diskon 70% Jelang Natal di Sports Station
- Analisis Roy Suryo Soal Ijazah Jokowi: Pasfoto Terlalu Baru dan Logo UGM Tidak Lazim
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
Pilihan
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
-
Breaking News! John Herdman Jadi Pelatih Timnas Indonesia, Tunggu Diumumkan
Terkini
-
Diduga Lakukan Pemerasan hingga Ratusan Juta, Kajari dan Kasi Intel Kejaksaan Negeri HSU Ditahan KPK
-
Gak Perlu Mahal, Megawati Usul Pemda Gunakan Kentongan untuk Alarm Bencana
-
5 Ton Pakaian Bakal Disalurkan untuk Korban Banjir dan Longsor Aceh-Sumatra
-
Kebun Sawit di Papua: Janji Swasembada Energi Prabowo yang Penuh Risiko?
-
Bukan Alat Kampanye, Megawati Minta Dapur Umum PDIP untuk Semua Korban: Ini Urusan Kemanusiaan
-
Tak Mau Hanya Beri Uang Tunai, Megawati Instruksikan Bantuan 'In Natura' untuk Korban Bencana
-
Jaksa Bongkar Akal Bulus Proyek Chromebook, Manipulasi E-Katalog Rugikan Negara Rp9,2 Miliar
-
Mobil Ringsek, Ini 7 Fakta Kecelakaan KA Bandara Tabrak Minibus di Perlintasan Sebidang Kalideres
-
Giliran Rumah Kajari Kabupaten Bekasi Disegel KPK
-
Seskab Teddy Jawab Tudingan Lamban: Perintah Prabowo Turun di Hari Pertama Banjir Sumatra