Suara.com - Aksi unjuk rasa gabungan sopir ojek online di depan Gedung Lippo Kuningan, Setia Budi - Jakarta Selatan pada Senin (10/08/2018). Aksi yang menuntut keadilan pihak aplikasi online.
Ratusan demonstran driver online meminta beberapa tuntutan untuk keadilan pengemudi sebagai mitra aplikasi online. Di antara tuntutan itu adalah menagih janji aplikator, menolak keras aplikator menjadi perusahaan transportasi, menolak keras eksploitasi terhadap driver online, dan menolak keras monopoli bisnis transportasi online.
Sejumlah tuntutan yang kerap tak digubris pihak management tidak membuat para driver demonstran lelah untuk menghentikan unjuk rasa ini. Aksi unjuk rasa menggap pihak online hanya sebagai pihak pembuat aplikasi saja sudah berani merajalela. Sebelumnya, pihak perusahaan menganggap driver sebagai mitra. Tetapi tindakan justru tidak sesuai.
"Apalagi kalau mereka menjadi perusahaan transportasi begitu mencekam akan lebih parah lagi," Kata Dedi Heriyanto, juru bicara aksi tersebut.
Demonstran juga menolak kebijakan upah murah. Upah yang di anggap tidak manusiawi. Kenakalan aplikasi berlanjut dengan tidak mematuhi peraturan Kementerian Perhubungan. PMHUB Nomor 32 tahun 2106, PMHUB Nomor 26 tahun 2017, dan PMHUB Nomor 108 tahun 2018 yang mengatur tentang menghentikan perekrutan pengemudi, menentukan tarif, dan menentukan besaran hasil pengemudi.
"Kami menganggap pemerintah dapat menyediakan payung hukum yang jelas. Tetapi kami tidak tahu kenapa pemerintah tidak dapat menyediakan payung hukum yang jelas itu." Ucap Dedi Heriyanto
Para demonstran tiba di depan Gedung Lippo Kuningan pukul 09.40 WIB, yang datang dari gedung KPK lama. Tak hanya kaum lelaki, yang berunjuk rasa juga sopir ojek perempuan.
Aksi unjuk rasa ini akan kembali di gelar, Rabu (12/08/2018), untuk tuntutan yang sama. Aksi yang dimulai secara tertib yang diikut dengan mengeluarkan suara dan iringan lagu yang mendukung dari unjuk rasa teraebut.
Bagian kepolisian mensiagakan 341 peraonil kepolisian, yang didatangkan dari Polda, Polres, dan Polsek. Keamanan telah siaga sejak pukul 08.00 WIB. Polisi bersiaga di depan pintu masuk kantor Grab.
Demo itu memprotes semakin merosotnya taraf hidup dan kesejahteraan para pengemudi taksi daring seluruh Indonesia. Aplikator dinilai sewenang-wenang dalam membuat kebijakan, salah satunya soal penentuan tarif. (Martalena Panjaitan)
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO
-
Wacana 'Go Public' PAM Jaya Bikin DPRD DKI Terbelah, Basri Baco: Ini Dinamika, Normal
-
Bukan Cuma Wacana, Ini Target Rinci Pemindahan ASN ke IKN yang Diteken Presiden Prabowo
-
Polandia Jadi Negara Eropa Kedua yang Kerja Sama dengan Indonesia Berantas Kejahatan Lintas Negara
-
Gerakan 'Setop Tot tot Wuk wuk' Sampai ke Istana, Mensesneg: Semau-maunya Itu