Suara.com - Direktur Program Tim Kampanye Nasional (TKN) pasangan calon presiden Joko Widodo atau Jokowi dan calon wakil presiden Maruf Amin, Aria Bima ikut mengomentari usulan format waktu debat yang disampaikan Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Hinca Panjaitan.
Ia pun mengusulkan format waktu debat seharusnya ditambah sekitar dua sampai empat jam.
"Mengenai memaparkan visi satu jam, kenapa nggak dua jam sekalian gitu loh? Kenapa nggak empat jam sekalian? Satu jamnya dari mana gitu loh," ujar Aria di Posko Cemara, Menteng, Jakarta, Jumat (14/9/2018).
Namun ia mempertanyakan usulan Hinca tidak disampaikan pada saat Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono saat kampanye beberapa tahun silam.
"Dan kenapa Pak Hinca saat Pak SBY kampanye dulu nggak mengusulkan. Saya kira itu ide yang perlu kita cermati, karena alasannya cukup masuk akal bagaimana paparan visi misi program dan kegiatan itu harus dipaparkan," kata dia.
Politisi PDI Perjuangan itu pun mengaku ragu isi pemaparan pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno jika ada penambahan waktu debat.
"Kalau pak Jokowi empat jam nggak selesai loh, saya malah ragu dari calon sebelah mau apa yang dipaparkan, karena kita dari visi bahkan dari ideologi, visi misi, kebijakan, program, kegiatan lengkap," tutur Aria.
"Karena kalau Pak Jokowi menyampaikan di DPR aja itu 45 menit waktu nota keuangan itu kurang. Apalagi waktu itu pidato kenegaraan saya itu butuh satu jam tujuh menit menyampaikan visi kenegaraan beliau (Jokowi). Dan memberikan satu hal yang sangat visioner kedepaan," sambungnya
Karena itu, ia mengaku pihaknya tak keberatan dengan tantangan perpanjangan waktu saat debat. Namun hal tersebut menjadi kewenangan KPU sebagai penyelenggara Pemilu.
Baca Juga: Erick Thohir Nangis karena Sandiaga, TKN Jokowi: Benar Apa Nggak?
"Jadi bagi saya tidak perlu khawatir jam yang diberikan untuk seorang calon, karena kita bukan sekadar calon tapi juga incumbent saya kira narasi besar sampai hal yang menyangkut kebijakan program dan kegiatan yang sudah dilaksanakan yang baru direncanakan, yang belum dilaksanakan itu kita sangat komprehensif dan integratif hal hal yang terkait dengan apa itu rencana maupun yang sudah dilaksanakan. Saya berterima kasih," ucap Aria.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Hinca Panjaitan mengatakan, seluruh partai koalisi menyarankan format debat yang diterapkan untuk Pilpres 2019 nanti harus menyediakan waktu yang panjang bagi masing-masing kandidat menjabarkan seluruh gagasannya.
"Jadi, satu tema ya sehingga kami puas. 60 menit cukup itu. Tapi kalau cuma 3 menit masing-masing kemudian masing-masing bertanya, ya udah, kaya cerdas cermat dan karena itu dilepas secara terbuka itu yang kami bahas dan kami semua setuju," ujar Hinca di Jalan Daksa I, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (13/9/2018) malam.
Oleh karena itu, dirinya serta partai koalisi lainnya meminta kepada KPU untuk mengubah format debat capres - cawapres sebelum ditentukan jadwalnya terlebih dahulu.
"Kami akan minta KPU untuk membuat itu dihapus saja debat ala cerdas cermat tapi menyampaikan pikiran, gagasan besar untuk saat ini," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Erick Thohir Nangis karena Sandiaga, TKN Jokowi: Benar Apa Nggak?
-
Jokowi Setuju Tak Ada Istilah Emak-emak, yang ada Ibu Bangsa
-
Jokowi 2 Periode, Nawacita II Siap Diluncurkan untuk Rakyat
-
Jokowi - Prabowo Berebut Suara Gusdurian, Siapa Pemenangnya?
-
Tim Jokowi Usul Lomba Ngaji, Sandiaga Tolak Berkomentar Negatif
Terpopuler
- Mengenal Lisda Cancer, Perwira Tinggi Polri yang Pensiun Tak Lama Usai Jadi Brigjen
- Pelatih FC Twente Usir Mees Hilgers: Saya Tak Berharap Dia Kembali ke Klub!
- PIP Termin II 2026 Kapan Cair? Ini Jadwal Lengkap dan Cara Ceknya agar Dana Tidak Hangus!
- Skenario Timnas Indonesia Jika Imbang atau Kalah dari Vietnam di Piala AFF 2026
- Sunscreen Apa yang Bagus untuk Menghilangkan Flek Hitam di Wajah? Ini 3 Rekomendasi sesuai Review
Pilihan
-
Aktris Sali Irsalina Dianiaya Pacar di Fatmawati, Mata Lebam Hingga Diselamatkan Polantas
-
Dipilih Lewat Seleksi Ketat, Bank Dunia Kembali Tunjuk Sri Mulyani Duduki Jabatan Strategis
-
Pagar Besi di Mal-mal, Benarkah untuk Antisipasi Plot Kerusuhan Agustus?
-
Desa Kecil, Mimpi Mendunia: Ketika Kolaborasi Mengubah Wajah Kemiren
-
Kejagung Geledah Rumah Eks Jampidsus Febrie yang Pernah Dijaga TNI
Terkini
-
Menyoal PHK 178 Buruh Garmen di Cimahi, Dedi Mulyadi Minta Pekerja Fleksibel Ikuti Peta Industri
-
Kronologi Misteri Jasad Mutilasi dalam Karung di Pancoran Mas Depok
-
Final Piala Presiden 2026 Antara Persib vs Persebaya Digelar Tanpa Penonton, Ini Alasannya
-
Potongan Kaki Masih Dicari, Polisi Buru Motif Pelaku Mutilasi Pria Tanpa Identitas di Depok
-
Lawan Kejagung dan Polri, Sidang Perdana Praperadilan Febrie Digelar Usai HUT RI
-
Waktu Istirahat Minim Jelang Final, Pelatih Persib: Mari Kita Lihat Siapa yang Bisa Bertahan
-
Gubernur Andra Soni Sebut Gedung Baru DPD RI Rp4,1 M Kebutuhan Daerah, Bukan Senator
-
Pelaku Mutilasi Depok Semula Korban? Polisi Diminta Uji Klaim Percobaan Pelecehan
-
Soroti Kasus 46 Juta Obat Ilegal di Tangsel, DPR: Bongkar Mata Rantai Distribusi Sampai ke Akar!
-
BRI Perkuat Sinergi dengan Ditjenpas DIY Melalui Optimalisasi Layanan Pemasyarakatan