Suara.com - Direktur Program Tim Kampanye Nasional (TKN) pasangan calon presiden Joko Widodo atau Jokowi dan calon wakil presiden Maruf Amin, Aria Bima ikut mengomentari usulan format waktu debat yang disampaikan Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Hinca Panjaitan.
Ia pun mengusulkan format waktu debat seharusnya ditambah sekitar dua sampai empat jam.
"Mengenai memaparkan visi satu jam, kenapa nggak dua jam sekalian gitu loh? Kenapa nggak empat jam sekalian? Satu jamnya dari mana gitu loh," ujar Aria di Posko Cemara, Menteng, Jakarta, Jumat (14/9/2018).
Namun ia mempertanyakan usulan Hinca tidak disampaikan pada saat Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono saat kampanye beberapa tahun silam.
"Dan kenapa Pak Hinca saat Pak SBY kampanye dulu nggak mengusulkan. Saya kira itu ide yang perlu kita cermati, karena alasannya cukup masuk akal bagaimana paparan visi misi program dan kegiatan itu harus dipaparkan," kata dia.
Politisi PDI Perjuangan itu pun mengaku ragu isi pemaparan pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno jika ada penambahan waktu debat.
"Kalau pak Jokowi empat jam nggak selesai loh, saya malah ragu dari calon sebelah mau apa yang dipaparkan, karena kita dari visi bahkan dari ideologi, visi misi, kebijakan, program, kegiatan lengkap," tutur Aria.
"Karena kalau Pak Jokowi menyampaikan di DPR aja itu 45 menit waktu nota keuangan itu kurang. Apalagi waktu itu pidato kenegaraan saya itu butuh satu jam tujuh menit menyampaikan visi kenegaraan beliau (Jokowi). Dan memberikan satu hal yang sangat visioner kedepaan," sambungnya
Karena itu, ia mengaku pihaknya tak keberatan dengan tantangan perpanjangan waktu saat debat. Namun hal tersebut menjadi kewenangan KPU sebagai penyelenggara Pemilu.
Baca Juga: Erick Thohir Nangis karena Sandiaga, TKN Jokowi: Benar Apa Nggak?
"Jadi bagi saya tidak perlu khawatir jam yang diberikan untuk seorang calon, karena kita bukan sekadar calon tapi juga incumbent saya kira narasi besar sampai hal yang menyangkut kebijakan program dan kegiatan yang sudah dilaksanakan yang baru direncanakan, yang belum dilaksanakan itu kita sangat komprehensif dan integratif hal hal yang terkait dengan apa itu rencana maupun yang sudah dilaksanakan. Saya berterima kasih," ucap Aria.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Hinca Panjaitan mengatakan, seluruh partai koalisi menyarankan format debat yang diterapkan untuk Pilpres 2019 nanti harus menyediakan waktu yang panjang bagi masing-masing kandidat menjabarkan seluruh gagasannya.
"Jadi, satu tema ya sehingga kami puas. 60 menit cukup itu. Tapi kalau cuma 3 menit masing-masing kemudian masing-masing bertanya, ya udah, kaya cerdas cermat dan karena itu dilepas secara terbuka itu yang kami bahas dan kami semua setuju," ujar Hinca di Jalan Daksa I, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (13/9/2018) malam.
Oleh karena itu, dirinya serta partai koalisi lainnya meminta kepada KPU untuk mengubah format debat capres - cawapres sebelum ditentukan jadwalnya terlebih dahulu.
"Kami akan minta KPU untuk membuat itu dihapus saja debat ala cerdas cermat tapi menyampaikan pikiran, gagasan besar untuk saat ini," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Erick Thohir Nangis karena Sandiaga, TKN Jokowi: Benar Apa Nggak?
-
Jokowi Setuju Tak Ada Istilah Emak-emak, yang ada Ibu Bangsa
-
Jokowi 2 Periode, Nawacita II Siap Diluncurkan untuk Rakyat
-
Jokowi - Prabowo Berebut Suara Gusdurian, Siapa Pemenangnya?
-
Tim Jokowi Usul Lomba Ngaji, Sandiaga Tolak Berkomentar Negatif
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu