Suara.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi tidak ingin ada penerimaan pegawai dan guru honorer baru di Indonesia. Dengan demikian, Kepala Sekolah atau Kepala Daerah diharapkan bisa mematuhi peraturan yang ada.
Kepala Badan Kepegawaian Negara Bima Haria Wibisana menjelaskan, penerimaan pegawai dan guru honorer baru tidak akan dilakukan kalau tiga skema yang dilakukan pemerintah sudah dijalankan.
"Tadi Bapak Preisden berpesan kalau tiga skema ini dijalankan maka nggak boleh lagi tenaga honorer yang baru. Ini poin yang paling penting, yang harus dikuti Kepala Daerah," ujar Bima di Kantor Staf Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (21/9/2018).
Tiga skema yang dimaksud yakni penerimaan calon pegawai negeri sipil atau CPNS, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau P3K bagi mereka yang gagal tes CPNS. Yang terakhir adalah memberikan upah layak untuk pegawai dan guru honorer. Pemerintah tidak ingin ada pekerja honorer baru di Indonesia.
"Kalau terus merekrut tenaga honorer nggak akan pernah berhenti. Ini dilakukan kalau 3 sekema ini dijalankan," jelasnya.
Sementara, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhajir Effendy menerangkan, Kementerian Pendidikan sudah mengeluarkan surat edaran agar Kepala Sekolah tidak menerima guru honorer baru.
"Itu bisa kita pantau di Kemendikbud. Kalau masih ada pemerintah, daerah (itu) melanggar, walaupun SK-nya bukan dari pemerintah daerah akan kita keni sanksi," kata dia.
"Kita akan mempertegas lagi, nggak boleh pemerintah daerah atau Kepala Sekolah mengangkat guru honorer lagi. Mohon kerja samanya," Muhajir menambahkan.
Menurut Muhajir, hingga saat ini belum ada sekolah yang menganggat pegawai honorer baru setelah surat edaran Mendikbud soal larangan penerimaan tenaga honorer baru dikeluarkan.
Baca Juga: Jokowi dan Prabowo Datang ke KPU, 3.886 Polisi - Tentara Berjaga
"Sementara ini belum ada kasus yang ketahuan ada sekolah yang tetap merekrut guru honorer, (sanksinya) terkait bantun kita DAK non fisik, BOS (bantuan operasional sekolah)," kata dia.
Berita Terkait
Terpopuler
- Jadwal Pemadaman Listrik PLN Kamis 18 Juni 2026 Wilayah Jogja Jateng, Cek Daftar Lokasinya
- Motor Baru Harley-Davidson Harga Cuma Rp40 Jutaan, Tenaga Setara Motor 250cc
- 4 Rekomendasi Tablet Mini Serbaguna: Nyaman Digenggam, Muat Tas Kecil
- Viva Sunscreen Foundation SPF Berapa? Banyak Dapat Review Positif dari Pengguna
- KPK Ungkap Dugaan Modus 'Pinjam Bendera' di Proyek Gedung Pemkab Lamongan Rp151 Miliar
Pilihan
-
Dasco di Mobil Komando Aksi: Aspirasi Kawan-kawan Sudah Disampaikan, Hidup Mahasiswa!
-
Bukan Sekadar Karaoke, Orutaku Club Jadi Mesin Waktu Bagi Wibu Generasi 90-an
-
Kejagung Tetapkan Glory Harimas Sihombing Tersangka, Dugaan Jual Beli Titik Dapur MBG Terungkap
-
Wamensesneg Terluka Kena Batu, Kivlan Zen Berdarah Saat Eksekusi Hotel Sultan GBK Ricuh
-
Ketegangan Memuncak di Hotel Sultan: Eksekusi Lahan Jadi Arena Perlawanan
Terkini
-
Sekolah Rakyat Jadi Harapan Baru Anak Miskin, Wamensos: Presiden Jalankan Amanat Konstitusi
-
Pramono Siapkan 500 Ondel-Ondel Karya Desainer Top untuk Rayakan 5 Abad Jakarta
-
Irma Suryani: Program MBG Bisa Jadi Mudarat Jika Salah Sasaran dan Tak Dikelola Profesional
-
Dasco di Mobil Komando Aksi: Aspirasi Kawan-kawan Sudah Disampaikan, Hidup Mahasiswa!
-
Metromini dan Kopaja Sudah Pergi, tapi Jakarta Belum Selesai Merindukannya
-
Sembunyi di Kawasan Elit Bangkok, Istri Frans Antoni Ikut Terseret Jaringan Fredy Pratama
-
Jejak Perjuangan Riyan Hidayat: Dari Kebun Kopi Perbatasan Hingga ke Panggung Kepemimpinan Nasional
-
Mendagri dan Menteri ATR/BPN Terbitkan SEB untuk Perkuat Perlindungan Lahan Pertanian Pangan
-
Penandatanganan SKB Kemendagri & Menteri PKP Perkuat Peran Pemda dalam Program 3 Juta Rumah
-
Dasco Hubungi Kepala BGN, DPR Sebut Ada Efisiensi Anggaran MBG Rp70 Triliun