Suara.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi tidak ingin ada penerimaan pegawai dan guru honorer baru di Indonesia. Dengan demikian, Kepala Sekolah atau Kepala Daerah diharapkan bisa mematuhi peraturan yang ada.
Kepala Badan Kepegawaian Negara Bima Haria Wibisana menjelaskan, penerimaan pegawai dan guru honorer baru tidak akan dilakukan kalau tiga skema yang dilakukan pemerintah sudah dijalankan.
"Tadi Bapak Preisden berpesan kalau tiga skema ini dijalankan maka nggak boleh lagi tenaga honorer yang baru. Ini poin yang paling penting, yang harus dikuti Kepala Daerah," ujar Bima di Kantor Staf Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (21/9/2018).
Tiga skema yang dimaksud yakni penerimaan calon pegawai negeri sipil atau CPNS, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau P3K bagi mereka yang gagal tes CPNS. Yang terakhir adalah memberikan upah layak untuk pegawai dan guru honorer. Pemerintah tidak ingin ada pekerja honorer baru di Indonesia.
"Kalau terus merekrut tenaga honorer nggak akan pernah berhenti. Ini dilakukan kalau 3 sekema ini dijalankan," jelasnya.
Sementara, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhajir Effendy menerangkan, Kementerian Pendidikan sudah mengeluarkan surat edaran agar Kepala Sekolah tidak menerima guru honorer baru.
"Itu bisa kita pantau di Kemendikbud. Kalau masih ada pemerintah, daerah (itu) melanggar, walaupun SK-nya bukan dari pemerintah daerah akan kita keni sanksi," kata dia.
"Kita akan mempertegas lagi, nggak boleh pemerintah daerah atau Kepala Sekolah mengangkat guru honorer lagi. Mohon kerja samanya," Muhajir menambahkan.
Menurut Muhajir, hingga saat ini belum ada sekolah yang menganggat pegawai honorer baru setelah surat edaran Mendikbud soal larangan penerimaan tenaga honorer baru dikeluarkan.
Baca Juga: Jokowi dan Prabowo Datang ke KPU, 3.886 Polisi - Tentara Berjaga
"Sementara ini belum ada kasus yang ketahuan ada sekolah yang tetap merekrut guru honorer, (sanksinya) terkait bantun kita DAK non fisik, BOS (bantuan operasional sekolah)," kata dia.
Berita Terkait
Terpopuler
- Ratusan Warga Cianjur Gagal Rayakan Lebaran Gara-gara Kena Tipu Paket Sembako Bodong
- Lebaran 2026 Tanggal Berapa? Cek Jadwal Idulfitri Pemerintah, NU, Muhammadiyah, dan Negara Lain
- 61 Kode Redeem FF Max Terbaru 20 Maret 2026: Raih THR Idul Fitri, AK47 Lava, dan Joker
- 30 Link Twibbon Idul Fitri 2026 Simpel Elegan, Cocok Dibagikan ke Grup Kantor dan Rekan Kerja
- 7 HP Samsung Terbaik untuk Orang Tua: Layar Besar, Baterai Awet
Pilihan
-
Skandal Dean James Melebar! Pakar Hukum Belanda Sebut Status WNI Jadi Masalah Utama
-
Serangan AS-Israel di Malam Takbiran Tewaskan Jubir Garda Revolusi Iran
-
Mencekam! Jirayut Terjebak Baku Tembak di Thailand
-
Pak Menteri Siap Potong Gaji? Siasat Prabowo Hadapi Krisis Global Contek Pakistan
-
Kabar Duka! Pemilik Como 1907 Sekaligus Bos Djarum Meninggal Dunia
Terkini
-
Tak Ada di Rutan KPK, Gus Yaqut Jadi Tahanan Rumah
-
Open House Anies Baswedan: Momen Sampaikan Aspirasi Hingga Karya Lukis
-
Prabowo Minta Kasus Andrie Yunus Diusut Tuntas, Anies Baswedan: Aparat Harus Wujudkan
-
4 Prajurit TNI Jadi Tersangka Kasus Andrie Yunus, Anies Baswedan: Selidiki Sampai Pemberi Perintah!
-
Tak Hadir Open House Anies Baswedan, Tom Lembong Sudah Kirim Pesan Ucapan Lebaran
-
Ngeri! Iran Tembakkan Rudal Balistik Sejauh 2500 Mil Serang Pangkalan AS-Inggris
-
Jangan Salah Paham! Begini Aturan Main Skema WFH 1 Hari Seminggu yang Sedang Digodok Pemerintah
-
Pemerintah Godok Skema WFH untuk ASN, Ini Alasannya
-
Iran Tolak Gencatan Senjata, Menlu Abbas Araghchi: Apa Jaminannya AS-Israel Tak Lagi Menyerang?
-
Sempat Ribut dengan Trump, Presiden Kolombia Dituduh AS Terima Dana dari Kartel Narkoba